Provinsi Jawa Barat Meraih Peringkat Terbaik Kedua Website JDIH Tahun 2016

Bandung (30/08) Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerima penghargaan terbaik kedua sebagai pengelola website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH) kategori konten. Penghargaan tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala BPHN No: PHN-25.HN.02.01 Tahun 2016 tentang Pemberian Penghargaan Website JDIH Terbaik. Penghargaan tersebut diberikan karena JDIH Provinsi Jawa Barat dinilai mampu mengelola konten website dengan baik. “Apresiasi ini diberikan kepada anggota jaringan atas peran aktif anggota jaringan dalam memajukan JDIH dalam menjawab tantangan kebutuhan informasi hukum yang semakin kompleks,†ujar Kepala BPHN Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, SH., M.Hum.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM kepada Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat H. JJ. Budi Prastio, SH., MH., dalam kegiatan Integrasi Database Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (28/07/2016). Untuk kategori konten Peringkat Pertama diraih Kementerian Keuangan. Untuk kategori lainnya diantaranya, kategori navigasi peringkat pertama diraih oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan peringkat kedua diraih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan kategori Usability peringkat pertama diraih oleh Kementerian Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi serta peringkat kedua diraih Pemerintah Provinsi Bali.
Badan Pembinaah Hukum Nasional melaksanakan kegiatan Integrasi Nasional Database Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan tema Membangun Kerjasama Dalam Rangka Terciptanya Informasi Hukum terintegrasi, yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 27-29 Juli 2016. BPHN mengharapkan dengan integrasi tersebut, JDIH yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dapat terintegrasi dengan pusat sehingga terbentuk satu database yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses kebutuhan informasi hukum. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri telah berhasil diintegrasikan dengan JDIH Pusat melalui website http://www.jdihn.id bahkan menjadi JDIH kedua yang berhasil diintegrasikan setelah JDIH BPHN sendiri., diharapkan dengan terintegrasinya JDIH dapat digunakan dalam menyusun program aksi yang tepat guna dan sasaran dalam membangun bangsa dan negara.
BERITA LAINNYAProduk Hukum Terbaru
-
Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2025Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2025 Tentang PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHANPeraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2025Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2025 Tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2025Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT MENGENAI PEMBERIAN MANDAT DALAM PENUNJUKAN TENAGA TEKNIS PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PENUNJANG TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARATKeputusan Gubernur Nomor 838 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.838-Kesra/2024 Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 561.7/Kep.802-Kesra/2024 TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025Keputusan Gubernur Nomor 802 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.802-Kesra/2024 Tentang UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025Keputusan Gubernur Nomor 798 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.798-Kesra/2024 Tentang UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025Keputusan Gubernur Nomor 782 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.782-Kesra/2024 Tentang UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025Keputusan Gubernur Nomor 778 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.778-Kesra/2024 Tentang UPAH MINIMUM PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025Keputusan Gubernur Nomor 573 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 048/Kep.573-Diskominfo/2024 Tentang ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024-2028Keputusan Gubernur Nomor 353 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 473.1/Kep.353-Diskominfo/2024 Tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIKKeputusan Gubernur Nomor 350 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 102/Kep.350-Diskominfo/2024 Tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIKKeputusan Gubernur Nomor 224 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 500.05/Kep.224-Rek/2024 Tentang TIM OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN BIDANG PEREKONOMIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARATPeraturan Presiden Nomor 205 Tahun 2024Berlaku Peraturan Presiden Nomor Tahun Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Perpustakaan Nasional
Agenda Kegiatan
-
Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah II Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah IIMulai : 08 Maret 2023 Sampai : 09 Maret 2023Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah I Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah IMulai : 06 Maret 2023 Sampai : 07 Maret 2023Koordinasi Teknis Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Desa di Kabupaten Cianjur Koordinasi Teknis Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Desa di Kabupaten CianjurMulai : 07 Februari 2023 Sampai : 07 Februari 2023