Koordinasi dan Konsultasi ke JDIH Nasional (JDIHN)

JDIH Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan JDIH Nasional sebagai bagian dari langkah-langkah terhadap implementasi perencanaan yang sudah ditetapkan pada tahun 2023. Selain itu pula, kunjungan JDIH menjadi salah satu instrumen dalam pelaporan anggota kepada JDIHN.

Dipimpin oleh Analis Hukum Madya Nurul Diana Irawati, SH, MH dan TOT JDIH kunjungan tersebut dimaksudkan untuk konsultasi terhadap permalasahan metadata dan evaluasi terhadap capaian pada tahun 2023 sekaligus juga koordinasi terhadap rencana-rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2023.

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 merupakan amanat negara agar JDIH hadir dalam melayani kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum bagi masyarakat. Perkembangan zaman menuntut kemampuan pemerintah dalam beradapatasi dengan perubahan yang terjadi. Emma Suwartika, S.Sos, M.Si sebagai Koordinator di JDIHN menyampaikan bahwa pusat JDIH terus melakukan perbaikan-perbaikan dan dorongan kepada anggota untuk semakin meningkatkan layanan dan salah satu yang menjadi fokus adalah perbaikan metadata.

Emma mengatakan bahwa perkembangan JDIH di Jawa Barat semakin baik bahkan anggota JDIH di Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota semakin menggeliat untuk sama-sama berkontribusi dalam melayani masyarakat. Pertemuan tersebut juga membahas terhadap capaian JDIH Jawa Barat baik dalam penurunan peringkat maupun indikator metadata JDIH pada penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH).