Provinsi Jawa Barat Meraih Peringkat Terbaik Kedua Website JDIH Tahun 2016
Bandung (30/08) Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerima penghargaan terbaik kedua sebagai pengelola website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH) kategori konten. Penghargaan tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala BPHN No: PHN-25.HN.02.01 Tahun 2016 tentang Pemberian Penghargaan Website JDIH Terbaik. Penghargaan tersebut diberikan karena JDIH Provinsi Jawa Barat dinilai mampu mengelola konten website dengan baik. “Apresiasi ini diberikan kepada anggota jaringan atas peran aktif anggota jaringan dalam memajukan JDIH dalam menjawab tantangan kebutuhan informasi hukum yang semakin kompleks,†ujar Kepala BPHN Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, SH., M.Hum.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM kepada Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat H. JJ. Budi Prastio, SH., MH., dalam kegiatan Integrasi Database Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (28/07/2016). Untuk kategori konten Peringkat Pertama diraih Kementerian Keuangan. Untuk kategori lainnya diantaranya, kategori navigasi peringkat pertama diraih oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan peringkat kedua diraih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan kategori Usability peringkat pertama diraih oleh Kementerian Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi serta peringkat kedua diraih Pemerintah Provinsi Bali.
Badan Pembinaah Hukum Nasional melaksanakan kegiatan Integrasi Nasional Database Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan tema Membangun Kerjasama Dalam Rangka Terciptanya Informasi Hukum terintegrasi, yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 27-29 Juli 2016. BPHN mengharapkan dengan integrasi tersebut, JDIH yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dapat terintegrasi dengan pusat sehingga terbentuk satu database yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses kebutuhan informasi hukum. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri telah berhasil diintegrasikan dengan JDIH Pusat melalui website http://www.jdihn.id bahkan menjadi JDIH kedua yang berhasil diintegrasikan setelah JDIH BPHN sendiri., diharapkan dengan terintegrasinya JDIH dapat digunakan dalam menyusun program aksi yang tepat guna dan sasaran dalam membangun bangsa dan negara.
BERITA LAINNYAProduk Hukum Terbaru
-
Keputusan Gubernur Nomor 350 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 102/Kep.350-Diskominfo/2024 Tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIKKeputusan Gubernur Nomor 224 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 500.05/Kep.224-Rek/2024 Tentang TIM OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN BIDANG PEREKONOMIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARATPeraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2024Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2024 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARATPeraturan Daerah Provinsi Nomor 4 Tahun 2024Berlaku Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA UTAMA JABAR, PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT WIBAWA MUKTI JABAR, PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA GALUH MANDIRI JABAR, DAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT MAJALENGKA JABARPeraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA PEMBANGUNAN SIMPANG SUSUN JALAN TOL CIKAMPEK-PALIMANAN KM 77+800 DI DAERAH KABUPATEN PURWAKARTAPeraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2024Berlaku Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2024 Tentang PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT DAERAH JAWA BARAT MENJADI PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH JAWA BARAT (PERSERODA)Peraturan Daerah Provinsi Nomor 1 Tahun 2024Berlaku Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024Berlaku Sebagian Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024Keputusan Gubernur Nomor 960 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 050/Kep.960-BAPP/2023 Tentang DAFTAR DATA DAERAH DAN DATA PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024-2026Keputusan Gubernur Nomor 804 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.804-Kesra/2023 Tentang UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024Keputusan Gubernur Nomor 783 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.44/Kep.783-Kesra/2023 Tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT MENGENAI KENAIKAN/PENYESUAIAN UPAH BAGI PEKERJA/BURUH DENGAN MASA KERJA 1 (SATU) TAHUN ATAU LEBIH PADA PERUSAHAAN DI JAWA BARATKeputusan Gubernur Nomor 768 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.768-Kesra/2023 Tentang UPAH MINIMUM PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024Keputusan Gubernur Nomor 438 Tahun 2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 048/Kep.438-Diskominfo/2023 Tentang Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Agenda Kegiatan
-
Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah II Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah IIMulai : 08 Maret 2023 Sampai : 09 Maret 2023Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah I Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah IMulai : 06 Maret 2023 Sampai : 07 Maret 2023Koordinasi Teknis Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Desa di Kabupaten Cianjur Koordinasi Teknis Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Desa di Kabupaten CianjurMulai : 07 Februari 2023 Sampai : 07 Februari 2023