Admin 2019-09-01 Jabarprov 1745

17 Ribu Debitur di Jabar Bebas dari Jerat Renterir

KOTA BEKASI -- Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar) mendorong agar ekonomi umat terus bergerak dalam segala lini kehidupan, tak terkecuali dari lingkungan masjid atau rumah ibadah lainnya.
 
Meski begitu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa saat ini masih banyak masyarakat Jabar yang terjerat oleh rentenir.
 
Emil --begitu Ridwan Kamil disapa-- pun berharap masjid atau tempat ibadah lain menjadi penggerak ekonomi umat agar masyarakat terhindar dari sistem keuangan zalim tersebut.
 
"Saya titip agar masjid ini bisa menjadi penggerak ekonomi umat. Makanya Kita ada program Kredit Mesra (Masjid Sejahtera/Masyarakat Ekonomi Sejahtera)," kata Emil saat menghadiri Shalat Shubuh Berjamaah Keliling (Subling) di Masjid Nurul Islam Islamic Center, Kota Bekasi, Minggu (1/9/19).
 
Menurut Emil, masyarakat yang terjerat rentenir disebabkan karena pola pikir yang menganggap mudahnya akses permodalan atau keuangan yang diberikan.
 
Oleh karena itu, Pemdaprov Jabar berkerja sama dengan Bank bjb menggulirkan Kredit Mesra untuk mendekatkan akses keuangan kepada masyarakat melalui tempat ibadah.
 
"Tidak boleh lagi ada warga Jawa Barat yang menjadi korban dari sistem keuangan (rentenir) yang luar biasa zalim," tambah Emil.
 
Dari menjabat Wali Kota Bandung hingga kini memimpin Jawa Barat, program Kredit Mesra disebut Emil sudah menyerap 17 ribu debitur alias peminjam. 
 
Untuk terus mendorong kemanfaatan program tersebut, sekira Rp120 miliar anggaran program Kredit Cinta Rakyat pun akan dialihkan untuk mendukung Kredit Mesra.
 
"Jadi, Kredit Mesra dari semenjak saya jadi Wali Kota Bandung sampai sekarang saya Gubernur kurang lebih 17 ribu (debitur). Mereka (debitur) sudah terbebas, sudah merdeka dari rentenir," ucap Emil.
 
"Dan ada Kredit Cinta Rakyat yang tadinya konvensional, sudah kami putuskan (anggarannya) digeser untuk masuk ke program Kredit Mesra," ujarnya mengakhiri.

BERITA LAINNYA

Produk Hukum Terbaru

  • Surat Edaran Nomor 37 Tahun 2025 Surat Edaran Nomor : 37/HUB.02/KESRA Tentang Penertiban Jalan Umum dari Pungutan/Sumbangan Masyarakat di Wilayah Provinsi Jawa Barat
  • Surat Edaran Nomor 24 Tahun 2025 Surat Edaran Nomor : 24/PW.01.02/INSPT tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya Keagamaan dan Hari Besar Lainnya
  • Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2025Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2025 Tentang PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
  • Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2025 Tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
  • Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2025Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2025 Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
  • Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2025Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2025 Tentang PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN
  • Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2025Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2025 Tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025
  • Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2025 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
  • Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2025 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
  • Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2025Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT MENGENAI PEMBERIAN MANDAT DALAM PENUNJUKAN TENAGA TEKNIS PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PENUNJANG TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
  • Jurnal Hukum Nomor Tahun 2025 KASUS PERSAINGAN USAHA TERKAIT PEMBATASAN PEREDARAN/PENJUALAN BARANG DALAM PUTUSAN KPPU NOMOR 15/KPPU-I/2022
  • Keputusan Gubernur Nomor 838 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.838-Kesra/2024 Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 561.7/Kep.802-Kesra/2024 TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025
  • Keputusan Gubernur Nomor 802 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.802-Kesra/2024 Tentang UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025

Agenda Kegiatan