JDIH Jabar Terbaik 1 Anggota JDIHN Nasional Kategori Provinsi Tahun 2020

Jakarta (26/11/2020) Bertempat di Aula Prof. Mudjono, Gedung Annex Lantai 4 BPHN Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, diselenggarakan Kegiatan Pertemuan Nasional dan Pemberian Penghargaan bagi Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik Tahun 2020. Kegiatan bertemakan “Percepatan Integrasi Anggota JDIHN untuk Mewujudkan Basis Data Digital Dokumen Hukum Nasional Dalam Rangka Penataan Regulasi Indonesia”.
Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Prof. Yasonna H. Laoly, M.Sc, Ph.D dan para pejabat tinggi dari masing-masing instansi yang mendapatkan penghargaan nasional atas kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020. Pertemuan diselenggarakan dengan menggunakan protokol kesehatan ketat, para tamu terlebih dahulu melakukan rapid test/swab untuk dapat masuk ke tempat acara dengan jumlah pendamping yang dibatasi. Penyelenggara juga menyediakan dua tempat dan dipasang layar diluar untuk para pendamping serta layanan streaming melalui zoom dan youtube channel JDIHN, serta menyediakan peralatan dan perlengkapan protokol kesehatan sebagai upaya untuk mencegah penularan Virus Covid-19.
Acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia raya dilanjutkan dengan laporan panitia yang disampaikan oleh Kepala BPHN Prof.Dr.H. Benny Riyanto, SH., M.Hum, C.N. Setelah laporan panitia ditayangkan visual tentang peran JDIHN sebagai portal dokumen dan informasi hukum nasional, mulai dari Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi serta beberapa Kepala Daerah salah satunya adalah visual dari Gubernur Jawa Barat.
Setelah itu panitia mengumumkan penghargaan untuk para tamu undangan yang diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Provinsi Jawa Barat sendiri pada tahun 2020 meraih predikat sebagai Anggota JDIHN Terbaik 1 Nasional Kategori Provinsi Besasr(anggota lebih dari 40). Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Dr. Eni Rohyani, SH., M.Hum mewakili Gubernur Jawa Barat menerima penghargaan tersebut.
Dalam sambutannya Menteri Hukum dan HAM menegaskan bahwa saat ini dari anggota JDIHN yang sudah terintegrasi koleksi mencapai 315.000 dokumen hukum nasional, untuk itu diperlukan percepatan dan perhatian terutama dari Para Kepala Daerah agar sistem yang sudah terbangun dapat menyamai sistem yang dimiliki oleh negara-negara maju.
Dari data yang disampaikan saat ini anggota yang sudah memiliki website sebanyak 733 dan terintegrasi sebanyak 589 anggota. Melengkapi raihan yang dicapai oleh Provinsi Jawa Barat, anggota JDIH Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat juga meraih capaian yang membanggakan diantaranya adalah
- Kota Sukabumi anggota JDIHN Terbaik II Kategori Kota
- Kota Bogor anggota JDIHN Terbaik III Kategori Kota
- Kabupaten Bandung anggota JDIHN Terbaik III Kategori Kabupaten
- Kabupaten Garut anggota JDIHN Terbaik IV Kategori Kabupaten
- Kabupaten Sumedang anggota JDIHN Terbaik VIII Kategori Kabupaten.
Prestasi yang diraih menjadi dorongan untuk terus berprestasi dan menjadi inspirasi bagi anggota lainnya untuk terus meningkatkan layanan dokumentasi dan informasi hukum agar mendorong penataan regulasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
BERITA LAINNYAProduk Hukum Terbaru
-
Surat Edaran Nomor 58 Tahun 2025 Surat Edaran Nomor: 58/PK.03/DISDIK Tentang Jam Efektif Pada Satuan Pendidikan Di Provinsi Jawa BaratSurat Edaran Nomor 51 Tahun 2025 Surat Edaran Nomor 51/PA.03/DISDIK tentang PENERAPAN JAM MALAM BAGI PESERTA DIDIK UNTUK MEWUJUDKAN GENERASI PANCA WALUYA JAWA BARAT ISTIMEWASurat Edaran Nomor 45 Tahun 2025 Surat Edaran Nomor 45/PK.03.03/KESRA tentang 9 LANGKAH PEMBANGUNAN PENDIDIKAN JAWA BARAT MENUJU TERWUJUDNYA GAPURA PANCA WALUYASurat Edaran Nomor 37 Tahun 2025 Surat Edaran Nomor : 37/HUB.02/KESRA Tentang Penertiban Jalan Umum dari Pungutan/Sumbangan Masyarakat di Wilayah Provinsi Jawa BaratSurat Edaran Nomor 37 Tahun 2025 Surat Edaran Nomor 37/KB.03.03.01/UM tentang PEMANFAATAN GEDUNG SATE SEBAGAI CAGAR BUDAYA UNTUK KEGIATAN PEMERINTAHANSurat Edaran Nomor 24 Tahun 2025 Surat Edaran Nomor : 24/PW.01.02/INSPT tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya Keagamaan dan Hari Besar LainnyaPeraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2025 Tentang PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENERAPAN TARIF PENYEDIA LAYANAN ANGKUTAN YANG BERMITRA DENGAN PENYEDIA LAYANAN APLIKASIPeraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2025Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2025 Tentang PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2025 Tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2025Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2025 Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2025Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2025 Tentang PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHANPeraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2025Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2025 Tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2025 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
Agenda Kegiatan
-
Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah II Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah IIMulai : 08 Maret 2023 Sampai : 09 Maret 2023Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah I Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah IMulai : 06 Maret 2023 Sampai : 07 Maret 2023Koordinasi Teknis Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Desa di Kabupaten Cianjur Koordinasi Teknis Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Desa di Kabupaten CianjurMulai : 07 Februari 2023 Sampai : 07 Februari 2023