Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kabupaten Bandung

(Soreang, 9/3/2020), Bertempat di Bale Sawala Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, Bagian Hukum Kabupaten Bandung dan Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat berkolaborasi menyelenggarakan Pembinaan Desa Sadar Hukum Tahun 2020. Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan pembudayaan hukum di masyarakat. Para peserta adalah Kepala Desa sebanyak 50 orang di Wilayah Kabupaten Bandung, dan narasumber berasal dari instansi Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah dan Kanwil Hukum dan HAM Jawa Barat.
Desa/Kelurahan yang ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum apabila telah memiliki kriteria yang diatur melalui Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.03.05.73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-05-HN.04.04 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kabupaten Bandung fokus kepada 4 (empat) dimensi hukum yang dimoderatori oleh Adi Setiadi, SH. dari Bagian Hukum Kabupaten Bandung, narasumber yaitu dari Kejaksaan Tinggi disampaikan oleh Yudhi Kurniawan, SH., MH (materi akses keadilan, demokrasi dan regulasi), Kepolisian Daerah Jawa Barat disampaikan oleh AKBP. Bambang Sugito, SH (materi akses implementasi hukum) dan Penyuluh Kanwil Hukum dan HAM disampaikan oleh Cecep Wawan Riawan, SH, MH. (materi informasi hukum). Para peserta sangat antusias menyampaikan berbagai pertanyaan kepada narasumber berkaitan seputar hukum yang terjadi diwilayahnya masing-masing.
Membangun kesadaran hukum masyarakat dalam konteks pembentukan desa/kelurahan sadar hukum merupakan sebuah kegiatan yang secara langsung diselenggarakan kepada masyarakat karena hal utama dalam program pembentukan desa/kelurahan sadar hukum adalah mengolah sumber daya manusia yang ada di setiap desa/kelurahan dari sebelumnya memiliki kesadaran hukum yang rendah menjadi memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi.
BERITA LAINNYAProduk Hukum Terbaru
-
Keputusan Gubernur Nomor 438 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 048/Kep.438-Diskominfo/2023 Tentang Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa BaratKeputusan Gubernur Nomor 437 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 048/Kep.437-Diskominfo/2023 Tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa BaratKeputusan Gubernur Nomor 360 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 048/Kep.360-Diskominfo/2023 Tentang PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023-2028Keputusan Gubernur Nomor 359 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 048/Kep.359-Diskominfo/2023 Tentang ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023-2028Keputusan Gubernur Nomor 341 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 300.05/Kep.341-Kesbangpol/2023 Tentang TIM INVESTIGASI PENYELESAIAN MASALAH PONDOK PESANTREN AL ZAYTUN DI DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARATKeputusan Gubernur Nomor 339 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 048.05/Kep.339-Diskominfo/2023 Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 048.05/KEP.280-DISKOMINFO/2020 TENTANG TIM TANGGAP INSIDEN SIBER PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARATKeputusan Gubernur Nomor 296 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 046/Kep.296-Diskominfo/2023 Tentang POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARATKeputusan Gubernur Nomor 233 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 472/Kep.233-Kesra/2023 Tentang TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023Keputusan Gubernur Nomor 223 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.223-Pemotda/2023 Tentang PERESMIAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 ATAS NAMA Hj. SUSILAWATIKeputusan Gubernur Nomor 222 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.3/Kep.222-Pemotda/2023 Tentang PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI ATAS NAMA H. MUHAMMAD FAISAL ANWARKeputusan Gubernur Nomor 221 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.221-Pemotda/2023 Tentang PERESMIAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 ATAS NAMA ERNA NUR HASANA, S. Pd.Keputusan Gubernur Nomor 220 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.3/Kep.220-Pemotda/2023 Tentang PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG ATAS NAMA H. IRAWAN ABU BAKAR, S.Si., M.M.Keputusan Gubernur Nomor 215 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 102.05/Kep.215-Diskominfo/2023 Tentang TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Agenda Kegiatan
-
Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah II Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah IIMulai : 08 Maret 2023 Sampai : 09 Maret 2023Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah I Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah IMulai : 06 Maret 2023 Sampai : 07 Maret 2023Koordinasi Teknis Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Desa di Kabupaten Cianjur Koordinasi Teknis Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Desa di Kabupaten CianjurMulai : 07 Februari 2023 Sampai : 07 Februari 2023