Bandung (28/2/2023) Mengembangkan budaya taat hukum dalam pemenuhan hak hukum individu selaras perkembangan kebutuhan akan pemahaman terhadap aturan hukum dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat memandang perlu adanya pembinaan kesadaran hukum pada setiap Desa/kelurahan di Provinsi Jawa Barat khususnya di Kabupaten Majalengka, selanjutnya diharapkan dapat timbul peran aktif pelaksanaan fungsi dari para kader Kelompok Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) akan tumbuh dan berkembang budaya taat hukum pada keluarga dan lingkungan sekitarnya sebagaimana yang dicita-citakan.

Jakarta (24/2/2023) Memperkuat jalinan koordinasi setiap anggota JDIH senantiasa melakukan sharing knowledge untuk sama-sama meningkatkan layanan dalam informasi hukum. Pengampu JDIH Provinsi Jawa Barat Nurul Diana Irawati, SH., MH. didampingi Analis Hukum Dr. Yuki Bachtiar, SH., MH. dan pelaksana lain menjalin sinergitas dengan JDIH Kementerian Sekretariat Negara.

(Legal Disseminator of Bureau of Law and Human Rights, Regional Secretariat, Provincial Government of West Java)

Human rights are fundamental to the dignity and well-being of every person. They are universal, indivisible, and interdependent. As a member of the international community, Indonesia is committed to promoting and protecting human rights in the country. One of the ways to demonstrate this commitment is by developing and implementing a National Human Rights Action Plan (NHRAP). This essay will discuss the importance of the NHRAP in Indonesia and its significance in promoting and protecting human rights.

(16/02/2023) Mewujudkan peningkatan layanan bagi seluruh anggota JDIH, setiap anggota dapat saling bertukar pengalaman dalam mengelola JDIH agar pelayanan informasi hukum kepada masyarakat semakin baik. JDIH Jawa Barat menerima kunjungan dari JDIH DPD RI yang bertujuan untuk saling tukar pengalaman dalam pengelolaan JDIH

(07/02/2023) JDIH Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan JDIH Nasional sebagai bagian dari langkah-langkah terhadap implementasi perencanaan yang sudah ditetapkan pada tahun 2023. Selain itu pula, kunjungan JDIH menjadi salah satu instrumen dalam pelaporan anggota kepada JDIHN.

Cianjur (7/02/2023) Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengubah paradigma pembangunan di Desa, dengan dukungan sumber dana Desa memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahan sendiri bahkan menyelenggarakan Pemilihan sendiri sesuai dengan asas demokrasi. Pembangunan tidak lagi terkonsentrasi di perkotaan tapi juga terdistribusi di tingkat desa.

Bandung (02/02) Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan JDIH Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka studi banding pengelolaan JDIH di Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2023 yang dihadiri oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Kegiatan dipimpin oleh Analis Hukum Ahli Madya pada Bagian Dokumentasi Hukum, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum, Dewi Martiningsih, S.H., M.H. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Sanggabuana Gedung Sate, Bandung (30/01/2023).

Recently, the government of Indonesia has launched 'Satu Data Indonesia' to use technology to solve the problems of data access, availability, and accuracy. President Jokowi Government enacted Satu Data Indonesia with President Regulations Number 39 of 2019 on Satu Data Indonesia. This new initiative is designed to enable the government to access and use data more efficiently. Through this initiative, citizens will now be able to access accurate information quickly and easily. The government hopes that this new approach will help improve the decision-making process for Indonesians.

The United Nations General Assembly on 22 December 1946 adopted a resolution calling for the establishment of an international system of informational and documentation networks. The term "legal information network" was proposed as most appropriate, although "documentation network" also was considered to have advantages. The final proposal of the International Law Commission, adopted in 1950 by the General Assembly and having received the consent of the Economic and Social Council, was: "An International Legal Information Network".