JDIH Provinsi Jawa Barat

Bidang/Urusan/Kategori

Baru

Naskah Akademik

Pajak Daerah

Kepegawaian

IT, Statistik, Persandian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Propemperda

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Perhubungan

Pariwisata

Organisasi

Kesehatan

Investasi

Dokumen Terbaru

Keputusan Gubernur Nomor 102/Kep.350-Diskominfo/2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 102/Kep.350-Diskominfo/2024 Tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Keputusan Gubernur Nomor 500.05/Kep.224-Rek/2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 500.05/Kep.224-Rek/2024 Tentang TIM OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN BIDANG PEREKONOMIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2024Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2024 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Peraturan Daerah Provinsi Nomor 4 Tahun 2024Berlaku Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA UTAMA JABAR, PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT WIBAWA MUKTI JABAR, PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA GALUH MANDIRI JABAR, DAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT MAJALENGKA JABAR
Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024Berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA PEMBANGUNAN SIMPANG SUSUN JALAN TOL CIKAMPEK-PALIMANAN KM 77+800 DI DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2024Berlaku Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2024 Tentang PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT DAERAH JAWA BARAT MENJADI PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH JAWA BARAT (PERSERODA)
Peraturan Daerah Provinsi Nomor 1 Tahun 2024Berlaku Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024Berlaku Sebagian Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Keputusan Gubernur Nomor 050/Kep.960-BAPP/2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 050/Kep.960-BAPP/2023 Tentang DAFTAR DATA DAERAH DAN DATA PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024-2026
Keputusan Gubernur Nomor 561.7/Kep.804-Kesra/2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.804-Kesra/2023 Tentang UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024
Keputusan Gubernur Nomor 188.44/Kep.783-Kesra/2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.44/Kep.783-Kesra/2023 Tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT MENGENAI KENAIKAN/PENYESUAIAN UPAH BAGI PEKERJA/BURUH DENGAN MASA KERJA 1 (SATU) TAHUN ATAU LEBIH PADA PERUSAHAAN DI JAWA BARAT
Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.768-Kesra/2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.768-Kesra/2023 Tentang UPAH MINIMUM PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024
Keputusan Gubernur Nomor 048/Kep.438-Diskominfo/2023Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 048/Kep.438-Diskominfo/2023 Tentang Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Glosarium

Aplikasi instrumen yang mampu mengolah data atau Informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau Informasi yang diperlukan

Basis Data Basis Data ada lah kumpula n bcrbagai jenis data kependudukan ya ng tcrsimpan sccara sistemalik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, pera ngkat keras dan ja ringan komunikasi data.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Industri Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Inspektur Ketenagalistrikan Inspektur Ketenagalistrikan adalah pegawai negeri yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan.

Izin Operasi Izin Operasi yang selanjutnya disingkat IO adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah adalah lembaga non struktural yang mempunyai tugas menggkoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah yang mewadahi fungsi pengembangan Ekonomi Kreatif.

Koleksi Deposit Koleksi Deposit adalah seluruh Karya Cetak dan Karya Rekam hasil karya budaya bangsa, baik dari penerbit maupun pengusaha rekaman, yang wajib diserahkan kepada Perpustakaan Nasional atau perpustakaan provinsi sebagai tindak lanjut pelaksanaan UndangUndang tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Pegawai BLUD Pegawai BLUD yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan/atau tenaga profesional lainnya yang mendukung kinerja BLUD sesuai dengan kebutuhan BLUD.

Pejabat Keuangan BLUD Pejabat Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Pemanfaatan Tenaga Listrik Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian.

Penyusutan Arsip Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada Badan.

Selengkapnya

JAWA BARAT RAIH PERINGKAT TERBAIK II JDIHN AWARD TAHUN 2024

26 Agustus 2024

Kunjungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

29 April 2024

Evaluasi Kinerja Anggota JDIH dan Kreasi Konten Informasi Hukum

26 April 2024

Sosialisasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Paralegal Justice Award

20 November 2023

Provinsi Jawa Barat Meraih Peringkat Terbaik Kedua Website JDIH Tahun 2016

10 Januari 2017

Provinsi Jawa Barat Meraih Penghargaan JDIH Terbaik I Tingkat Provinsi

20 Desember 2018

Wagub Jabar UU Sambut Postif Seminar Internet Sehat dan Pencegahan Ujaran Kebencian

06 September 2019

Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kabupaten Bandung

09 Maret 2020

Dokumen Hukum Covid-19

Alur Waktu Kebijakan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Jawa Barat

