JDIH Provinsi Jawa Barat

Bidang/Urusan/Kategori

Baru

Pajak Daerah

Pariwisata

Organisasi

BUMD

Propemperda

IT, Statistik, Persandian

Kepegawaian

Pendidikan

Desa

Naskah Akademik

Lingkungan Hidup

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dokumen Terbaru

Keputusan Gubernur Nomor 048/Kep.573-Diskominfo/2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 048/Kep.573-Diskominfo/2024 Tentang ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024-2028
Keputusan Gubernur Nomor 473.1/Kep.353-Diskominfo/2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 473.1/Kep.353-Diskominfo/2024 Tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Keputusan Gubernur Nomor 102/Kep.350-Diskominfo/2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 102/Kep.350-Diskominfo/2024 Tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Keputusan Gubernur Nomor 500.05/Kep.224-Rek/2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 500.05/Kep.224-Rek/2024 Tentang TIM OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN BIDANG PEREKONOMIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Keputusan Gubernur Nomor 102.5/Kep.133-Diskominfo/2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 102.5/Kep.133-Diskominfo/2024 Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 102.05/KEP.215-DISKOMINFO/2023 TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024Berlaku Undang-Undang Jawa Barat Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat
Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024Berlaku Undang-Undang Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat
Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2024Berlaku Undang-Undang Jawa Barat Nomor 112 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat
Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024Berlaku Undang-Undang Jawa Barat Nomor 111 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat
Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024Berlaku Undang-Undang Jawa Barat Nomor 110 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat
Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024Berlaku Undang-Undang Jawa Barat Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat
Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024Berlaku Undang-Undang Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat
Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024Berlaku Undang-Undang Jawa Barat Nomor 106 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat

Glosarium

Aplikasi instrumen yang mampu mengolah data atau Informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau Informasi yang diperlukan

Basis Data Basis Data ada lah kumpula n bcrbagai jenis data kependudukan ya ng tcrsimpan sccara sistemalik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, pera ngkat keras dan ja ringan komunikasi data.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Industri Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Inspektur Ketenagalistrikan Inspektur Ketenagalistrikan adalah pegawai negeri yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan.

Izin Operasi Izin Operasi yang selanjutnya disingkat IO adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah adalah lembaga non struktural yang mempunyai tugas menggkoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah yang mewadahi fungsi pengembangan Ekonomi Kreatif.

Koleksi Deposit Koleksi Deposit adalah seluruh Karya Cetak dan Karya Rekam hasil karya budaya bangsa, baik dari penerbit maupun pengusaha rekaman, yang wajib diserahkan kepada Perpustakaan Nasional atau perpustakaan provinsi sebagai tindak lanjut pelaksanaan UndangUndang tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Pegawai BLUD Pegawai BLUD yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan/atau tenaga profesional lainnya yang mendukung kinerja BLUD sesuai dengan kebutuhan BLUD.

Pejabat Keuangan BLUD Pejabat Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Pemanfaatan Tenaga Listrik Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian.

Penyusutan Arsip Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada Badan.

Selengkapnya

PENGHARGAAN JDIH TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

03 Desember 2024

PERESMIAN 100 DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM TAHUN 2024

03 Desember 2024

JAWA BARAT RAIH PERINGKAT TERBAIK II JDIHN AWARD TAHUN 2024

26 Agustus 2024

Kunjungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

29 April 2024

Provinsi Jawa Barat Meraih Peringkat Terbaik Kedua Website JDIH Tahun 2016

10 Januari 2017

Provinsi Jawa Barat Meraih Penghargaan JDIH Terbaik I Tingkat Provinsi

20 Desember 2018

Wagub Jabar UU Sambut Postif Seminar Internet Sehat dan Pencegahan Ujaran Kebencian

06 September 2019

Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kabupaten Bandung

09 Maret 2020

Dokumen Hukum Covid-19

Alur Waktu Kebijakan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Jawa Barat

Keputusan Gubernur 443/Kep.490-Hukham/2021 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.490-Hukham/2021 Tentang PERPANJANGAN KETIGA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4, LEVEL 3 DAN LEVEL 2 CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Keputusan Gubernur 443/Kep.479-Hukham/2021 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.479-Hukham/2021 Tentang PERPANJANGAN KEDUA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4, LEVEL 3 DAN LEVEL 2 CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Keputusan Gubernur 443/Kep.431-Hukham/2021 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.431-Hukham/2021 Tentang PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4, LEVEL 3 DAN LEVEL 2 CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Keputusan Gubernur 475.5/Kep.423-Hukham/2021 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 475.5/Kep.423-Hukham/2021 Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 475.5/KEP.581-HUKHAM/2020 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN PEMULIHAN EKONOMI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Keputusan Gubernur 443/Kep.398-Hukham/2021 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.398-Hukham/2021 Tentang PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 DAN LEVEL 3 CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Surat Edaran 135/KS.01.01/Hukham PELAKSANAAN PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 DAN LEVEL 3 CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Keputusan Gubernur 443/Kep.362-Hukham/2021 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.362-Hukham/2021 Tentang PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Surat Edaran 133 Tahun 2021 PELAKSANAAN PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Keputusan Gubernur 443/Kep.348-Hukham/2021 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.348-Hukham/2021 Tentang PROTOKOL PEMERIKSAAN, PENJUALAN DAN PENYEMBELIHAN HEWAN QURBAN, SERTA DISTRIBUSI DAGING KURBAN PADA MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021 M/1442 H
Surat Edaran 117/KB.03.03.04/Hukham PENIADAAN SEMENTARA PERIBADATAN DI TEMPAT IBADAH, MALAM TAKBIRAN DAN SHALAT IDUL ADHA TAHUN 2021 M/1442 H

