Plh. Sekda Jabar Hadiri Rapat Penanganan Banjir di Kemenko PMK
JAKARTA -- Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Daud Achmad menghadiri Rapat Tingkat Menteri Penanganan Banjir di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Selasa (7/1/20).
Menurut Daud, ada tiga hal yang menjadi pokok pembahasan. Pertama, penanganan kejadian banjir. Kedua, bagaimana mengantisipasi bencana susulan dalam rentang waktu Februari-Maret. Sebab, dalam kurun tersebut, BMKG memperkirakan curah hujan cukup tinggi.
"Ketiga, bagaimana penanganan bencana untuk jangka waktu panjang agar tidak terjadinya banjir lagi," kata Daud.
Daud juga mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar tengah mencari solusi agar insiden serupa tidak kembali terjadi. Dia pun memperingati warga Jabar untuk meningkatkan kewaspadaan.
Selain itu, kata Daud, Pemda Provinsi Jabar via Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) bakal berkoordinasi secara intens dengan provinsi lain terkait kebencanaan.
"Semua media kita gunakan, media massa dan media sosial kita ingatkan pada masyarakat. Bahwa setelah kejadian kemarin tidak berarti berhenti, tapi menurut BMKG akan ada hujan dan 3 fenomena cuaca yang akan bertumpu di pulau Jawa. Mudah-mudahan kita berharap tidak terjadi lagi," ucapnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Effendy mengatakan bahwa penanganan bencana banjir di seluruh daerah berjalan dengan baik. Menurut dia, respons pemerintah daerah tergolong cepat dan tepat.
"Oleh karena itu, atas nama pemerintah pusat mengucapkan banyak terima kasih atas kesigapan, kecermatan, dan kesungguhan dari pemerintah daerah yang telah menangani dengan sangat baik," kata Muhadjir.
"Kenapa saya katakan demikian, karena memang pada dasarnya tanggung jawab untuk menangani dampak bencana banjir itu adalah berada di daerah masing-masing.”
"Maka kita juga ingin membantu dengan memberikan bantuan secukupnya dari semua kementerian dan lembaga, khususnya kementerian lembaga yang berada dibawah Kemenko PMK RI," tambahnya.
BERITA LAINNYAProduk Hukum Terbaru
-
Keputusan Gubernur Nomor 798 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.798-Kesra/2024 Tentang UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025Keputusan Gubernur Nomor 782 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.782-Kesra/2024 Tentang UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025Keputusan Gubernur Nomor 778 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.778-Kesra/2024 Tentang UPAH MINIMUM PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025Keputusan Gubernur Nomor 573 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 048/Kep.573-Diskominfo/2024 Tentang ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024-2028Keputusan Gubernur Nomor 353 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 473.1/Kep.353-Diskominfo/2024 Tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIKKeputusan Gubernur Nomor 350 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 102/Kep.350-Diskominfo/2024 Tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIKKeputusan Gubernur Nomor 224 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 500.05/Kep.224-Rek/2024 Tentang TIM OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN BIDANG PEREKONOMIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARATKeputusan Gubernur Nomor 133 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 102.5/Kep.133-Diskominfo/2024 Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 102.05/KEP.215-DISKOMINFO/2023 TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARATUndang-Undang Nomor 114 Tahun 2024Berlaku Undang-Undang Jawa Barat Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa BaratUndang-Undang Nomor 113 Tahun 2024Berlaku Undang-Undang Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa BaratUndang-Undang Nomor 112 Tahun 2024Berlaku Undang-Undang Jawa Barat Nomor 112 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa BaratUndang-Undang Nomor 111 Tahun 2024Berlaku Undang-Undang Jawa Barat Nomor 111 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa BaratUndang-Undang Nomor 110 Tahun 2024Berlaku Undang-Undang Jawa Barat Nomor 110 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat
Agenda Kegiatan
-
Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah II Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah IIMulai : 08 Maret 2023 Sampai : 09 Maret 2023Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah I Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah IMulai : 06 Maret 2023 Sampai : 07 Maret 2023Koordinasi Teknis Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Desa di Kabupaten Cianjur Koordinasi Teknis Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Desa di Kabupaten CianjurMulai : 07 Februari 2023 Sampai : 07 Februari 2023