Keputusan Gubernur 443/Kep.490-Hukham/2021 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.490-Hukham/2021 Tentang PERPANJANGAN KETIGA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4, LEVEL 3 DAN LEVEL 2 CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Keputusan Gubernur 443/Kep.479-Hukham/2021 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.479-Hukham/2021 Tentang PERPANJANGAN KEDUA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4, LEVEL 3 DAN LEVEL 2 CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Keputusan Gubernur 443/Kep.431-Hukham/2021 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.431-Hukham/2021 Tentang PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4, LEVEL 3 DAN LEVEL 2 CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Keputusan Gubernur 475.5/Kep.423-Hukham/2021 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 475.5/Kep.423-Hukham/2021 Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 475.5/KEP.581-HUKHAM/2020 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN PEMULIHAN EKONOMI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Keputusan Gubernur 443/Kep.398-Hukham/2021 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.398-Hukham/2021 Tentang PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 DAN LEVEL 3 CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Surat Edaran 135/KS.01.01/Hukham PELAKSANAAN PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 DAN LEVEL 3 CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Keputusan Gubernur 443/Kep.362-Hukham/2021 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.362-Hukham/2021 Tentang PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Surat Edaran 133 Tahun 2021 PELAKSANAAN PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Keputusan Gubernur 443/Kep.348-Hukham/2021 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.348-Hukham/2021 Tentang PROTOKOL PEMERIKSAAN, PENJUALAN DAN PENYEMBELIHAN HEWAN QURBAN, SERTA DISTRIBUSI DAGING KURBAN PADA MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021 M/1442 H
Surat Edaran 117/KB.03.03.04/Hukham PENIADAAN SEMENTARA PERIBADATAN DI TEMPAT IBADAH, MALAM TAKBIRAN DAN SHALAT IDUL ADHA TAHUN 2021 M/1442 H

Koleksi Produk Hukum

1083Undang-Undang 12Ketetapan MPR 3Peraturan Pengganti Undang-Undang 2457Peraturan Pemerintah 1389Peraturan Presiden 1675Keputusan Presiden 21Instruksi Presiden 5Peraturan Menteri/Badan/Lembaga Negara 8Keputusan Menteri/Badan/Lembaga Negara 568Peraturan Daerah Provinsi 996Peraturan Gubernur 5Peraturan DPRD Provinsi 427Keputusan Gubernur 73Keputusan DPRD Provinsi 24Buku Hukum 24Naskah Akademik 8Pengkajian Hukum 1Putusan Mahkamah Agung 36Surat Edaran 5Instruksi Gubernur 5Surat 2Rancangan Perda 1075Peraturan Daerah Kabupaten 932Peraturan Daerah Kota 3006Peraturan Bupati 447Keputusan Bupati 1048Peraturan Walikota 2243Keputusan Walikota 40Peraturan DPRD Kabupaten 1250Keputusan DPRD Kabupaten 14Peraturan DPRD Kota 112Keputusan DPRD Kota 282Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten 1Keputusan Pimpinan DPRD Kota 214Risalah DPRD Kabupaten

Jumlah Publikasi Dokumen 19491

Kepuasan Pengunjung

Rating 5.0

Apakah Anda puas dengan layanan kami ?

Follow @birohukhamjabar

Agenda Kegiatan

Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah II Bagian Hukum, Sekretariat DPRD, Dinas Komunikasi dan Informatika
Mulai : 08 Maret 2023 Sampai : 09 Maret 2023
Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah I Bagian Hukum, Sekretariat DPRD, Dinas Komunikasi dan Informatika
Mulai : 06 Maret 2023 Sampai : 07 Maret 2023
Koordinasi Teknis Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Desa di Kabupaten Cianjur Desa dan Kecamatan di Kabupaten Cianjur
Mulai : 07 Februari 2023 Sampai : 07 Februari 2023

Informasi Anggota

Artikel Hukum

MOHAMMAD FAHMI HAIKAL, S.H.
PENYULUH HUKUM AHLI MUDA

THE DECLINE OF BUREAUCRACY IN INDONESIA

Buraucracy, as system of administrative organization, plays a pivotal role in the functioning of governments and nations. In Indonesia, a sprawling archipelagic nation with a rich cultural heritage and diverse population, bureaucracy has historically been a centra element in governance. However, in recent years, Indonesia has witnessed a declined in the efficiency, transparency, and effectiveness of its bureaucratic apparatus.

Selengkapnya......................