Sharing Knowledge dengan JDIH DPD RI
(16/02/2023) Mewujudkan peningkatan layanan bagi seluruh anggota JDIH, setiap anggota dapat saling bertukar pengalaman dalam mengelola JDIH agar pelayanan informasi hukum kepada masyarakat semakin baik. JDIH Jawa Barat menerima kunjungan dari JDIH DPD RI yang bertujuan untuk saling tukar pengalaman dalam pengelolaan JDIH.
JDIH DPD RI dipimpin langsung oleh Kepala Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum Andi Erham, S.E., M.M., Ph.D. dan diterima oleh Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Drs. Teppy Wawan Dharmawan, SH. Dalam sambutannya Andi Erham menyampaikan bahwa pentingnya JDIH dalam mendorong keterbukaan informasi hukum sekaligus juga kontrol dari masyarakat terhadap regulasi yang sudah diterbikan pemerintah. Sementara itu Teppy Wawan Dharmawan menyampaikan kunjungan dari JDIH DPD RI adalah sebuah kehormatan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan diharapkan ke depan saling bekerjasama karena peran DPD sangat penting bagi masyarakat Jawa Barat.
Pada pertemuan tersebut saling berdiskusi atas paparan inovasi JDIH Jawa Barat yang disampaikan oleh Beny Ruhiman. Beberapa pertanyaan teknis disampaikan terkait inovasi-inovasi dan mekanisme kerja yang dilakukan. DPD RI dalam jangka waktu dekat juga akan meluncurkan inovasi dan mengundang JDIH Jawa Barat agar bisa saling bertukar pengetahuan.
BERITA LAINNYA
Produk Hukum Terbaru
-
Keputusan Gubernur Nomor 798 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.798-Kesra/2024 Tentang UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025Keputusan Gubernur Nomor 782 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.782-Kesra/2024 Tentang UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025Keputusan Gubernur Nomor 778 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.778-Kesra/2024 Tentang UPAH MINIMUM PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025Keputusan Gubernur Nomor 573 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 048/Kep.573-Diskominfo/2024 Tentang ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024-2028Keputusan Gubernur Nomor 353 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 473.1/Kep.353-Diskominfo/2024 Tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIKKeputusan Gubernur Nomor 350 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 102/Kep.350-Diskominfo/2024 Tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIKKeputusan Gubernur Nomor 224 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 500.05/Kep.224-Rek/2024 Tentang TIM OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN BIDANG PEREKONOMIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARATKeputusan Gubernur Nomor 133 Tahun 2024Berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 102.5/Kep.133-Diskominfo/2024 Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 102.05/KEP.215-DISKOMINFO/2023 TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARATUndang-Undang Nomor 114 Tahun 2024Berlaku Undang-Undang Jawa Barat Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa BaratUndang-Undang Nomor 113 Tahun 2024Berlaku Undang-Undang Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa BaratUndang-Undang Nomor 112 Tahun 2024Berlaku Undang-Undang Jawa Barat Nomor 112 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa BaratUndang-Undang Nomor 111 Tahun 2024Berlaku Undang-Undang Jawa Barat Nomor 111 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa BaratUndang-Undang Nomor 110 Tahun 2024Berlaku Undang-Undang Jawa Barat Nomor 110 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat
Agenda Kegiatan
-
Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah II Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah IIMulai : 08 Maret 2023 Sampai : 09 Maret 2023Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah I Workshop JDIH Tingkat Provinsi Tahun 2023 Wilayah IMulai : 06 Maret 2023 Sampai : 07 Maret 2023Koordinasi Teknis Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Desa di Kabupaten Cianjur Koordinasi Teknis Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Desa di Kabupaten CianjurMulai : 07 Februari 2023 Sampai : 07 Februari 2023