JDIH Provinsi Jawa Barat

Aset daerah adalah amanah publik yang harus dikelola secara tertib dan bertanggung jawab.

Melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan tata kelola Barang Milik Daerah yang transparan, akuntabel, dan bernilai guna.

Berlaku mulai 21 Januari 2026, Perda ini sekaligus mencabut Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Regulasi lengkap dapat diakses melalui JDIH Jawa Barat.

Dengan hadirnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk:

• Menghormati dan melindungi hak penyandang disabilitas
• Memenuhi akses pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial
• Menjamin bebas dari diskriminasi dan kekerasan
• Mewujudkan aksesibilitas fasilitas publik yang ramah disabilitas

Kini, penyandang disabilitas berhak hidup mandiri, sejahtera, dan setara dalam segala aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya.
Perda ini juga mencabut Perda Nomor 7 Tahun 2023, sehingga kebijakan terbaru lebih komprehensif, inklusif, dan melindungi semua pihak

Ranperda bertujuan untuk mengatur mekanisme penyelesaian tuntutan ganti rugi kerugian daerah di Provinsi Jawa Barat.

Tuntutan ganti kerugian daerah adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan bendahar, pejabat lainnya dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat kebijakan-kebijakan dalam menghadapi kerentanan ekonomi di Jawa Barat agar dapat menekan dan mengurangi laju kemiskinan di Jawa Barat

Dokumen dapat diakses melalui link berikut disini

Keputusan DPRD Prov. Jabar tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023, terdapat 9 Rancangan Peraturan Daerah, 4 diantaranya merupakan prakarsa usul @dprd.jawabarat , 5 lainnya merupakan Prakarsa usul Gubernur Jawa Barat