Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11
Peraturan Daerah Provinsi Nomor 7 Tahun 2010
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
11
Peraturan Daerah Provinsi Nomor 6 Tahun 1973
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1973 Tentang Izin Pengusahaan Pertambangan Bahan Galian Golongan "c"
11
Peraturan Daerah Provinsi Nomor 22 Tahun 1954
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Pengambilan Pasir, Kerikil Dan Batu Dari Perairan Umum Dalam Propinsi Jawa Barat Dan Pemungutan Pembayaran Pengusahaan Untuk Perizinannya
12
Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Lainnya Untuk Kegiatan Berusaha Dan Non Berusaha
12
Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2021
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
12
Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Izin Terpadu
12
Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2014
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
12
Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2011
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
12
Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2010
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Monitoring Dan Evaluasi Pelayanan Perizinan Terpadu
16
Keputusan Gubernur Nomor 20 Tahun 1966
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 1966 Tentang Penyelenggaraan/pelaksanaan Perizinan Perusahaan-perusahaan Industri Rakyat Yang Termasuk Wewenang Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat, Oleh Kepala Jawatan Perindustrian Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat
16
Keputusan Gubernur Nomor 9 Tahun 1965
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pembayaran Uang Leges Dalam Rangka Pelunasan Uang Sumbangan Wajib Izin Usaha
