-
Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2023Berlaku Sebagian Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2023 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 182 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM MANAJEMEN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARATAnalisis dan Evaluasi Nomor 1 Tahun 2023 LEGAL DOCUMENTATION AND INFORMATION NETWORK DEVELOPMENT IN INDONESIAAnalisis dan Evaluasi Nomor - SATU DATA INDONESIA AS A MEANS TO FIX DATA AND TECHNOLOGICAL PROBLEMS IN INDONESIAKeputusan Menteri/Badan/Lembaga Negara Nomor 100.4.2.4-6227 TAHUN 2022Berlaku Keputusan Menteri/Badan/Lembaga Negara Jawa Barat Nomor 100.4.2.4-6227 TAHUN 2022 Tentang EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG RENCANA TATA RUANG WII,AYAH JAWA BARAT TAHUN 2022-2042Keputusan Gubernur Nomor 660.05/Kep.898-DLH/2022Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 660.05/Kep.898-DLH/2022 Tentang TIM KERJA SAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TEMPAT PENGOLAHAN DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL LEGOK NANGKAKeputusan Gubernur Nomor 561/Kep.882-Kesra/2022Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.882-Kesra/2022 Tentang PENYESUAIAN UPAH BAGI PEKERJA/BURUH DENGAN MASA KERJA 1 (SATU) TAHUN ATAU LEBIH PADA PERUSAHAAN DI DAERAH PROVINSI JAWA BARATKeputusan Gubernur Nomor 553.2/Kep.812-BUMDINVESADBANG/2022Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 553.2/Kep.812-BUMDINVESADBANG/2022 Tentang PENGESAHAN DOKUMEN PERENCANAAN INDUK (MASTERPLAN) DAN PENETAPAN PENGUSAHAAN KERTAJATI AEROCITYKeputusan Gubernur Nomor 002.6/Kep.788-BKD/2022Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 002.6/Kep.788-BKD/2022 Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 002.6/Kep.43-BKD/2022 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN SWASTI SABA KEPADA 5 (LIMA) DAERAH KABUPATEN/KOTA SEHAT DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022Keputusan Gubernur Nomor 561.7/Kep.776-Kesra/2022Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.776-Kesra/2022 Tentang UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.752-Kesra/2022Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.752-Kesra/2022 Tentang UPAH MINIMUM PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023Keputusan Gubernur Nomor 362/Kep.738-BPBD/2022Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 362/Kep.738-BPBD/2022 Tentang STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI DAERAH KABUPATEN CIANJUR DAN DAERAH KABUPATEN BOGORKeputusan Gubernur Nomor 356.05/Kep.724-Inspt/2022Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 356.05/Kep.724-Inspt/2022 Tentang PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA TAHUN 2022 TINGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARATKeputusan Gubernur Nomor 561/Kep.716-Kesra/2022Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.716-Kesra/2022 Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 561/Kep.179-Kesra/2022 TENTANG DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI JAWA BARAT MASA JABATAN TAHUN 2021-2024
-
Aplikasi instrumen yang mampu mengolah data atau Informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau Informasi yang diperlukanBasis Data Basis Data ada lah kumpula n bcrbagai jenis data kependudukan ya ng tcrsimpan sccara sistemalik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, pera ngkat keras dan ja ringan komunikasi data.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.Industri Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.Inspektur Ketenagalistrikan Inspektur Ketenagalistrikan adalah pegawai negeri yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan.Izin Operasi Izin Operasi yang selanjutnya disingkat IO adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah adalah lembaga non struktural yang mempunyai tugas menggkoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah yang mewadahi fungsi pengembangan Ekonomi Kreatif.Koleksi Deposit Koleksi Deposit adalah seluruh Karya Cetak dan Karya Rekam hasil karya budaya bangsa, baik dari penerbit maupun pengusaha rekaman, yang wajib diserahkan kepada Perpustakaan Nasional atau perpustakaan provinsi sebagai tindak lanjut pelaksanaan UndangUndang tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.Pegawai BLUD Pegawai BLUD yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan/atau tenaga profesional lainnya yang mendukung kinerja BLUD sesuai dengan kebutuhan BLUD.Pejabat Keuangan BLUD Pejabat Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
-
