JDIH Jabar Terbaik 1 Anggota JDIHN Nasional Kategori Provinsi Tahun 2020
Jakarta (26/11/2020) Bertempat di Aula Prof. Mudjono, Gedung Annex Lantai 4 BPHN Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, diselenggarakan Kegiatan Pertemuan Nasional dan Pemberian Penghargaan bagi Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik Tahun 2020. Kegiatan bertemakan “Percepatan Integrasi Anggota JDIHN untuk Mewujudkan Basis Data Digital Dokumen Hukum Nasional Dalam Rangka Penataan Regulasi Indonesia”.
Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Prof. Yasonna H. Laoly, M.Sc, Ph.D dan para pejabat tinggi dari masing-masing instansi yang mendapatkan penghargaan nasional atas kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020. Pertemuan diselenggarakan dengan menggunakan protokol kesehatan ketat, para tamu terlebih dahulu melakukan rapid test/swab untuk dapat masuk ke tempat acara dengan jumlah pendamping yang dibatasi. Penyelenggara juga menyediakan dua tempat dan dipasang layar diluar untuk para pendamping serta layanan streaming melalui zoom dan youtube channel JDIHN, serta menyediakan peralatan dan perlengkapan protokol kesehatan sebagai upaya untuk mencegah penularan Virus Covid-19.
Acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia raya dilanjutkan dengan laporan panitia yang disampaikan oleh Kepala BPHN Prof.Dr.H. Benny Riyanto, SH., M.Hum, C.N. Setelah laporan panitia ditayangkan visual tentang peran JDIHN sebagai portal dokumen dan informasi hukum nasional, mulai dari Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi serta beberapa Kepala Daerah salah satunya adalah visual dari Gubernur Jawa Barat.
Setelah itu panitia mengumumkan penghargaan untuk para tamu undangan yang diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Provinsi Jawa Barat sendiri pada tahun 2020 meraih predikat sebagai Anggota JDIHN Terbaik 1 Nasional Kategori Provinsi Besasr(anggota lebih dari 40). Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Dr. Eni Rohyani, SH., M.Hum mewakili Gubernur Jawa Barat menerima penghargaan tersebut.
Dalam sambutannya Menteri Hukum dan HAM menegaskan bahwa saat ini dari anggota JDIHN yang sudah terintegrasi koleksi mencapai 315.000 dokumen hukum nasional, untuk itu diperlukan percepatan dan perhatian terutama dari Para Kepala Daerah agar sistem yang sudah terbangun dapat menyamai sistem yang dimiliki oleh negara-negara maju.
Dari data yang disampaikan saat ini anggota yang sudah memiliki website sebanyak 733 dan terintegrasi sebanyak 589 anggota. Melengkapi raihan yang dicapai oleh Provinsi Jawa Barat, anggota JDIH Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat juga meraih capaian yang membanggakan diantaranya adalah
- Kota Sukabumi anggota JDIHN Terbaik II Kategori Kota
- Kota Bogor anggota JDIHN Terbaik III Kategori Kota
- Kabupaten Bandung anggota JDIHN Terbaik III Kategori Kabupaten
- Kabupaten Garut anggota JDIHN Terbaik IV Kategori Kabupaten
- Kabupaten Sumedang anggota JDIHN Terbaik VIII Kategori Kabupaten.
Prestasi yang diraih menjadi dorongan untuk terus berprestasi dan menjadi inspirasi bagi anggota lainnya untuk terus meningkatkan layanan dokumentasi dan informasi hukum agar mendorong penataan regulasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
BERITA LAINNYAProduk Hukum Terbaru
-
Keputusan Gubernur Nomor 350 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 102/Kep.350-Diskominfo/2024 Tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIKKeputusan Gubernur Nomor 224 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 500.05/Kep.224-Rek/2024 Tentang TIM OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN BIDANG PEREKONOMIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARATPeraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2024Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2024 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARATPeraturan Daerah Provinsi Nomor 4 Tahun 2024Berlaku Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA UTAMA JABAR, PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT WIBAWA MUKTI JABAR, PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA GALUH MANDIRI JABAR, DAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT MAJALENGKA JABARPeraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA PEMBANGUNAN SIMPANG SUSUN JALAN TOL CIKAMPEK-PALIMANAN KM 77+800 DI DAERAH KABUPATEN PURWAKARTAPeraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2024Berlaku Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2024 Tentang PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT DAERAH JAWA BARAT MENJADI PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH JAWA BARAT (PERSERODA)Peraturan Daerah Provinsi Nomor 1 Tahun 2024Berlaku Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024Berlaku Sebagian Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024Keputusan Gubernur Nomor 960 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 050/Kep.960-BAPP/2023 Tentang DAFTAR DATA DAERAH DAN DATA PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024-2026Keputusan Gubernur Nomor 804 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.804-Kesra/2023 Tentang UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024Keputusan Gubernur Nomor 783 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.44/Kep.783-Kesra/2023 Tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT MENGENAI KENAIKAN/PENYESUAIAN UPAH BAGI PEKERJA/BURUH DENGAN MASA KERJA 1 (SATU) TAHUN ATAU LEBIH PADA PERUSAHAAN DI JAWA BARATKeputusan Gubernur Nomor 768 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.768-Kesra/2023 Tentang UPAH MINIMUM PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024Keputusan Gubernur Nomor 438 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 048/Kep.438-Diskominfo/2023 Tentang Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Agenda Kegiatan
-
Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah II Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah IIMulai : 08 Maret 2023 Sampai : 09 Maret 2023Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah I Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah IMulai : 06 Maret 2023 Sampai : 07 Maret 2023Koordinasi Teknis Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Desa di Kabupaten Cianjur Koordinasi Teknis Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Desa di Kabupaten CianjurMulai : 07 Februari 2023 Sampai : 07 Februari 2023