Ditemukan 13,446 dokumen.
Undang-Undang
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1953 TENTANG PERPANJANGAN PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DI KALIMANTAN (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1953 NO. 9) SEBAGAI UNDANG-UNDANG
Tahun: 1959 | No: 27 | Pemerintah Pusat | Tanggal Pengundangan:
Undang-Undang
PENETAPAN "PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN" DAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 16 TAHUN 1955 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1950 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 52), SEBAGAI UNDANG-UNDANG
Tahun: 1959 | No: 25 | Pemerintah Pusat | Tanggal Pengundangan:
Undang-Undang
PENETAPAN "UNDANG UNDANG DARURAT NO. 27 TAHUN 1957 TENTANG PENAGIHAN PAJAK NEGARA" (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NO. 84) SEBAGAI UNDANG- UNDANG
Tahun: 1959 | No: 19 | Pemerintah Pusat | Tanggal Pengundangan:
Undang-Undang
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 5 TAHUN 1958 TENTANG KEDUDUKAN-HUKUM APOTIK DARURAT (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1958 NO. 137) SEBAGAI UNDANG-UNDANG
Tahun: 1959 | No: 18 | Pemerintah Pusat | Tanggal Pengundangan:
Undang-Undang
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 1 TAHUN 1959 TENTANG BADAN PERUSAHAAN PRODUKSI BAHAN MAKANAN DAN PEMBUKAAN TANAH (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1959 NO. 1) SEBAGAI UNDANG-UNDANG
Tahun: 1959 | No: 16 | Pemerintah Pusat | Tanggal Pengundangan:
Undang-Undang
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 40 TAHUN 1950 TENTANG SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1950 NOMOR 82), SEBAGAI UNDANG-UNDANG )
Tahun: 1959 | No: 14 | Pemerintah Pusat | Tanggal Pengundangan:
Undang-Undang
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 25 TAHUN 1957 TENTANG PENGHAPUSAN MONOPOLI GARAM DAN PEMBIKINAN GARAM RAKYAT (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 82) SEBAGAI UNDANG-UNDANG
Tahun: 1959 | No: 13 | Pemerintah Pusat | Tanggal Pengundangan:
Undang-Undang
KEDUDUKAN KEUANGAN PERDANA MENTERI, WAKIL-WAKIL PERDANA MENTERI, MENTERI DAN MENTERI MUDA REPUBLIK INDONESIA
Tahun: 1959 | No: 12 | Pemerintah Pusat | Tanggal Pengundangan:
Undang-Undang
KEDUDUKAN KEUANGAN PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN DAN PEJABAT YANG MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Tahun: 1959 | No: 11 | Pemerintah Pusat | Tanggal Pengundangan:
Undang-Undang
PEMBEBASAN R. SOEMANTRI SOERJOADIPROJO DARI KEWAJIBAN UNTUK MENGGANTIKAN UANG
Tahun: 1959 | No: 9 | Pemerintah Pusat | Tanggal Pengundangan: