Garut (21/11/2023) Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat adalah dengan dibentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang pembentukannya didasarkan pada beberapa kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum.

Buraucracy, as system of administrative organization, plays a pivotal role in the functioning of governments and nations. In Indonesia, a sprawling archipelagic nation with a rich cultural heritage and diverse population, bureaucracy has historically been a centra element in governance. However, in recent years, Indonesia has witnessed a declined in the efficiency, transparency, and effectiveness of its bureaucratic apparatus.

Bandung (10/03) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Workshop dengan tajuk Perbaikan dan Pengisian Metadata serta Pembuatan Abstrak. Workshop dilaksanakan di dua wilayah yaitu Wilayah I diselenggarakan di Kabupaten Karawang tanggal 6-7 Maret 2023 sebanyak 14 daerah dan Wilayah II diselenggarakan di Kabupaten Garut tanggal 8-9 Maret 2023. Peserta masing-masing daerah terdiri dari Bagian Hukum, Sekretariat DPRD serta Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bandung (28/2/2023) Mengembangkan budaya taat hukum dalam pemenuhan hak hukum individu selaras perkembangan kebutuhan akan pemahaman terhadap aturan hukum dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat memandang perlu adanya pembinaan kesadaran hukum pada setiap Desa/kelurahan di Provinsi Jawa Barat khususnya di Kabupaten Majalengka, selanjutnya diharapkan dapat timbul peran aktif pelaksanaan fungsi dari para kader Kelompok Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) akan tumbuh dan berkembang budaya taat hukum pada keluarga dan lingkungan sekitarnya sebagaimana yang dicita-citakan.

Jakarta (24/2/2023) Memperkuat jalinan koordinasi setiap anggota JDIH senantiasa melakukan sharing knowledge untuk sama-sama meningkatkan layanan dalam informasi hukum. Pengampu JDIH Provinsi Jawa Barat Nurul Diana Irawati, SH., MH. didampingi Analis Hukum Dr. Yuki Bachtiar, SH., MH. dan pelaksana lain menjalin sinergitas dengan JDIH Kementerian Sekretariat Negara.

(Legal Disseminator of Bureau of Law and Human Rights, Regional Secretariat, Provincial Government of West Java)

Human rights are fundamental to the dignity and well-being of every person. They are universal, indivisible, and interdependent. As a member of the international community, Indonesia is committed to promoting and protecting human rights in the country. One of the ways to demonstrate this commitment is by developing and implementing a National Human Rights Action Plan (NHRAP). This essay will discuss the importance of the NHRAP in Indonesia and its significance in promoting and protecting human rights.

(16/02/2023) Mewujudkan peningkatan layanan bagi seluruh anggota JDIH, setiap anggota dapat saling bertukar pengalaman dalam mengelola JDIH agar pelayanan informasi hukum kepada masyarakat semakin baik. JDIH Jawa Barat menerima kunjungan dari JDIH DPD RI yang bertujuan untuk saling tukar pengalaman dalam pengelolaan JDIH

(07/02/2023) JDIH Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan JDIH Nasional sebagai bagian dari langkah-langkah terhadap implementasi perencanaan yang sudah ditetapkan pada tahun 2023. Selain itu pula, kunjungan JDIH menjadi salah satu instrumen dalam pelaporan anggota kepada JDIHN.

Cianjur (7/02/2023) Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengubah paradigma pembangunan di Desa, dengan dukungan sumber dana Desa memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahan sendiri bahkan menyelenggarakan Pemilihan sendiri sesuai dengan asas demokrasi. Pembangunan tidak lagi terkonsentrasi di perkotaan tapi juga terdistribusi di tingkat desa.

Bandung (02/02) Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan JDIH Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka studi banding pengelolaan JDIH di Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.