admin 2017-01-10 Biro 426

Provinsi Jawa Barat Meraih Peringkat Terbaik Kedua Website JDIH Tahun 2016

Bandung (30/08) Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerima penghargaan terbaik kedua sebagai pengelola website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH) kategori konten. Penghargaan tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala BPHN No: PHN-25.HN.02.01 Tahun 2016 tentang Pemberian Penghargaan Website JDIH Terbaik. Penghargaan tersebut diberikan karena JDIH Provinsi Jawa Barat dinilai mampu mengelola konten website dengan baik. “Apresiasi ini diberikan kepada anggota jaringan atas peran aktif anggota jaringan dalam memajukan JDIH dalam menjawab tantangan kebutuhan informasi hukum yang semakin kompleks,” ujar Kepala BPHN Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, SH., M.Hum.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM kepada Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat H. JJ. Budi Prastio, SH., MH., dalam kegiatan Integrasi Database Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (28/07/2016). Untuk kategori konten Peringkat Pertama diraih Kementerian Keuangan. Untuk kategori lainnya diantaranya, kategori navigasi peringkat pertama diraih oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan peringkat kedua diraih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan kategori Usability peringkat pertama diraih oleh Kementerian Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi serta peringkat kedua diraih Pemerintah Provinsi Bali.

Badan Pembinaah Hukum Nasional melaksanakan kegiatan Integrasi Nasional Database Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan tema Membangun Kerjasama Dalam Rangka Terciptanya Informasi Hukum terintegrasi, yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 27-29 Juli 2016. BPHN mengharapkan dengan integrasi tersebut, JDIH yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dapat terintegrasi dengan pusat sehingga terbentuk satu database yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses kebutuhan informasi hukum. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri telah berhasil diintegrasikan dengan JDIH Pusat melalui website http://www.jdihn.id bahkan menjadi JDIH kedua yang berhasil diintegrasikan setelah JDIH BPHN sendiri., diharapkan dengan terintegrasinya JDIH dapat digunakan dalam menyusun program aksi yang tepat guna dan sasaran dalam membangun bangsa dan negara.

BERITA LAINNYA

Produk Hukum Terbaru

  • Keputusan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 710/Kep.50-BAPP/2023 Tentang PENGANGKATAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENGELOLA KAWASAN PERKOTAAN CEKUNGAN BANDUNG
  • Keputusan Gubernur Nomor 44 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.44-Pemotda/2023 Tentang PERESMIAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 ATAS NAMA Drs. IPUNG PURWANA, M.M.
  • Keputusan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.3/Kep.43-Pemotda/2023 Tentang PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS ATAS NAMA H. LUDI MARA
  • Keputusan Gubernur Nomor 38 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.38-Pemotda/2023 Tentang PERESMIAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 ATAS NAMA KARSIH
  • Keputusan Gubernur Nomor 37 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.3/Kep.37-Pemotda/2023 Tentang PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI ATAS NAMA FAIZAL RIZAL RAMADHAN
  • Keputusan Gubernur Nomor 36 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.36-Pemotda/2023 Tentang PERESMIAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 ATAS NAMA H. SARYADI, S.Sos.
  • Keputusan Gubernur Nomor 32 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.32-Pemotda/2023 Tentang PERESMIAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024 ATAS NAMA OTANG MUSTARI, S.Pd.I, M.M.
  • Keputusan Gubernur Nomor 31 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.3/Kep.31-Pemotda/2023 Tentang PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT ATAS NAMA H. JAJANG SUPRIATNA, S.Ag.
  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023Berlaku PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINITATI REPUBLIK SINGAPURA TENTANG EKSTRADISI BURONAN (TREATY BETWEEN THE, GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE FOR THE EXTRADTTTON OF FUGITTVES)
  • Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023Berlaku PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
  • Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023Berlaku PENGESAHAN PER.IANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG KERJA SAMA PERTAHANAN IAGREEMENT BETWEEN THE GOWRNMENT OFTHE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOIr'ERNMENT OF THE REPUBLIC OF SIIVGAPORE ON DEFENCE COOPERATTOTI
  • Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023Berlaku PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE] DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA
  • Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2023Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2023 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 182 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM MANAJEMEN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Agenda Kegiatan