Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kabupaten Bandung
Beny Ruhiman, S.Kom 09 Maret 2020 Biro
(Soreang, 9/3/2020), Bertempat di Bale Sawala Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, Bagian Hukum Kabupaten Bandung dan Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat berkolaborasi menyelenggarakan Pembinaan Desa Sadar Hukum Tahun 2020. Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan pembudayaan hukum di masyarakat. Para peserta adalah Kepala Desa sebanyak 50 orang di Wilayah Kabupaten Bandung, dan narasumber berasal dari instansi Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah dan Kanwil Hukum dan HAM Jawa Barat.
Selengkapnya..
Separuh Desa di Jabar Sudah Berkategori Desa Sadar Hukum
BANDUNG – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memberikan penghargaan sekaligus meresmikan desa/kelurahan sadar hukum dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Award tingkat Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Rabu (4/12). Hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dan perwakilan bupati walikota serta desa yang mendapatkan penghargaan.
Selengkapnya..
Biro Hukum dan HAM Sosialisasikan Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Jawa Barat 2018-2023
RPJMD merupakan acuan bagi Perangkat Daerah, para pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah. oleh karena itu RPJMD Provinsi Jawa Barat harus disebarluaskan agar semua pihak dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan,termasuk Program Strategis Jawa Barat.
Selengkapnya..
Provinsi Jawa Barat Meraih Peringkat Terbaik Kedua Website JDIH Tahun 2016
Bandung (30/08) Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerima penghargaan terbaik kedua sebagai pengelola website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH) kategori konten. Penghargaan tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala BPHN No: PHN-25.HN.02.01 Tahun 2016 tentang Pemberian Penghargaan Website JDIH Terbaik. Penghargaan tersebut diberikan karena JDIH Provinsi Jawa Barat dinilai mampu mengelola konten website dengan baik. “Apresiasi ini diberikan kepada anggota jaringan atas peran aktif anggota jaringan dalam memajukan JDIH dalam menjawab tantangan kebutuhan informasi hukum yang semakin kompleks,†ujar Kepala BPHN Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, SH., M.Hum.
Selengkapnya..
Provinsi Jawa Barat Meraih Penghargaan JDIH Terbaik I Tingkat Provinsi
Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 ini, kembali menorehkan prestasi sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Terbaik 1 Tingkat Provinsi. Prestasi ini diberikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia selaku Pusat JDIHN, kepada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Selengkapnya..
Wagub Jabar UU Sambut Postif Seminar Internet Sehat dan Pencegahan Ujaran Kebencian
Kota Bandung – Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum berkesempatan hadir dalam acara Seminar Internet Sehat dan Pencegahan Ujaran Kebencian di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (06/09/2019).
Selengkapnya..
-
Keputusan Gubernur 443/Kep.357-Hukham/2020 PEMBERLAKUAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DI LUAR WILAYAH BODEBEK DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)Keputusan Gubernur 443/Kep.350-Hukham/2020 PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL DI DAERAH KABUPATEN BOGOR, DAERAH KOTA BOGOR, DAERAH KOTA DEPOK, DAERAH KABUPATEN BEKASI, DAN DAERAH KOTA BEKASI (WILAYAH BODEBEK) DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)Keputusan Gubernur 406/Kep.344-Dinsos/2020 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 406/Kep. 251-Dinsos/2020 TENTANG DAFTAR KELUARGA RUMAH TANGGA SASARAN NON DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID 19)Peraturan Gubernur 49 Tahun 2020 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET) BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI JAWA BARAT
Koleksi Produk Hukum
- Undang-Undang 1011
- Peraturan Daerah 558
- Peraturan Gubernur 972
- Keputusan Gubernur 10277
- Buku Hukum 24
- Ketetapan MPR 12
- Peraturan Pengganti Undang-Undang 3
- Keputusan Sekretaris Daerah 11
- Surat Edaran 20
- Instruksi Gubernur 3
- Surat 5
- Peraturan Pemerintah 2319
- Peraturan Presiden 1285
- Keputusan Presiden 1657
- Instruksi Presiden 20
- Peraturan Menteri/Badan/Lembaga Negara 2
- Keputusan Menteri/Badan/Lembaga Negara 7
Kepuasan Pengunjung
Rating 5.0Apakah and puas dengan layanan kami ?
-
Surat Edaran Nomor 2814 Tahun 2020 LARANGAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK SERTA CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19Surat Nomor 2703 Tahun 2020 PENANGGULANGAN DAMPAK COVID-19 DI DESASurat Nomor 1720 Tahun 2020 PENYAMPAIAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG GUGUS TUGASSurat Edaran Nomor 384 Tahun 2020 MEKANISME PENANGANAN PELAKU PERJALANAN DARI LUAR NEGERI YANG MELEWATI BANDARA SEBAGAI PINTU MASUK NEGARA DENGAN DESTINASI AKHIR PERJALANAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT
-
Sosialisasi Peraturan Daerah No 8 Tahun 2019 Perangkat Daerah Provinsi Jawa BaratMulai : 17 Oktober 2019 Sampai : 17 Oktober 2019Menerima Wakil Ketua Kadin Jawa BaratMulai : 14 Agustus 2019 Sampai : 14 Agustus 2019Menerima Audensi dari GMBI Berkenaan Aset Milik Pemprov Jabar Perwakilan GMBI, BanhukMulai : 14 Agustus 2019 Sampai : 14 Agustus 2019
Informasi Anggota
