|
ABSTRAK
|
:
|
-
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah mengatur tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam PERGUB No. 80 Tahun 2018. Namun dengan ditetapkannya PERGUB Jawa Barat No. 82 Tahun 2020 jo. No. 96 Tahun 2020, serta pengharmonisasian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap PERGUB Jawa Barat No. 80 Tahun 2018. Berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan PERGUB tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
-
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 11 Tahun 1950 jo. UU No. 20 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 5 Tahun 2017; PERDA Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah denga PERDA Provinsi Jawa Barat No. 10 Tahun 2019; PERGUB Jawa Barat No. 82 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERGUB Jawa Barat No. 96 Tahun 2020.
-
Dalam peraturan ini diatur tentang berbagai peristilahan yang sesuai dengan bahasan pokok mengenai Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan. Dalam peraturan ini diatur tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja bagi Badan Perencanaan Pembangunan, Kepala Badan, Sekretariat dan Subbagian dari Sekretariat, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi dan Subbidang dari Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan Subbidang dari Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan Subbidang dari Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dan Subbidang dari Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Tata kerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkorniasi.
|
