JDIH Provinsi Jawa Barat Berhasil Mempertahankan Juara
Jakarta (03/12) JDIH Provinsi Jawa Barat kembali meraih peringkat pertama sebagai anggota JDIHN Terbaik 1 Kategori Provinsi pada acara Pertemuan Rapat Koordinasi Tingkat Nasional dan Pemberian Penghargaan Anggota JDIH Terbaik (JDIHN Awards) Tahun 2021 yang diselenggarakan di Grand Mercure Harmoni, Jakarta. JDIH Jawa Barat berhasil mempertahankan sebagai Juara setelah hasil yang sama diraih pada tahun 2020. Penyerahan penghargaan diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM Prof. Yasonna H. Laoly, SH, M.Sc, Ph.D kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Dr.Ir. Setiawan Wangsaatmadja, SE, Dipl, M.Eng.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menyampaikan selamat atas prestasi yang diraih oleh para pengelola JDIH dan sekaligus ucapan terima kasih atas kerja sama, dukungan dan komitmen dalam memajukan JDIH. Anugrah JDIHN (JDIHN Awards) ini diberikan atas kerja keras dan inovasi para pengelola JDIH dalam meningkatan pelayanan publik di bidang dokumentasi dan informasi hukum. “Prestasi yang ditorehkan hari ini akan menjadi catatan sejarah dalam pembangunan hukum di tanah air. Semoga capaian ini bisa menjadi inspirasi Anggota JDIHN lainnya untuk mengelola JDIHnya masing-masing sesuai dengan standar yang ditetapkan dan terus melakukan inovasi-inovasi lainnya,” ungkap Yasonna.
Penerima Penghargaan Anggota JDIHN Terbaik sesuai dengan SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M. HH-02. HN.03.05 Tahun 2021 Berikut penerima penghargaan JDIH untuk Daerah Provinsi Jawa Barat:
- Terbaik 1 Provinsi Jawa Barat Kategori Pemerintah Provinsi
- Terbaik 1 Kota Sukabumi Kategori Pemerintah Kota
- Terbaik 2 DPRD Kabupaten Sumedang Kategori Sekretariat DPRD
- Terbaik 4 Kabupaten Sumedang Kategori Pemerintah Kabupaten
- Terbaik 4 Kota Bandung Kategori Pemerintah Kota
- Terbaik 5 Kota Bekasi Kategori Pemerintah Kota
- Terbaik 8 Kabupaten Cianjur Kategori Pemerintah Kabupaten
- Kanwil Hukum dan HAM Jabar Terbaik ke 3 Kategori Kanwil Hukum dan HAM
"Kita Jawa Barat mendapatkan Kategori JDIHN Award kategori Provinsi kita nomor satu, Di sisi lain, untuk (beberapa) kabupaten/kota di Jabar juga kita pun mendapatkan award juga. Sama juga Kanwil Hukum dan HAM Jabar juga dapat. Kalau saya perhatikan bahwa Jawa Barat bisa jadi juara umum kalau semua kategori kita kumpulkan, dan ini sangat membanggakan" kata Setiawan.
Sekda Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa proses hukum akan semakin baik jika dilakukan dengan sistem digitalisasi karena yang beradaptasilah yang akan unggul. Penghargaan hanya bonus saja sebagai bukti telah melaksanakan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.
Raihan ini melengkapi penghargaan yang sudah diterima total sebanyak 7 (tujuh) piagam yang telah diterima. Raihan peringkat 1 terbaik diraih pada tahun 2018, 2020 dan 2021. Penghargaan ini sebagai motivasi atas segala kekurangan dan keterbatasan yang ada.
*JDIH Jabar Juara*
Produk Hukum Terbaru
-
Keputusan Gubernur Nomor 798 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.798-Kesra/2024 Tentang UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025Keputusan Gubernur Nomor 782 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.782-Kesra/2024 Tentang UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025Keputusan Gubernur Nomor 778 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.778-Kesra/2024 Tentang UPAH MINIMUM PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025Keputusan Gubernur Nomor 573 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 048/Kep.573-Diskominfo/2024 Tentang ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024-2028Keputusan Gubernur Nomor 353 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 473.1/Kep.353-Diskominfo/2024 Tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIKKeputusan Gubernur Nomor 350 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 102/Kep.350-Diskominfo/2024 Tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIKKeputusan Gubernur Nomor 224 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 500.05/Kep.224-Rek/2024 Tentang TIM OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN BIDANG PEREKONOMIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARATKeputusan Gubernur Nomor 133 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 102.5/Kep.133-Diskominfo/2024 Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 102.05/KEP.215-DISKOMINFO/2023 TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARATUndang-Undang Nomor 114 Tahun 2024Berlaku Undang-Undang Jawa Barat Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa BaratUndang-Undang Nomor 113 Tahun 2024Berlaku Undang-Undang Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa BaratUndang-Undang Nomor 112 Tahun 2024Berlaku Undang-Undang Jawa Barat Nomor 112 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa BaratUndang-Undang Nomor 111 Tahun 2024Berlaku Undang-Undang Jawa Barat Nomor 111 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa BaratUndang-Undang Nomor 110 Tahun 2024Berlaku Undang-Undang Jawa Barat Nomor 110 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat
Agenda Kegiatan
-
Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah II Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah IIMulai : 08 Maret 2023 Sampai : 09 Maret 2023Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah I Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah IMulai : 06 Maret 2023 Sampai : 07 Maret 2023Koordinasi Teknis Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Desa di Kabupaten Cianjur Koordinasi Teknis Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Desa di Kabupaten CianjurMulai : 07 Februari 2023 Sampai : 07 Februari 2023