Produk_Hukum

Jenis Peraturan : Peraturan Daerah Provinsi
Nomor Peraturan : 2
Tahun : 2017
Tentang : PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
Bidang : Energi dan Sumber Daya Mineral
Status : MENCABUT
Keterangan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA
Berkas Unduh : 30_Perda 2 Tahun 2017.pdf
Abstrak :



-

Dalam rangka mengembangkan dan mendayagunakan sumber daya alam mineral dan batubara melalui pengelolaan dan pengusahaan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berkeadilan, guna memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan berubah nya kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam urusan pemerintahan bidang mineral dan batubara, maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat.

 

 

 

 

 

 

-

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 11 Tahun 1950; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU RI No. 23 Tahun 2014; PP No. 22 Tahun 2010; PP No. 23 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2010; PP No. 78 Tahun 2010; PP No. 87 Tahun 2010; Perda Provinsi Jawa Barat No. 22 Tahun 2010; Perda Provinsi Jawa Barat No. 3 Tahun 2010; Perda Provinsi Jawa Barat No. 16 Tahun 2010.  

 

 

 

 

 

 

-

Dalam Peraturan Daerah ini diatur antara lain mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, perencanaan, wilayah usaha pertambangan dan wilayah pertambangan rakyat, perizinan pertambangan, usaha jasa pertambangan, hak dan kewajiban, tata niaga, reklamasi dan pascatambang, koordinasi, fasilitasi dan kerja sama, data dan informasi pertambangan, peran serta dan dunia usaha, penghargaan, pembinaan,pengawasan dan pengendalian, tugas pembantuann penegakan hukum, larangan, sanksi administrasi, ketentuan penyidikan, sanksi pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

 

 

 

 

 

 

CATATAN

:

-       Perda ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017. 

-       Penjelasan: -

Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

birohukum@jabarprov.go.id

Telp: (022) 4231385

Fax: (022) 4231385

MEDIA SOSIAL