Keputusan Gubernur 443/Kep.490-Hukham/2021 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.490-Hukham/2021 Tentang PERPANJANGAN KETIGA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4, LEVEL 3 DAN LEVEL 2 CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DAERAH PROVINSI JAWA BARATKeputusan Gubernur 443/Kep.479-Hukham/2021 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.479-Hukham/2021 Tentang PERPANJANGAN KEDUA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4, LEVEL 3 DAN LEVEL 2 CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DAERAH PROVINSI JAWA BARATKeputusan Gubernur 443/Kep.431-Hukham/2021 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.431-Hukham/2021 Tentang PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4, LEVEL 3 DAN LEVEL 2 CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DAERAH PROVINSI JAWA BARATKeputusan Gubernur 475.5/Kep.423-Hukham/2021 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 475.5/Kep.423-Hukham/2021 Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 475.5/KEP.581-HUKHAM/2020 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN PEMULIHAN EKONOMI DAERAH PROVINSI JAWA BARATKeputusan Gubernur 443/Kep.398-Hukham/2021 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.398-Hukham/2021 Tentang PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 DAN LEVEL 3 CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DAERAH PROVINSI JAWA BARATSurat Edaran 135/KS.01.01/Hukham PELAKSANAAN PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 DAN LEVEL 3 CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DAERAH PROVINSI JAWA BARATKeputusan Gubernur 443/Kep.362-Hukham/2021 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.362-Hukham/2021 Tentang PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DAERAH PROVINSI JAWA BARATSurat Edaran 133 Tahun 2021 PELAKSANAAN PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DAERAH PROVINSI JAWA BARATKeputusan Gubernur 443/Kep.348-Hukham/2021 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.348-Hukham/2021 Tentang PROTOKOL PEMERIKSAAN, PENJUALAN DAN PENYEMBELIHAN HEWAN QURBAN, SERTA DISTRIBUSI DAGING KURBAN PADA MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021 M/1442 HSurat Edaran 117/KB.03.03.04/Hukham PENIADAAN SEMENTARA PERIBADATAN DI TEMPAT IBADAH, MALAM TAKBIRAN DAN SHALAT IDUL ADHA TAHUN 2021 M/1442 H
Koleksi Produk Hukum
1048Undang-Undang 12Ketetapan MPR 3Peraturan Pengganti Undang-Undang 2432Peraturan Pemerintah 1389Peraturan Presiden 1675Keputusan Presiden 21Instruksi Presiden 5Peraturan Menteri/Badan/Lembaga Negara 8Keputusan Menteri/Badan/Lembaga Negara 554Peraturan Daerah Provinsi 1043Peraturan Gubernur 5Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat 377Keputusan Gubernur 69Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat 24Buku Hukum 26Naskah Akademik 4Pengkajian Hukum 2Analisis dan Evaluasi 1Putusan Mahkamah Agung 36Surat Edaran 5Instruksi Gubernur 5Surat 1Rancangan Perda 1075Peraturan Daerah Kabupaten 932Peraturan Daerah Kota 3006Peraturan Bupati 459Keputusan Bupati 1048Peraturan Walikota 2243Keputusan Walikota 40Peraturan DPRD Kabupaten 1250Keputusan DPRD Kabupaten 14Peraturan DPRD Kota 112Keputusan DPRD Kota 282Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten 1Keputusan Pimpinan DPRD Kota 214Risalah DPRD KabupatenJumlah Publikasi Dokumen 19421
Kepuasan Pengunjung
Rating 5.0Apakah Anda puas dengan layanan kami ?
-
FGD Penyusunan Naskah Akademik Raperda Penyelenggaraan Kesehatan Lansia
Perangkat Daerah Jabar, Akademisi, Praktisi Mulai : 07 Juli 2021 Sampai : 07 Juli 2021
-
RAPAT KOORDINASI PPKM DARURAT PROVINSI JAWA BARAT DI KABUPATEN KUNINGAN
Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Mulai : 07 Juli 2021 Sampai : 07 Juli 2021
-
Rapat Koordinasi JDIH dalam rangka Percepatan Integrasi JDIH DPRD Kab/Kota
Bagian Hukum dan DPRD Kabupaten/Kota Mulai : 04 Juni 2021 Sampai : 04 Juni 2021
Informasi Anggota
MOHAMMAD FAHMI HAIKAL, S.H.
Recently, the government of Indonesia has launched 'Satu Data Indonesia' to use technology to solve the problems of data access, availability, and accuracy. President Jokowi Government enacted Satu Data Indonesia with President Regulations Number 39 of 2019 on Satu Data Indonesia. This new initiative is designed to enable the government to access and use data more efficiently. Through this initiative, citizens will now be able to access accurate information quickly and easily. The government hopes that this new approach will help improve the decision-making process for Indonesians.
Selengkapnya......................