berita

Aher: Hasil Pemeriksaan PON Clear, Tidak Ada Persoalan

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengungkapkan bahwa laporan hasil pemeriksaan PON 2016 Jabar sudah clear dan secara umum tidak ada persoalan. Hal tersebut dia ungkapkan usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2016 Pemprov Jabar dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Gedung DPRD Jabar, Jl. Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Senin (12/6/17).

 

“Hasil pemeriksaan PON kan sudah disupervisi terlebih dahulu oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). BPKP sudah mengatakan clear, secara umum ngga ada persoalan. Kemudian ketika masuk BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) didetailkan dan diteliti lebih lanjut,” ungkap Aher usai menerima LHP LKPD TA 2016 Pemprov Jabar.

 

“Tentu saja proyek besar dilaksanakan dalam waktu yang cepat, secara bersama-sama ada unsur Non-PNS disitu. Non-PNS itu profesional, tapi untuk laporan keuangan kurang profesional karena dia tidak terbiasa dengan laporan keuangan versi pemerintah,” lanjutnya.

 

Hal tersebut mengakibatkan proses pembuatan laporan keuangan berlangsung lama. Karena melibatkan semua pihak yang ada dalam penyelenggaraan PON, seperti atlet, panitia, seniman yang terlibat dalam upacara pembukaan dan penutupan, serta berbagai pihak lainnya termasuk para PNS itu sendiri.

 

“Yang penting PON-nya berjalan dengan bagus dan setelah dikonsolidasi seluruhnya, ternyata Alhamduillah dengan susah payah – karena perbedaan karakter tadi kan, yang satu professional yang satu PNS. Berbeda suasananya. Dan kemudian dalam urusan keuangan ada sedikit gap, tapi gap tersebut berhasil kita selesaikan,” papar Aher.

 

Lebih lanjut, Aher mengatakan bahwa ada hal yang masih menjadi Pekerjaan Rumah dari PON 2016 lalu, yaitu pencatatan peruntukkan barang atau aset daerah yang dibeli untuk keperluan PON. Aset yang dibeli oleh OPD atau PB PON saat ini telah dikumpulkan untuk didistribusikan kepada pihak yang membutuhkan agar berdaya guna.

 

Aher mengaku pihaknya sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak – baik itu OPD (Dinas Olahraga dan Pemuda) atau cabang olahraga terkait. “Kita sedang berkoordinasi dengan para pihak. Bisa nanti digunakan oleh Disorda (Dinas Olahraga dan Pemuda) untuk latihan anak-anak didik sebagai pemasalan, pembibitan olahraga, bisa juga diberikan ke cabor (cabang olahraga). Saya kira tinggal itu,” ujar Aher.

 

“Sekarang semuanya sedang dikumpulkan dan sudah terkumpul. Kemudian ke depan kita akan membuat pertemuan-pertemuan. Nanti akan ada distribusi, siapa yang akan memiliki,” pungkasnya.

Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

birohukum@jabarprov.go.id

Telp: (022) 4231385

Fax: (022) 4231385

MEDIA SOSIAL