Undang-Undang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023Berlaku Undang-Undang 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat
Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024Berlaku Undang-Undang Jawa Barat Nomor 97 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat
Undang-Undang Nomor 98 Tahun 2024Berlaku Undang-Undang Jawa Barat Nomor 98 Tahun 2024 Tentang Kota Suikabumi di Provinsi Jawa Barat
Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2024Berlaku Undang-Undang Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat
Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2024Berlaku Undang-Undang Jawa Barat Nomor 100 Tahun 2024 Tentang Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat
Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024Berlaku Undang-Undang Jawa Barat Nomor 101 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat
Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024Berlaku Undang-Undang Jawa Barat Nomor 102 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat
Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024Berlaku Undang-Undang Jawa Barat Nomor 103 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat
Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024Berlaku Undang-Undang Jawa Barat Nomor 104 Tahun 2024 Tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat
Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024Berlaku Undang-Undang Jawa Barat Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat
Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024Berlaku Undang-Undang Jawa Barat Nomor 106 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat
Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024Berlaku Undang-Undang Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat
Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024Berlaku Undang-Undang Jawa Barat Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat
Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024Berlaku Undang-Undang Jawa Barat Nomor 110 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat
Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024Berlaku Undang-Undang Jawa Barat Nomor 111 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat
Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2024Berlaku Undang-Undang Jawa Barat Nomor 112 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat
Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024Berlaku Undang-Undang Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat
Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024Berlaku Undang-Undang Jawa Barat Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat

Kepuasan Pengunjung

Rating 5.0

Apakah Anda puas dengan layanan kami ?

Follow @birohukhamjabar

Agenda Kegiatan

Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah II Bagian Hukum, Sekretariat DPRD, Dinas Komunikasi dan Informatika
Mulai : 08 Maret 2023 Sampai : 09 Maret 2023
Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah I Bagian Hukum, Sekretariat DPRD, Dinas Komunikasi dan Informatika
Mulai : 06 Maret 2023 Sampai : 07 Maret 2023
Koordinasi Teknis Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Desa di Kabupaten Cianjur Desa dan Kecamatan di Kabupaten Cianjur
Mulai : 07 Februari 2023 Sampai : 07 Februari 2023

Agenda Kegiatan

1127Undang-Undang 12Ketetapan MPR 3Peraturan Pengganti Undang-Undang 2457Peraturan Pemerintah 1389Peraturan Presiden 1675Keputusan Presiden 21Instruksi Presiden 5Peraturan Menteri/Badan/Lembaga Negara 8Keputusan Menteri/Badan/Lembaga Negara 569Peraturan Daerah Provinsi 996Peraturan Gubernur 5Peraturan DPRD Provinsi 430Keputusan Gubernur 73Keputusan DPRD Provinsi 24Buku Hukum 24Naskah Akademik 8Pengkajian Hukum 1Putusan Mahkamah Agung 36Surat Edaran 5Instruksi Gubernur 5Surat 2Rancangan Perda 1075Peraturan Daerah Kabupaten 932Peraturan Daerah Kota 3006Peraturan Bupati 447Keputusan Bupati 1048Peraturan Walikota 2243Keputusan Walikota 40Peraturan DPRD Kabupaten 1250Keputusan DPRD Kabupaten 14Peraturan DPRD Kota 112Keputusan DPRD Kota 282Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten 1Keputusan Pimpinan DPRD Kota 214Risalah DPRD Kabupaten

Jumlah Publikasi Dokumen 19539

Informasi Anggota

Artikel Hukum

MOHAMMAD FAHMI HAIKAL, S.H.
PENYULUH HUKUM AHLI MUDA

THE DECLINE OF BUREAUCRACY IN INDONESIA

Buraucracy, as system of administrative organization, plays a pivotal role in the functioning of governments and nations. In Indonesia, a sprawling archipelagic nation with a rich cultural heritage and diverse population, bureaucracy has historically been a centra element in governance. However, in recent years, Indonesia has witnessed a declined in the efficiency, transparency, and effectiveness of its bureaucratic apparatus.

Selengkapnya......................