Studi Banding JDIH dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Bandung (02/02) Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan JDIH Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka studi banding pengelolaan JDIH di Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Bertempat di Ruang Rapat Biro Hukum dan HAM, Tim JDIH Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Pranata Komputer Ahli Pertama Beny Ruhiman, S.Kom beserta tim menerima Tim JDIH Sekjen KKP.  Ketua tim Latifah Rahmi Nasution, S.H., M.H. selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya menyampaikan maksud tujuan dari kunjungan yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai mekanisme pengelolaan JDIH Provinsi Jawa Barat termasuk inovasi, penganggaran, ketersedian SDM dan pengelolaan media sosial agar dapat bergerak lebih cepat dalam membaca tuntutan keadaan saat ini.

Lebih jauh JDIH Kementerian KKP menyampaikan rencana kerjasama untuk dapat memanfaatkan JDIH khususnya integrasi tentang produk hukum bidang kelautan dan perikanan. Tim JDIH KKP juga mengunjungi tempat penyimpanan dokumen serta layanan PINTU GESAT.

 

BERITA LAINNYA

Produk Hukum Terbaru

  • Keputusan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 710/Kep.50-BAPP/2023 Tentang PENGANGKATAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENGELOLA KAWASAN PERKOTAAN CEKUNGAN BANDUNG
  • Keputusan Gubernur Nomor 44 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.44-Pemotda/2023 Tentang PERESMIAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 ATAS NAMA Drs. IPUNG PURWANA, M.M.
  • Keputusan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.3/Kep.43-Pemotda/2023 Tentang PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS ATAS NAMA H. LUDI MARA
  • Keputusan Gubernur Nomor 38 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.38-Pemotda/2023 Tentang PERESMIAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 ATAS NAMA KARSIH
  • Keputusan Gubernur Nomor 37 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.3/Kep.37-Pemotda/2023 Tentang PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI ATAS NAMA FAIZAL RIZAL RAMADHAN
  • Keputusan Gubernur Nomor 36 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.36-Pemotda/2023 Tentang PERESMIAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 ATAS NAMA H. SARYADI, S.Sos.
  • Keputusan Gubernur Nomor 32 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.32-Pemotda/2023 Tentang PERESMIAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 ATAS NAMA OTANG MUSTARI, S.Pd.I, M.M.
  • Keputusan Gubernur Nomor 31 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.3/Kep.31-Pemotda/2023 Tentang PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT ATAS NAMA H. JAJANG SUPRIATNA, S.Ag.
  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023Berlaku PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINITATI REPUBLIK SINGAPURA TENTANG EKSTRADISI BURONAN (TREATY BETWEEN THE, GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE FOR THE EXTRADTTTON OF FUGITTVES)
  • Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023Berlaku PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
  • Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023Berlaku PENGESAHAN PER.IANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG KERJA SAMA PERTAHANAN IAGREEMENT BETWEEN THE GOWRNMENT OFTHE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOIr'ERNMENT OF THE REPUBLIC OF SIIVGAPORE ON DEFENCE COOPERATTOTI
  • Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023Berlaku PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE] DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA
  • Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2023Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2023 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 182 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM MANAJEMEN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Agenda Kegiatan