Jakarta (13/12/2022) Peringatan Hari HAM Sedunia Ke-74 Tahun 2022, Gubernur Jawa Barat mendapatkan penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM di Tingkat Pemerintah Daerah diberikan oleh Wakil Presiden RI Prof Dr. K.H. Ma’ruf Amin didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly kepada Kepala Biro Hukum dan HAM Drs. Teppy Wawan Darmawan, S.H. Penghargaan tersebut diterima atas keberhasilannya untuk terus berkomitmen dalam memajukan pemajuan HAM untuk setiap orang.

Cianjur (2/12/2022) Tim Relawan Biro Hukum menjalankan tugas untuk memberikan bantuan kepada warga Kabupaten Cianjur yang terdampak bencana alam gempa bumi beberapa waktu lalu. Tim mengawali kegiatan dengan briefing bersama Kepala Cabang ESDM Wil I Cianjur membahas agenda posko pada hari Jumat (02/12/2022) Jam 08.00 WIB dimana pergantian piket dilakukan dari Biro Administrasi Pimpinan kepada Biro Hukum dan HAM, serta arahan Kepala Cabang ESDM Wilayah III untuk posko-posko yang harus diplotting koordinatnya melalui aplikasi dan pencatatan identifikasi kebutuhan di setiap posko.

Gubernur Jawa Barat mendapatkan penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Penghargaan SIDBANKUMDA (Sistem Database Bantuan Hukum Daerah) Tahun 2022 dari Kementerian Hukum dan HAM yang disampaikan oleh Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Audy Murfi M.Z kepada Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum bertempat di Gedung Sate tanggal 3 November 2022.

Jakarta 18 Oktober 2022 - Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan Nasional Pengelola JDIH Tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2022 bertempat di Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta dan dihadiri langsung oleh Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Prof. Yasonna H Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. Tema yang diusung dalam Pertemuan Nasional Pengelola JDIH Tahun 2022 adalah "Menyongsong Satu Data Dokumen Hukum Indonesia melalui JDIHN". Pemilihan tema ini sejalan dengan arah kebijakan strategis pemerintah 3 dalam mewujudkan ketata-pemerintahan yang baik, didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.

Jakarta (03/12) JDIH Provinsi Jawa Barat kembali meraih peringkat pertama sebagai anggota JDIHN Terbaik 1 Kategori Provinsi pada acara Pertemuan Rapat Koordinasi Tingkat Nasional dan Pemberian Penghargaan Anggota JDIH Terbaik (JDIHN Awards) Tahun 2021 yang diselenggarakan di Grand Mercure Harmoni, Jakarta. JDIH Jawa Barat berhasil mempertahankan sebagai Juara setelah hasil yang sama diraih pada tahun 2020. Penyerahan penghargaan diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM Prof. Yasonna H. Laoly, SH, M.Sc, Ph.D kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Dr.Ir. Setiawan Wangsaatmadja, SE, Dipl, M.Eng.

Jakarta (31/3) Untuk meningkatkan peranan Jaringan Dokumentai dan Informasi Hukum, Kementerian Dalam Negeri melalui Biro Hukum menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan seluruh anggota JDIH tingkat Provinsi di seluruh Indonesia.

Jakarta (26/11/2020) Bertempat di Aula Prof. Mudjono, Gedung Annex Lantai 4 BPHN Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, diselenggarakan Kegiatan Pertemuan Nasional dan Pemberian Penghargaan bagi Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik Tahun 2020. Kegiatan bertemakan “Percepatan Integrasi Anggota JDIHN untuk Mewujudkan Basis Data Digital Dokumen Hukum Nasional Dalam Rangka Penataan Regulasi Indonesia”.

Sukabumi (22/9) Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat adalah dengan dibentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang pembentukannya didasarkan pada beberapa kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum. Petunjuk teknis pembentukan desa/kelurahan sadar hukum diatur melalui Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor Phn.Hn.03.05-73 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Seiring dengan perkembangan kriteria desa/kelurahan sadar hukum mengalami perubahan yang diatur melalui Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

(Soreang, 9/3/2020), Bertempat di Bale Sawala Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, Bagian Hukum Kabupaten Bandung dan Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat berkolaborasi menyelenggarakan Pembinaan Desa Sadar Hukum Tahun 2020. Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan pembudayaan hukum di masyarakat. Para peserta adalah Kepala Desa sebanyak 50 orang di Wilayah Kabupaten Bandung, dan narasumber berasal dari instansi Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah dan Kanwil Hukum dan HAM Jawa Barat.

MAJALENGKA - Direktur Utama Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) KJT, Salahudin Rafi mengatakan siap mengantarkan jemaah umroh dari Majalengka karena memiliki dua penerbangan tetap yakni menggunakan Maskapai Citylink.