Produk_Hukum

Jenis Peraturan : Peraturan Daerah Provinsi
Nomor Peraturan : 12
Tahun : 2016
Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PT MIGAS HULU JABAR
Bidang : Energi dan Sumber Daya Mineral
Status : MENGUBAH
Keterangan : Peraturan Daerah Provinsi Nomor 10 Tahun 2014
Berkas Unduh : 87_Perda 12 Tahun 2016.pdf
Abstrak :




Dalam rangka melaksanaan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah  Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup  Kegiatan Usaha Hulu, telah da=itetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada MT Migas Hulu Jabar. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan aats Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan usaha Hulu, modal dasar PT Migas Hulu Jabar dan komposisi kepemilikan saham berubah, berdasakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Migas Hulu jabar.

 

 

 

 

 

 

-

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 11 Tahun 1950; UU No. 22 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 35 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 1 Tahun 2008; PP No. 87 Tahun 2014; Perda Provinsi Jawa Barat No. 13 Tahun 2006; Perda Provinsi Jawa Barat No. 12 Tahun 2008; Perda Provinsi Jawa Barat No. 3 Tahun 2012; Perda Provinsi Jawa Barat No. 14 Tahun 2013; Perda Provinsi Jawa Barat No. 14 Tahun 2013; Perda Provinsi Jawa Barat No. 10 Tahun 2014.

 

 

 

 

 

 

-

Dalam Peraturan Daerah ini diatur perubahan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 5, dan angka 6, penyisipan pada angka 6 dan angka 7 yaitu Angka 6a,  perubahan pada ayat (1) Pasal 4, perubahan pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9, perubahan pada Pasal 10, perubahan pada Pasal 11, perubahan pada Pasal 13, perubahan pada Pasal 14, perubahan pada Pasal 15, penyisipan pada BAB III dan BAB IV. yaitu BAB IIIA, penyisipan pada pasal 21 dan 22 yaitu Pasal 21a

 

 

 

 

CATATAN

:

-       Perda ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016. 

-       Penjelasan -

Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

birohukum@jabarprov.go.id

Telp: (022) 4231385

Fax: (022) 4231385

MEDIA SOSIAL