Biro Hukum dan HAM melaksanakan kegiatan Workshop Jaringan Dokumentasi dan Inform....." itemprop="description" /> Biro Hukum dan HAM melaksanakan kegiatan Workshop Jaringan Dokumentasi dan Inform....." />

Evaluasi Kinerja Anggota JDIH dan Kreasi Konten Informasi Hukum

Biro Hukum dan HAM melaksanakan kegiatan Workshop Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2024 dengan tema “Evaluasi Kinerja Anggota JDIH dan Kreasi Konten Informasi Hukum” di 2 (dua) wilayah, Wilayah I dilaksankan di Hotel Green Forest Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 22 April s.d 23 April 2024 dan Wilayah II dilaksanakan di Hotel Harmoni Kabupaten Garut pada tanggal 24 April s.d 25 April 2024 yang dihadiri dan dibuka oleh Plh. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bapak Dr. dr. Dodo Suhendar, MM.

Peserta workshop dihadiri pengelola JDIH dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, yang juga dihadiri pengelola JDIH dari perguruan tinggi ITB dan UIN Sunan Gunung Jati. Hadir narasumber dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM serta Konten Kreator dari Tim Media Sosial Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Barat.

Diharapkan pelaksanaan kegiatan Workshop JDIH Tahun 2024 ini dapat meningkatkan kapasitas pengelolaan anggota JDIH di wilayah Provinsi Jawa Barat sehingga memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat terhadap dokumentasi dan informasi hukum sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

 

BERITA LAINNYA

Produk Hukum Terbaru

  • Surat Edaran Nomor 37 Tahun 2025 Surat Edaran Nomor : 37/HUB.02/KESRA Tentang Penertiban Jalan Umum dari Pungutan/Sumbangan Masyarakat di Wilayah Provinsi Jawa Barat
  • Surat Edaran Nomor 24 Tahun 2025 Surat Edaran Nomor : 24/PW.01.02/INSPT tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya Keagamaan dan Hari Besar Lainnya
  • Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2025Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2025 Tentang PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
  • Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2025 Tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
  • Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2025Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2025 Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
  • Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2025Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2025 Tentang PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN
  • Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2025Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2025 Tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025
  • Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2025 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
  • Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2025 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
  • Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2025Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT MENGENAI PEMBERIAN MANDAT DALAM PENUNJUKAN TENAGA TEKNIS PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PENUNJANG TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
  • Jurnal Hukum Nomor Tahun 2025 KASUS PERSAINGAN USAHA TERKAIT PEMBATASAN PEREDARAN/PENJUALAN BARANG DALAM PUTUSAN KPPU NOMOR 15/KPPU-I/2022
  • Keputusan Gubernur Nomor 838 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.838-Kesra/2024 Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 561.7/Kep.802-Kesra/2024 TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025
  • Keputusan Gubernur Nomor 802 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.802-Kesra/2024 Tentang UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025

Agenda Kegiatan