Rapat Koordinasi JDIH Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Beny Ruhiman, S.Kom (Analis SI & Diseminasi Hukum) 31 Maret 2021 Biro

Jakarta (31/3) Untuk meningkatkan peranan Jaringan Dokumentai dan Informasi Hukum, Kementerian Dalam Negeri melalui Biro Hukum menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan seluruh anggota JDIH tingkat Provinsi di seluruh Indonesia.

Selengkapnya..

JDIH Jabar Terbaik 1 Anggota JDIHN Nasional Kategori Provinsi Tahun 2020

Beny Ruhiman, S.Kom 26 November 2020 Jabarprov

Jakarta (26/11/2020) Bertempat di Aula Prof. Mudjono, Gedung Annex Lantai 4 BPHN Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, diselenggarakan Kegiatan Pertemuan Nasional dan Pemberian Penghargaan bagi Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik Tahun 2020. Kegiatan bertemakan “Percepatan Integrasi Anggota JDIHN untuk Mewujudkan Basis Data Digital Dokumen Hukum Nasional Dalam Rangka Penataan Regulasi Indonesia”.

Selengkapnya..

Penilaian Desa Sadar Hukum Desa Sukajaya Kabupaten Sukabumi

Beny Ruhiman, S.Kom 22 September 2020 Biro

Sukabumi (22/9) Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat adalah dengan dibentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang pembentukannya didasarkan pada beberapa kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum. Petunjuk teknis pembentukan desa/kelurahan sadar hukum diatur melalui Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor Phn.Hn.03.05-73 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Seiring dengan perkembangan kriteria desa/kelurahan sadar hukum mengalami perubahan yang diatur melalui Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Selengkapnya..

Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kabupaten Bandung

Beny Ruhiman, S.Kom 09 Maret 2020 Biro

(Soreang, 9/3/2020), Bertempat di Bale Sawala Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, Bagian Hukum Kabupaten Bandung dan Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat berkolaborasi menyelenggarakan Pembinaan Desa Sadar Hukum Tahun 2020. Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan pembudayaan hukum di masyarakat. Para peserta adalah Kepala Desa sebanyak 50 orang di Wilayah Kabupaten Bandung, dan narasumber berasal dari instansi Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah dan Kanwil Hukum dan HAM Jawa Barat.

Selengkapnya..

Umroh Pertama Jamaah Jabar Tahun 2020 Bakal Dilepas di BIJB, Besok

07 Januari 2020 Jabarprov

MAJALENGKA - Direktur Utama Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) KJT, Salahudin Rafi mengatakan siap mengantarkan jemaah umroh dari Majalengka karena memiliki dua penerbangan tetap yakni menggunakan Maskapai Citylink.

Selengkapnya..

Plh. Sekda Jabar Hadiri Rapat Penanganan Banjir di Kemenko PMK

07 Januari 2020 Jabarprov

JAKARTA -- Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Daud Achmad menghadiri Rapat Tingkat Menteri Penanganan Banjir di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Selasa (7/1/20). 

Selengkapnya..

Separuh Desa di Jabar Sudah Berkategori Desa Sadar Hukum

04 Desember 2019 Jabarprov

BANDUNG – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memberikan penghargaan sekaligus meresmikan desa/kelurahan sadar hukum dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Award tingkat Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Rabu (4/12). Hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dan perwakilan bupati walikota serta desa yang mendapatkan penghargaan.

Selengkapnya..

Biro Hukum dan HAM Sosialisasikan Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Jawa Barat 2018-2023

Admin 18 November 2019 Jabarprov

RPJMD merupakan acuan bagi Perangkat Daerah, para pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah. oleh karena itu RPJMD Provinsi Jawa Barat harus disebarluaskan agar semua pihak dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan,termasuk Program Strategis Jawa Barat.

Selengkapnya..

JDIH Jabar Raih Penghargaan Anggota JDIHN Terbaik ke-2

Admin 10 September 2019 Jabarprov

Jakarta – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jawa Barat berhasil meraih penghargaan sebagai Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terbaik ke-2 tingkat Provinsi dengan jumlah anggota lebih dari 30 yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Drs. H. Agus Hanafi, BBA dan Kepala Biro Hukum dan HAM Dr. Eni Rohyani, SH., M.Hum.  beserta jajarannya di Hotel Swissbell Mangga Besar, Jakarta, Selasa (10/09/2019).

Selengkapnya..

Wagub Jabar UU Sambut Postif Seminar Internet Sehat dan Pencegahan Ujaran Kebencian

Admin 06 September 2019 Biro

Kota Bandung – Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum berkesempatan hadir dalam acara Seminar Internet Sehat dan Pencegahan Ujaran Kebencian di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (06/09/2019).

Selengkapnya..