Bandung, 21 Mei 2025 — Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung melakukan Konsultasi Pengelolaan JDIH Provinsi Jawa Barat pada Selasa, 20 Mei 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat One Stop Service Gedung Sate dan dihadiri oleh perwakilan dari kedua belah pihak.

JDIH Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Webinar dengan tema “Peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Desa” yang diselenggarakan pada tanggal 22 April 2025. 

Dominasi pasar atau bisa disebut juga penguasaan pasar termasuk juga dalam kegiatan membatasi, peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan. Dan terkait kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang masuk kedalam kategori dilarang oleh Undang-Undang, lebih tepatnya kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal tersebut terjadi dalam kasus minyak goreng di Indonesia, yang pada tahun 2021 sempat mengalami kelangkaan. Fakta yang paling krusial dari proses penyelidikan oleh KPPU diperoleh bukti adanya indikasi atau dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang menarik sekitar 27 perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan minyak goreng.

Pemberian Penghargaan JDIH Tahun 2024 diberikan oleh Pj. Gubernur Jawa Barat diwakili oleh Plh. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteran Rakyat Dr. dr. H. Dodo Suhendar., M.M. dengan didampingi langsung oleh Kepla BPHN Min Usihen, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Masjuno, Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional BPHN Jonny Pesta Simamora dan Kepala Biro Hukum dan HAM Yogi Gautama Jaelani pada hari Selasa, 3 Desember 2024 di Gedung Medeka Bandung.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan ketaatan hukum, telah dilaksanakan penilaian terhadap Desa/Kelurahan di Daerah Provinsi Jawa Barat untuk menyeleksi Desa/Kelurahan yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah program berkelanjutan dalam upaya membangun kesadaran hukum di masyarakat.

Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Jawa Barat Yogi Gautama Jaelani, S.H., M.T. menerima Penghargaan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik II Kategori Tingkat Provinsi, pada kegiatan Pertemuan Nasional Pengelola JDIH dan Pemberian Penghargaan JDIHN AWARDS Tahun 2024 yang diberikan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum pada hari Kamis, 22 Agustus 2024 di Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center Jakarta.

Gedung Sate (29/04/2024). Analis Hukum Ahli Madya Nurul Diana Irawati, S.H., M.H, didampingi Pranata Komputer Ahli Pertama Beny Ruhiman, S.Kom., M.Kom, menerima kunjungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, dipimpin Perancang Perundang-undangan Ahli Madya, Ananta Antasari, SH.

Biro Hukum dan HAM melaksanakan kegiatan Workshop Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2024 dengan tema “Evaluasi Kinerja Anggota JDIH dan Kreasi Konten Informasi Hukum” di 2 (dua) wilayah, Wilayah I dilaksankan di Hotel Green Forest Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 22 April s.d 23 April 2024 dan Wilayah II dilaksanakan di Hotel Harmoni Kabupaten Garut pada tanggal 24 April s.d 25 April 2024 yang dihadiri dan dibuka oleh Plh. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bapak Dr. dr. Dodo Suhendar, MM.

Garut (21/11/2023) Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat adalah dengan dibentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang pembentukannya didasarkan pada beberapa kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum.

Buraucracy, as system of administrative organization, plays a pivotal role in the functioning of governments and nations. In Indonesia, a sprawling archipelagic nation with a rich cultural heritage and diverse population, bureaucracy has historically been a centra element in governance. However, in recent years, Indonesia has witnessed a declined in the efficiency, transparency, and effectiveness of its bureaucratic apparatus.