Dokumen Hukum

Dokumen Hukum Peraturan Gubernur

Produk Hukum Tentang Status Detail
Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT PADA DINAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUNGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2020 RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELETRONIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019-2023
Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 TARIF LAYANAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT JIWA
Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 <p> PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATANUNTUK MENINGKATKAN PELAYANANPUBLIK DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT</p>
Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2020 <p> PEDOMAN TEKNIS PEMBAYARAN PERALATAN DAN BAHAN KESEHATAN UNTUK PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI JAWA BARAT</p>
Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 <p> PENDELEGASIAN KEWENANGAN DALAM PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH SERTA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH</p>
Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2020 <p> PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</p>
Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 PEDOMAN PENGALOKASIAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN DANA ANTISIPASI DAN PENANGANAN DAMPAK CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19), SERTA PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BELANJA TIDAK TERDUGA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT