JDIH Provinsi Jawa Barat

Website Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

🔥 Populer: PerubahanHargaSatuan2026 APBD2026 THR_ASN PenjabaranAPBD2026 UMK2026
Infografis
Bidang

PERATURAN TERBARU

Gunakan tab di atas untuk beralih antara kategori peraturan berdasarkan Bidang atau Organisasi perangkat daerah.

Surat Edaran Nomor : 68/KH.05/DISHUT tentang Perlindungan Kawasan Hutan dari Kegiatan Kendaraan Bermotor ‘Off-Road’ Tanggal: 19 Mei 2026 • Status: Berlaku • Bidang: Kehutanan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Hari Tatar Sunda Tanggal: 24 April 2026 • Status: Berlaku • Bidang: Kebudayaan dan Pariwisata Surat Edaran Nomor : 47/KU.03.02/BAPENDA tentang Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan Tanpa KTP Pemilik Pertama Tanggal: 06 April 2026 • Status: Berlaku • Bidang: Pajak Daerah Surat Edaran Nomor : 45/KOM.03.05/DISKOMINFO tentang Peningkatan Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tanggal: 13 Maret 2026 • Status: Berlaku • Bidang: IT, Statistik, Persandian Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2026 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 Tanggal: 11 Maret 2026 • Status: Berlaku • Bidang: Kepegawaian Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pembinaaan Terhadap Perusahaan Kawasan Industri dalam Penyediaan Perumahan Pekerja di Kawasan Industri Tanggal: 06 Maret 2026 • Status: Berlaku • Bidang: Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Surat Edaran Nomor : 28/LH.01.04.02/DLH tentang Pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI Tanggal: 26 Februari 2026 • Status: • Bidang: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
Opini
Riris Risnayanti Rahmat, SH Analis Hukum Ahli Pertama
Author
KASUS PERSAINGAN USAHA TERKAIT PEMBATASAN PEREDARAN/PENJUALAN BARANG DALAM PUTUSAN KPPU NOMOR 15/KPPU-I/2022

Dominasi pasar atau bisa disebut juga penguasaan pasar termasuk juga dalam kegiatan membatasi, peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan. Dan terkait kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang masuk kedalam kategori dilarang oleh Undang-Undang, lebih tepatnya kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal tersebut terjadi dalam kasus minyak goreng di Indonesia, yang pada tahun 2021 sempat mengalami kelangkaan. Fakta yang paling krusial dari proses penyelidikan oleh KPPU diperoleh bukti adanya indikasi atau dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang menarik sekitar 27 perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan minyak goreng.


Selengkapnya...
Berita
Anggota JDIH
×
Agenda Kegiatan Terbaru