-
Aplikasi instrumen yang mampu mengolah data atau Informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau Informasi yang diperlukanBasis Data Basis Data ada lah kumpula n bcrbagai jenis data kependudukan ya ng tcrsimpan sccara sistemalik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, pera ngkat keras dan ja ringan komunikasi data.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.Industri Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.Inspektur Ketenagalistrikan Inspektur Ketenagalistrikan adalah pegawai negeri yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan.Izin Operasi Izin Operasi yang selanjutnya disingkat IO adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah adalah lembaga non struktural yang mempunyai tugas menggkoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah yang mewadahi fungsi pengembangan Ekonomi Kreatif.Koleksi Deposit Koleksi Deposit adalah seluruh Karya Cetak dan Karya Rekam hasil karya budaya bangsa, baik dari penerbit maupun pengusaha rekaman, yang wajib diserahkan kepada Perpustakaan Nasional atau perpustakaan provinsi sebagai tindak lanjut pelaksanaan UndangUndang tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.Pegawai BLUD Pegawai BLUD yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan/atau tenaga profesional lainnya yang mendukung kinerja BLUD sesuai dengan kebutuhan BLUD. Selengkapnya
JDIH Provinsi Jawa Barat Berhasil Mempertahankan Juara
Beny Ruhiman 03 Desember 2021 BiroJakarta (03/12) JDIH Provinsi Jawa Barat kembali meraih peringkat pertama sebagai anggota JDIHN Terbaik 1 Kategori Provinsi pada acara Pertemuan Rapat Koordinasi Tingkat Nasional dan Pemberian Penghargaan Anggota JDIH Terbaik (JDIHN Awards) Tahun 2021 yang diselenggarakan di Grand Mercure Harmoni, Jakarta. JDIH Jawa Barat berhasil mempertahankan sebagai Juara setelah hasil yang sama diraih pada tahun 2020. Penyerahan penghargaan diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM Prof. Yasonna H. Laoly, SH, M.Sc, Ph.D kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Dr.Ir. Setiawan Wangsaatmadja, SE, Dipl, M.Eng.
Selengkapnya..
Rapat Koordinasi JDIH Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
Jakarta (31/3) Untuk meningkatkan peranan Jaringan Dokumentai dan Informasi Hukum, Kementerian Dalam Negeri melalui Biro Hukum menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan seluruh anggota JDIH tingkat Provinsi di seluruh Indonesia.
Selengkapnya..
JDIH Jabar Terbaik 1 Anggota JDIHN Nasional Kategori Provinsi Tahun 2020
Jakarta (26/11/2020) Bertempat di Aula Prof. Mudjono, Gedung Annex Lantai 4 BPHN Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, diselenggarakan Kegiatan Pertemuan Nasional dan Pemberian Penghargaan bagi Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik Tahun 2020. Kegiatan bertemakan “Percepatan Integrasi Anggota JDIHN untuk Mewujudkan Basis Data Digital Dokumen Hukum Nasional Dalam Rangka Penataan Regulasi Indonesia”.
Selengkapnya..
Provinsi Jawa Barat Meraih Peringkat Terbaik Kedua Website JDIH Tahun 2016
Bandung (30/08) Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerima penghargaan terbaik kedua sebagai pengelola website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH) kategori konten. Penghargaan tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala BPHN No: PHN-25.HN.02.01 Tahun 2016 tentang Pemberian Penghargaan Website JDIH Terbaik. Penghargaan tersebut diberikan karena JDIH Provinsi Jawa Barat dinilai mampu mengelola konten website dengan baik. “Apresiasi ini diberikan kepada anggota jaringan atas peran aktif anggota jaringan dalam memajukan JDIH dalam menjawab tantangan kebutuhan informasi hukum yang semakin kompleks,†ujar Kepala BPHN Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, SH., M.Hum.
Selengkapnya..
Provinsi Jawa Barat Meraih Penghargaan JDIH Terbaik I Tingkat Provinsi
Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 ini, kembali menorehkan prestasi sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Terbaik 1 Tingkat Provinsi. Prestasi ini diberikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia selaku Pusat JDIHN, kepada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Selengkapnya..
Wagub Jabar UU Sambut Postif Seminar Internet Sehat dan Pencegahan Ujaran Kebencian
Kota Bandung – Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum berkesempatan hadir dalam acara Seminar Internet Sehat dan Pencegahan Ujaran Kebencian di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (06/09/2019).
Selengkapnya..-
Keputusan Gubernur 443/Kep.490-Hukham/2021 PERPANJANGAN KETIGA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4, LEVEL 3 DAN LEVEL 2 CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DAERAH PROVINSI JAWA BARATKeputusan Gubernur 443/Kep.479-Hukham/2021 PERPANJANGAN KEDUA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4, LEVEL 3 DAN LEVEL 2 CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DAERAH PROVINSI JAWA BARATKeputusan Gubernur 443/Kep.431-Hukham/2021 PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4, LEVEL 3 DAN LEVEL 2 CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DAERAH PROVINSI JAWA BARATKeputusan Gubernur 475.5/Kep.423-Hukham/2021 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 475.5/KEP.581-HUKHAM/2020 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN PEMULIHAN EKONOMI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Koleksi Produk Hukum
- Undang-Undang 1021
- Ketetapan MPR 12
- Peraturan Pengganti Undang-Undang 3
- Peraturan Pemerintah 2432
- Peraturan Presiden 1389
- Keputusan Presiden 1675
- Instruksi Presiden 21
- Peraturan Menteri/Badan/Lembaga Negara 5
- Keputusan Menteri/Badan/Lembaga Negara 7
- Peraturan Daerah 549
- Peraturan Gubernur 859
- Keputusan Gubernur 358
- Buku Hukum 24
- Naskah Akademik 7
- Putusan Mahkamah Agung 1
- Surat Edaran 36
- Instruksi Gubernur 5
- Surat 5
- Rancangan Perda 1
Kepuasan Pengunjung
-
Keputusan Gubernur Nomor 17 Tahun 2022 TIM INOVASI PEMBANGUNAN KOMPETITIF PROVINSI JAWA BARATPeraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2022Berlaku PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 108 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARATPeraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022Berlaku PEMBERIAN MANDAT PENANDATANGANAN NASKAH DINAS MENGENAI PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PENGUSAHAPeraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022Berlaku PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
-
FGD Penyusunan Naskah Akademik Raperda Penyelenggaraan Kesehatan Lansia
Perangkat Daerah Jabar, Akademisi, Praktisi Mulai : 07 Juli 2021 Sampai : 07 Juli 2021
-
RAPAT KOORDINASI PPKM DARURAT PROVINSI JAWA BARAT DI KABUPATEN KUNINGAN
Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Mulai : 07 Juli 2021 Sampai : 07 Juli 2021
-
Rapat Koordinasi JDIH dalam rangka Percepatan Integrasi JDIH DPRD Kab/Kota
Bagian Hukum dan DPRD Kabupaten/Kota Mulai : 04 Juni 2021 Sampai : 04 Juni 2021
Informasi Anggota
