Beny Ruhiman, S.Kom 2023-02-10 Jabarprov 3193

Koordinasi dan Konsultasi ke JDIH Nasional (JDIHN)

JDIH Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan JDIH Nasional sebagai bagian dari langkah-langkah terhadap implementasi perencanaan yang sudah ditetapkan pada tahun 2023. Selain itu pula, kunjungan JDIH menjadi salah satu instrumen dalam pelaporan anggota kepada JDIHN.

Dipimpin oleh Analis Hukum Madya Nurul Diana Irawati, SH, MH dan TOT JDIH kunjungan tersebut dimaksudkan untuk konsultasi terhadap permalasahan metadata dan evaluasi terhadap capaian pada tahun 2023 sekaligus juga koordinasi terhadap rencana-rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2023.

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 merupakan amanat negara agar JDIH hadir dalam melayani kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum bagi masyarakat. Perkembangan zaman menuntut kemampuan pemerintah dalam beradapatasi dengan perubahan yang terjadi. Emma Suwartika, S.Sos, M.Si sebagai Koordinator di JDIHN menyampaikan bahwa pusat JDIH terus melakukan perbaikan-perbaikan dan dorongan kepada anggota untuk semakin meningkatkan layanan dan salah satu yang menjadi fokus adalah perbaikan metadata.

Emma mengatakan bahwa perkembangan JDIH di Jawa Barat semakin baik bahkan anggota JDIH di Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota semakin menggeliat untuk sama-sama berkontribusi dalam melayani masyarakat. Pertemuan tersebut juga membahas terhadap capaian JDIH Jawa Barat baik dalam penurunan peringkat maupun indikator metadata JDIH pada penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH).

 

 

BERITA LAINNYA

Produk Hukum Terbaru

  • Surat Edaran Nomor 45 Tahun 2025 9 LANGKAH PEMBANGUNAN PENDIDIKAN JAWA BARAT MENUJU TERWUJUDNYA GAPURA PANCA WALUYA
  • Surat Edaran Nomor 37 Tahun 2025 Surat Edaran Nomor : 37/HUB.02/KESRA Tentang Penertiban Jalan Umum dari Pungutan/Sumbangan Masyarakat di Wilayah Provinsi Jawa Barat
  • Jurnal Hukum Nomor 37 Tahun 2025 PEMANFAATAN GEDUNG SATE SEBAGAI CAGAR BUDAYA UNTUK KEGIATAN PEMERINTAHAN
  • Surat Edaran Nomor 24 Tahun 2025 Surat Edaran Nomor : 24/PW.01.02/INSPT tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya Keagamaan dan Hari Besar Lainnya
  • Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2025 Tentang PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENERAPAN TARIF PENYEDIA LAYANAN ANGKUTAN YANG BERMITRA DENGAN PENYEDIA LAYANAN APLIKASI
  • Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2025Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2025 Tentang PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
  • Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2025 Tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
  • Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2025Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2025 Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
  • Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2025Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2025 Tentang PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN
  • Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2025Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2025 Tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025
  • Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2025 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
  • Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2025 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
  • Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2025Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT MENGENAI PEMBERIAN MANDAT DALAM PENUNJUKAN TENAGA TEKNIS PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PENUNJANG TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

Agenda Kegiatan