Tingkatkan Pemahaman Hukum di Desa, Kabupaten Cianjur Selenggarakan Bimbingan Teknis

Cianjur (7/02/2023) Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengubah paradigma pembangunan di Desa, dengan dukungan sumber dana Desa memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahan sendiri bahkan menyelenggarakan Pemilihan sendiri sesuai dengan asas demokrasi. Pembangunan tidak lagi terkonsentrasi di perkotaan tapi juga terdistribusi di tingkat desa.

Pembangunan hukum di Desa menjadi sangat krusial karena menyangkut proses dalam pembangunan pemerintahan dan perlu di dukung oleh sumber daya yang mampu menerjemahkan potensi dengan instrumen hukum yang tersedia. Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Bagian Hukum mendorong upaya untuk meningkatkan kualitas SDM khususnya bagi Perangkat Desa dalam menyusun produk hukum dan juga pendokumentasiannya melalui kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan dan Pendokumentasian Hukum.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Arief Purnawan, SAP menyampaikan peran perangkat desa sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan di Desa karena secara administratif membantu Kepala Desa dalam mewujudkan program dan target kinerja yang sudah dibuat dalam RPJMDes. Para Narasumber yang hadir yaitu dari Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIHN), Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat serta dari Bagian Hukum Kabupaten Cianjur.

Beny Ruhiman dari Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat dalam paparannya menyampaikan pentingnya pembangunan budaya hukum melalui peran desa baik dari sisi perencanaan, evaluasi dan pendokumentasian hukum, agar terwujudnya kesadaran hukum dan terbentukanya budaya hukum di Desa. Hal tersebut sejalan dengan program dari Badan Pembinaan Hukum Nasional yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebagai bukti dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah melalui program JDIH dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang saat ini merupakan pemegang rekor tertinggi di Indonesia