PERESMIAN 100 DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM TAHUN 2024
Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan ketaatan hukum, telah dilaksanakan penilaian terhadap Desa/Kelurahan di Daerah Provinsi Jawa Barat untuk menyeleksi Desa/Kelurahan yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah program berkelanjutan dalam upaya membangun kesadaran hukum di masyarakat.
Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 ini, jadi salah satu bukti konkret pemerintah andil dalam menciptakan supremasi hukum di masyarakat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Pemberian Penghargaan JDIH Tahun 2024 pada hari Selasa 3 Desember 2024 di Gedung Merdeka, Asia Afrika, Bandung. Pemberian Penghargaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diberikan oleh Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Constantinus Kristomo didampingin oleh Kepala Biro Hukum dan HAM Yogi Gautama Jaelani dan Analis Hukum Ahli Madya Dewi Martiningsih.
Melalui kolaborasi antara Kemenkumham Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2024 ini Jawa Barat kembali meresmikan 100 Desa/Kelurahan Sadar Hukum sehingga jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Jawa Barat bertambah menjadi 3.306 dari total 5.957 Desa/Kelurahan yang ada. Penambahan jumlah tersebut mengantarkan Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi dengan jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum terbanyak di Indonesia.
Daftar perwakilan penerima penghargaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2024:
Daerah Kabupaten
- Kabupaten Bandung
- Desa Talun Kecamatan Ibun
- Kabupaten Bandung Barat
- Desa Saguling Kecamatan Saguling
- Kabupaten Bogor
- Desa Rancabungur Kecamatan Ranca Bungur
- Kabupaten Bekasi
- Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat
- Kabupaten Ciamis
- Desa Sukanagara Kecamatan Lakbok
- Kabupaten Cianjur
- Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku
- Kabupaten Cirebon
- Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber
- Kabupaten Garut
- Desa Barusari Kecamatan Pasirwangi
- Kabupaten Karawang
- Desa Curug Kecamatan Klari
- Kabupaten Indramayu
- Desa Panyindangan Kulon Kecamatan Sindang
- Kabupaten Kuningan
- Desa Bojong Kecamatan Cilimus
- Kabupaten Majalengka
- Desa Sadawangi Kecamatan Lemahsugih
- Kabupaten Purwakarta
- Desa Cibuntu Kecamatan Wanayasa
- Kabupaten Subang
- Desa Cibuluh Kecamatan Tanjungsiang
- Kabupaten Sukabumi
- Desa Gedepangrango Kecamatan Kadudampit
- Kabupaten Sumedang
- Desa Palasari Kecamatan Ujungjaya
- Kabupaten Tasikmalaya
- Desa Puspajaya Kecamatan Puspahiang
Daerah Kota:
- Kota Bandung
- Kelurahan Batununggal Kecamatan Bandung Kidul
BERITA LAINNYA
Produk Hukum Terbaru
-
Keputusan Gubernur Nomor 798 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.798-Kesra/2024 Tentang UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025Keputusan Gubernur Nomor 782 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.782-Kesra/2024 Tentang UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025Keputusan Gubernur Nomor 778 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.778-Kesra/2024 Tentang UPAH MINIMUM PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025Keputusan Gubernur Nomor 573 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 048/Kep.573-Diskominfo/2024 Tentang ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024-2028Keputusan Gubernur Nomor 353 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 473.1/Kep.353-Diskominfo/2024 Tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIKKeputusan Gubernur Nomor 350 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 102/Kep.350-Diskominfo/2024 Tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIKKeputusan Gubernur Nomor 224 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 500.05/Kep.224-Rek/2024 Tentang TIM OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN BIDANG PEREKONOMIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARATKeputusan Gubernur Nomor 133 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 102.5/Kep.133-Diskominfo/2024 Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 102.05/KEP.215-DISKOMINFO/2023 TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARATUndang-Undang Nomor 114 Tahun 2024Berlaku Undang-Undang Jawa Barat Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa BaratUndang-Undang Nomor 113 Tahun 2024Berlaku Undang-Undang Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa BaratUndang-Undang Nomor 112 Tahun 2024Berlaku Undang-Undang Jawa Barat Nomor 112 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa BaratUndang-Undang Nomor 111 Tahun 2024Berlaku Undang-Undang Jawa Barat Nomor 111 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa BaratUndang-Undang Nomor 110 Tahun 2024Berlaku Undang-Undang Jawa Barat Nomor 110 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat
Agenda Kegiatan
-
Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah II Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah IIMulai : 08 Maret 2023 Sampai : 09 Maret 2023Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah I Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah IMulai : 06 Maret 2023 Sampai : 07 Maret 2023Koordinasi Teknis Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Desa di Kabupaten Cianjur Koordinasi Teknis Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Desa di Kabupaten CianjurMulai : 07 Februari 2023 Sampai : 07 Februari 2023