Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kabupaten Bandung

(Soreang, 9/3/2020), Bertempat di Bale Sawala Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, Bagian Hukum Kabupaten Bandung dan Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat berkolaborasi menyelenggarakan Pembinaan Desa Sadar Hukum Tahun 2020. Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan pembudayaan hukum di masyarakat. Para peserta adalah Kepala Desa sebanyak 50 orang di Wilayah Kabupaten Bandung, dan narasumber berasal dari instansi Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah dan Kanwil Hukum dan HAM Jawa Barat.
Desa/Kelurahan yang ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum apabila telah memiliki kriteria yang diatur melalui Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.03.05.73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-05-HN.04.04 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kabupaten Bandung fokus kepada 4 (empat) dimensi hukum yang dimoderatori oleh Adi Setiadi, SH. dari Bagian Hukum Kabupaten Bandung, narasumber yaitu dari Kejaksaan Tinggi disampaikan oleh Yudhi Kurniawan, SH., MH (materi akses keadilan, demokrasi dan regulasi), Kepolisian Daerah Jawa Barat disampaikan oleh AKBP. Bambang Sugito, SH (materi akses implementasi hukum) dan Penyuluh Kanwil Hukum dan HAM disampaikan oleh Cecep Wawan Riawan, SH, MH. (materi informasi hukum). Para peserta sangat antusias menyampaikan berbagai pertanyaan kepada narasumber berkaitan seputar hukum yang terjadi diwilayahnya masing-masing.
Membangun kesadaran hukum masyarakat dalam konteks pembentukan desa/kelurahan sadar hukum merupakan sebuah kegiatan yang secara langsung diselenggarakan kepada masyarakat karena hal utama dalam program pembentukan desa/kelurahan sadar hukum adalah mengolah sumber daya manusia yang ada di setiap desa/kelurahan dari sebelumnya memiliki kesadaran hukum yang rendah menjadi memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi.
BERITA LAINNYAProduk Hukum Terbaru
-
Keputusan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 710/Kep.50-BAPP/2023 Tentang PENGANGKATAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENGELOLA KAWASAN PERKOTAAN CEKUNGAN BANDUNGKeputusan Gubernur Nomor 44 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.44-Pemotda/2023 Tentang PERESMIAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 ATAS NAMA Drs. IPUNG PURWANA, M.M.Keputusan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.3/Kep.43-Pemotda/2023 Tentang PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS ATAS NAMA H. LUDI MARAKeputusan Gubernur Nomor 38 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.38-Pemotda/2023 Tentang PERESMIAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 ATAS NAMA KARSIHKeputusan Gubernur Nomor 37 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.3/Kep.37-Pemotda/2023 Tentang PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI ATAS NAMA FAIZAL RIZAL RAMADHANKeputusan Gubernur Nomor 36 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.36-Pemotda/2023 Tentang PERESMIAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 ATAS NAMA H. SARYADI, S.Sos.Keputusan Gubernur Nomor 32 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.32-Pemotda/2023 Tentang PERESMIAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 ATAS NAMA OTANG MUSTARI, S.Pd.I, M.M.Keputusan Gubernur Nomor 31 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.3/Kep.31-Pemotda/2023 Tentang PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT ATAS NAMA H. JAJANG SUPRIATNA, S.Ag.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023Berlaku PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINITATI REPUBLIK SINGAPURA TENTANG EKSTRADISI BURONAN (TREATY BETWEEN THE, GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE FOR THE EXTRADTTTON OF FUGITTVES)Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023Berlaku PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGANUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2023Berlaku PENGESAHAN PER.IANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG KERJA SAMA PERTAHANAN IAGREEMENT BETWEEN THE GOWRNMENT OFTHE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOIr'ERNMENT OF THE REPUBLIC OF SIIVGAPORE ON DEFENCE COOPERATTOTIPeraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023Berlaku PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE] DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT AVIASI PARIWISATA INDONESIAPeraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2023Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2023 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 182 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM MANAJEMEN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Agenda Kegiatan
-
Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah II Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah IIMulai : 08 Maret 2023 Sampai : 09 Maret 2023Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah I Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah IMulai : 06 Maret 2023 Sampai : 07 Maret 2023Koordinasi Teknis Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Desa di Kabupaten Cianjur Koordinasi Teknis Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Desa di Kabupaten CianjurMulai : 07 Februari 2023 Sampai : 07 Februari 2023