JDIH Provinsi Jawa Barat

Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Jawa Barat sedang dibahas bersama DPRD Provinsi Jawa Barat. Kami membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan saran guna mendukung terwujudnya Peraturan Daerah yang aspiratif, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di Jawa Barat.

Evaluasi Kinerja Anggota JDIH di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

Rapat Koordinasi Monitoring Pelaporan Kinerja Anggota JDIH di Wilayah Jawa Barat

STUDI TIRU PEGELOLAAN JDIH dari JDIH KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Tema “Peran JDIH dalam Mendukung Pembangunan di Daerah melalui Transformasi Digital Dokumen Hukum”

Evaluasi Kinerja Anggota JDIH Jawa Barat Tahun 2025 dilaksanakan secara virtual

Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat akan menyelenggarakan webinar dengan tema “Penggunaan Alih Huruf (Braile) dan Audio Book pada Dokumen Hukum”

Bandung, 21 Mei 2025 — Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung melakukan Konsultasi Pengelolaan JDIH Provinsi Jawa Barat pada Selasa, 20 Mei 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat One Stop Service Gedung Sate dan dihadiri oleh perwakilan dari kedua belah pihak.  

JDIH Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Webinar dengan tema “Peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Desa” yang diselenggarakan pada tanggal 22 April 2025. 

Dominasi pasar atau bisa disebut juga penguasaan pasar termasuk juga dalam kegiatan membatasi, peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan. Dan terkait kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang masuk kedalam kategori dilarang oleh Undang-Undang, lebih tepatnya kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal tersebut terjadi dalam kasus minyak goreng di Indonesia, yang pada tahun 2021 sempat mengalami kelangkaan. Fakta yang paling krusial dari proses penyelidikan oleh KPPU diperoleh bukti adanya indikasi atau dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang menarik sekitar 27 perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan minyak goreng.