Bandung (02/02) Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan JDIH Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka studi banding pengelolaan JDIH di Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2023 yang dihadiri oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Kegiatan dipimpin oleh Analis Hukum Ahli Madya pada Bagian Dokumentasi Hukum, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum, Dewi Martiningsih, S.H., M.H. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Sanggabuana Gedung Sate, Bandung (30/01/2023).

Recently, the government of Indonesia has launched 'Satu Data Indonesia' to use technology to solve the problems of data access, availability, and accuracy. President Jokowi Government enacted Satu Data Indonesia with President Regulations Number 39 of 2019 on Satu Data Indonesia. This new initiative is designed to enable the government to access and use data more efficiently. Through this initiative, citizens will now be able to access accurate information quickly and easily. The government hopes that this new approach will help improve the decision-making process for Indonesians.

The United Nations General Assembly on 22 December 1946 adopted a resolution calling for the establishment of an international system of informational and documentation networks. The term "legal information network" was proposed as most appropriate, although "documentation network" also was considered to have advantages. The final proposal of the International Law Commission, adopted in 1950 by the General Assembly and having received the consent of the Economic and Social Council, was: "An International Legal Information Network".

Bandung (27/12) Tim JDIH Institut Teknologi Bandung (ITB) melakukan kunjungan kerja ke JDIH Provinsi Jawa Barat. Diwakili oleh Kepala Bagian Tata Kelola Administrasi dan Kearsipan ITB Dini Sofiani Permatasari, S.Si, MT JDIH ITB menyampaikan maksud tujuan dari kunjungan yang dilakukan yaitu dalam rangka meningkatkan layanan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan perguruan tinggi khususnya ITB. Sementara itu dari JDIH Jawa Barat mewakili Kepala Biro Hukum dan HAM yaitu Sdr. Fahmi Haikal, SH dan Beny Ruhiman, S.Kom.

Hukum. Mungkin tidak semua alergi dengan kata ini, tapi coba jika bentuknya tersurat, dalam amplop, ditulis dalam kertas yang kadang berwarna atau kadang sebenarnya kertas biasa, cap lengkap dengan aparat penegak hukum atau pengadilan, dengan tulisan yang cukup besar: PANGGILAN atau PERSIDANGAN! Yakinlah, tanpa sadar, akan ada reaksi fisiologis, tekanan darah menguat, detak jantung dag-dig-dug-ser, nadi bergerak beraselerasi kencang seperti tarikan motor dua-tak dan sistem pernapasan mendadak begitu sesak seperti pasar tradisional yang pengunjungnya saling berpepet dan bersenggolan.

Adalah sesuatu hal yang sebenarnya wajar, mengingat tidak semua orang banyak bersentuhan dengan hal-hal demikian, bahkan, seorang sarjana hukum pun, akan tidak lebih baik, jika tidak terbiasa dengannya. Padahal, katanya, orang yang belajar hukum sudah dijamin isi kepalanya dipenuhi pasal-pasal yang panjang, kaku dan (entah yang untuk sebagian orang, mengapa tulisannya demikian menjelimet?), tapi kenyataannya tidak seperti yang dibayangkan. Mungkin hanya ekspresi tenang saja yang dapat menyelamatkannya jika memang tidak mau di-bully “orang hukum koq gak paham hukum”.

Kamis (15/12/2022) Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jawa Barat melakukan benchmarking ke JDIH Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Tim dipimpin oleh Mohammad Fahmi Haikal, SH., M.AP (Penyuluh Hukum Ahli Muda, anggota Tim of Team Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum). Tim JDIH Jabar diterima langsung oleh Ibu Herny Yanuarni, SH., MH selaku Kepala Sub Direktorat Legislasi dan Informasi Hukum, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum PKB, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Jakarta (18/12). Kegiatan benchmarking pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ke Kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022. Tim pengelola JDIH Jawa Barat diterima oleh Bapak Mohammad Nurul Huda, SH., M.H. selaku Koordinator Bidang Hukum beserta tim pengelola JDIH pada Kemenparekraf bertempat di Biro Umum, Hukum dan Pengadaan.

Kamis (15/12/2022) Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jawa Barat melakukan benchmarking ke JDIH Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Tim dipimpin oleh Nurul Diana Irawati, SH., MH (Analis Hukum Madya dan Pengampu JDIH Provinsi Jawa Barat). Tim JDIH Jabar diterima langsung oleh Ryan Pasca Pratama, S.STP selaku Subkor Dokumen dan Informasi Hukum JDIH Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves)

Jakarta (13/12/2022) Peringatan Hari HAM Sedunia Ke-74 Tahun 2022, Gubernur Jawa Barat mendapatkan penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM di Tingkat Pemerintah Daerah diberikan oleh Wakil Presiden RI Prof Dr. K.H. Ma’ruf Amin didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly kepada Kepala Biro Hukum dan HAM Drs. Teppy Wawan Darmawan, S.H. Penghargaan tersebut diterima atas keberhasilannya untuk terus berkomitmen dalam memajukan pemajuan HAM untuk setiap orang.