2019-12-04 Jabarprov

Separuh Desa di Jabar Sudah Berkategori Desa Sadar Hukum

BANDUNG – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memberikan penghargaan sekaligus meresmikan desa/kelurahan sadar hukum dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Award tingkat Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Rabu (4/12). Hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dan perwakilan bupati walikota serta desa yang mendapatkan penghargaan.

Dalam sambutannya Menteri Yasonna mengatakan prestasi tertinggi diperoleh Jawa Barat, karena sudah separuh desa berkategori sadar hukum.

“Sekitar 50 persen desa di Jawa Barat sudah berprestasi tinggi menyandang predikat sadar hukum. Bagi yang belum  terus berupaya, dan yang sudah pertahankan,” ujarnya.

Yasonna Laoly menambahkan sebagai negara hukum , maka hukum harus berdaulat di Indonesia. Ia berharap aparat pemerintah menyampaikan kepada masyarakat tentang tujuan hukum dibuat yakni untuk mencapai ketertiban di masyarakat.

“Saya tidak bisa membayangkan jika tidak ada hukum , akan mudah timbul kerusuhan. Dengan hukum hidup jadi tentram. Tidak bisa sesukanya berbuat sesuatu, bisa menghambat pembangunan,” tegasnya.

Ia mengaskan ada korelasi yang erat antara penegakan hukum dan pembangunan. Ia mengambil contoh Singapura yang maju karena tegas dalam penegakan hukum dan masyarakatnya pun taat hukum.

Desa sadar hukum dinilai dari bobot dimensi implementasi hukum sebesar 40% sedangkan untuk dimensi yang lainnya masing-masing 20%. Kategorinya ada desa sadar hukum tinggi, sedang dan redang. Sebanyak 130 kelurahan/ desa tergolong kepada kategori kelurahan yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang sangat tinggi karena memiliki penilaian skor di atas 140.

Sementara Wagub Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menambahkan prestasi yang membanggakan sebab separuh dari desa di Jawa Barat sudah mendapatkan prestasi sebagai desa sadar hukum. “ Sisianya akan diusahanan dan separuh yang sudah berprestasi harus dipertahankan,” tuturnya.

BERITA LAINNYA

Produk Hukum Terbaru

  • Surat Edaran Nomor 2814 Tahun 2020 LARANGAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK SERTA CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
  • Surat Nomor 2703 Tahun 2020 PENANGGULANGAN DAMPAK COVID-19 DI DESA
  • Surat Nomor 1720 Tahun 2020 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG GUGUS TUGAS
  • Keputusan Gubernur Nomor 476 Tahun 2020 PERPANJANGAN KELIMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPOSIONAL DI DAERAH KABUPATEN BOGOR,DAERAH KOTA BOGOR, DAERAH KOTA DEPOK, DAERAH KABUPATEN BEKASI, DAN DAERAH KOTA BEKASI ( WILAYAH BODEBEK ) DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE2019 ( COVID- 19 )

Agenda Kegiatan