Sinergitas JDIH Provinsi Jawa Barat dan JDIH Kementerian Sekretariat Negara

Jakarta (24/2/2023) Memperkuat jalinan koordinasi setiap anggota JDIH senantiasa melakukan sharing knowledge untuk sama-sama meningkatkan layanan dalam informasi hukum. Pengampu JDIH Provinsi Jawa Barat Nurul Diana Irawati, SH., MH. didampingi Analis Hukum Dr. Yuki Bachtiar, SH., MH. dan pelaksana lain menjalin sinergitas dengan JDIH Kementerian Sekretariat Negara.
Kementerian Sekretariat Negara menjadi partner yang strategis guna menjalin koordinasi dalam pendokumentasian dan publikasi produk hukum di tingkat pusat. Dalam pertemuan tersebut dibahas langkah-langkah strategis dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat. Asas fiksi hukum sebuah keniscayaan kewajiban pemerintah untuk dapat beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika kehidupan dan kemajuan zaman. Penggunaan platform teknologi dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa dihindarkan termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jalinan antar anggota baik pusat maupun daerah harus bersinergi dalam sarana prasarana hukum termasuk didalamnya adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
BERITA LAINNYAProduk Hukum Terbaru
-
Keputusan Gubernur Nomor 798 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.798-Kesra/2024 Tentang UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025Keputusan Gubernur Nomor 782 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.782-Kesra/2024 Tentang UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025Keputusan Gubernur Nomor 778 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.778-Kesra/2024 Tentang UPAH MINIMUM PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025Keputusan Gubernur Nomor 573 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 048/Kep.573-Diskominfo/2024 Tentang ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024-2028Keputusan Gubernur Nomor 353 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 473.1/Kep.353-Diskominfo/2024 Tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIKKeputusan Gubernur Nomor 350 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 102/Kep.350-Diskominfo/2024 Tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIKKeputusan Gubernur Nomor 224 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 500.05/Kep.224-Rek/2024 Tentang TIM OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN BIDANG PEREKONOMIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARATPeraturan Presiden Nomor 205 Tahun 2024Berlaku Peraturan Presiden Jawa Barat Nomor Tahun Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Perpustakaan NasionalPeraturan Presiden Nomor 204 Tahun 2024Berlaku Peraturan Presiden Jawa Barat Nomor Tahun Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan BencanaPeraturan Presiden Nomor 203 Tahun 2024Berlaku Peraturan Presiden Jawa Barat Nomor Tahun Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Intelijen NegaraPeraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024Berlaku Peraturan Presiden Jawa Barat Nomor Tahun Tentang Dewan Pertahanan NasionalPeraturan Presiden Nomor 199 Tahun 2024Berlaku Peraturan Presiden Jawa Barat Nomor Tahun Tentang Kementerian Ekonomi KreatifPeraturan Presiden Nomor 198 Tahun 2024Berlaku Peraturan Presiden Jawa Barat Nomor Tahun Tentang Kementerian Pariwisata
Agenda Kegiatan
-
Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah II Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah IIMulai : 08 Maret 2023 Sampai : 09 Maret 2023Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah I Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah IMulai : 06 Maret 2023 Sampai : 07 Maret 2023Koordinasi Teknis Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Desa di Kabupaten Cianjur Koordinasi Teknis Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Desa di Kabupaten CianjurMulai : 07 Februari 2023 Sampai : 07 Februari 2023