|
ABSTRAK
|
:
|
-
Untuk melaksanakan pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerag Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038.
-
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 11 Tahun 1950, UU Nomor 26 Tahun 2007, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 3 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, PP Nomor 26 Tahun 2008, PP Nomor 14 Tahun 2015, PP Nomor 142 Tahun 2015, PP Nomor 12 Tahun 2017, Perpres Nomor 87 Tahun 2014, Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008, Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010, Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012, Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017.
-
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah memberikan aturan tentang tatanan dan kegiatan industri nasional, di mana Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), yang disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, menjadi pedoman bagi Pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri. RIPIN 2015-2035 telah menentukan 10 (sepuluh) industri prioritas nasional yang dikelompokkan ke dalam industri andalan, industri pendukung, dan industri hulu, beserta modal dasar dan prasyaratnya. Selain itu, RIPIN juga telah mengamanatkan pelaksanaan Pemberdayaan Industri, Perwilayahan Industri, dan Kebijakan Afirmatif IKM. Pada level daerah, setiap provinsi harus menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dengan mengacu pada RIPIN dan Kebijakan Industri Nasional. Dokumen RPIP Jawa Barat 2017-2037 ini disusun sebagai acuan pengembangan kebijakan industri pengolahan di Jawa Barat, untuk mewujudkan visi dan misi Jawa Barat pada umumnya dan menempatkan Jawa Barat sebagai lokomotif penggerak industry pengolahan di Indonesia.
|
