Hukum dan Pemerintah Daerah: Dalam Sudut Pandang Praktisi Litigasi

Hukum. Mungkin tidak semua alergi dengan kata ini, tapi coba jika bentuknya tersurat, dalam amplop, ditulis dalam kertas yang kadang berwarna atau kadang sebenarnya kertas biasa, cap lengkap dengan aparat penegak hukum atau pengadilan, dengan tulisan yang cukup besar: PANGGILAN atau PERSIDANGAN! Yakinlah, tanpa sadar, akan ada reaksi fisiologis, tekanan darah menguat, detak jantung dag-dig-dug-ser, nadi bergerak beraselerasi kencang seperti tarikan motor dua-tak dan sistem pernapasan mendadak begitu sesak seperti pasar tradisional yang pengunjungnya saling berpepet dan bersenggolan.
Adalah sesuatu hal yang sebenarnya wajar, mengingat tidak semua orang banyak bersentuhan dengan hal-hal demikian, bahkan, seorang sarjana hukum pun, akan tidak lebih baik, jika tidak terbiasa dengannya. Padahal, katanya, orang yang belajar hukum sudah dijamin isi kepalanya dipenuhi pasal-pasal yang panjang, kaku dan (entah yang untuk sebagian orang, mengapa tulisannya demikian menjelimet?), tapi kenyataannya tidak seperti yang dibayangkan. Mungkin hanya ekspresi tenang saja yang dapat menyelamatkannya jika memang tidak mau di-bully “orang hukum koq gak paham hukum”.
Sedikit ilmiah, sekedar untuk diketahui, Hukum dikenal dalam istilah yang berbeda di banyak bahasa, orang Inggris menyebutnya “Law”, lain halnya orang Belanda, mereka memakai istilah “recht”, atau di Perancis menggunakan “loi atau droit”, orang Romawi “ius”, atau Italia “dirrito”.2 Nah istilah Hukum sendiri sebenarnya diserap dari bahasa Arab yaitu hakama-yahkumuhukman (masdar) yang dalam Kamus Arab-Indonesia Mahmud Junus diartikan dengan menghukum dan memerintah.
Dokumen lengkap silahkan klik disini
BERITA LAINNYA
Produk Hukum Terbaru
-
Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2025Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2025 Tentang PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHANPeraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2025Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2025 Tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2025Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT MENGENAI PEMBERIAN MANDAT DALAM PENUNJUKAN TENAGA TEKNIS PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PENUNJANG TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARATKeputusan Gubernur Nomor 838 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.838-Kesra/2024 Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 561.7/Kep.802-Kesra/2024 TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025Keputusan Gubernur Nomor 802 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.802-Kesra/2024 Tentang UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025Keputusan Gubernur Nomor 798 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.798-Kesra/2024 Tentang UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025Keputusan Gubernur Nomor 782 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.782-Kesra/2024 Tentang UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025Keputusan Gubernur Nomor 778 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.778-Kesra/2024 Tentang UPAH MINIMUM PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025Keputusan Gubernur Nomor 573 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 048/Kep.573-Diskominfo/2024 Tentang ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024-2028Keputusan Gubernur Nomor 353 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 473.1/Kep.353-Diskominfo/2024 Tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIKKeputusan Gubernur Nomor 350 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 102/Kep.350-Diskominfo/2024 Tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIKKeputusan Gubernur Nomor 224 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 500.05/Kep.224-Rek/2024 Tentang TIM OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN BIDANG PEREKONOMIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARATPeraturan Presiden Nomor 205 Tahun 2024Berlaku Peraturan Presiden Nomor Tahun Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Perpustakaan Nasional
Agenda Kegiatan
-
Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah II Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah IIMulai : 08 Maret 2023 Sampai : 09 Maret 2023Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah I Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah IMulai : 06 Maret 2023 Sampai : 07 Maret 2023Koordinasi Teknis Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Desa di Kabupaten Cianjur Koordinasi Teknis Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Desa di Kabupaten CianjurMulai : 07 Februari 2023 Sampai : 07 Februari 2023