Hukum. Mungkin tidak semua alergi dengan kata ini, tapi coba jika bentuknya tersurat, dalam amplop, ditulis dalam kertas yang kadang berwarna atau kadang sebenarnya kertas biasa, cap lengkap dengan aparat penegak hukum atau pengadilan, dengan tulisan yang cukup besar: PANGGILAN atau PERSIDANGAN! Yakinlah, tanpa sadar, akan ada reaksi fisiologis, tekanan darah menguat, detak jantung dag-dig-dug-ser, nadi bergerak beraselerasi kencang seperti tarikan motor dua-tak dan sistem pernapasan mendadak begitu sesak seperti pasar tradisional yang pengunjungnya saling berpepet dan bersenggolan.

Adalah sesuatu hal yang sebenarnya wajar, mengingat tidak semua orang banyak bersentuhan dengan hal-hal demikian, bahkan, seorang sarjana hukum pun, akan tidak lebih baik, jika tidak terbiasa dengannya. Padahal, katanya, orang yang belajar hukum sudah dijamin isi kepalanya dipenuhi pasal-pasal yang panjang, kaku dan (entah yang untuk sebagian orang, mengapa tulisannya demikian menjelimet?), tapi kenyataannya tidak seperti yang dibayangkan. Mungkin hanya ekspresi tenang saja yang dapat menyelamatkannya jika memang tidak mau di-bully “orang hukum koq gak paham hukum”.

Kamis (15/12/2022) Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jawa Barat melakukan benchmarking ke JDIH Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Tim dipimpin oleh Mohammad Fahmi Haikal, SH., M.AP (Penyuluh Hukum Ahli Muda, anggota Tim of Team Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum). Tim JDIH Jabar diterima langsung oleh Ibu Herny Yanuarni, SH., MH selaku Kepala Sub Direktorat Legislasi dan Informasi Hukum, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum PKB, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Jakarta (18/12). Kegiatan benchmarking pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ke Kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022. Tim pengelola JDIH Jawa Barat diterima oleh Bapak Mohammad Nurul Huda, SH., M.H. selaku Koordinator Bidang Hukum beserta tim pengelola JDIH pada Kemenparekraf bertempat di Biro Umum, Hukum dan Pengadaan.

Kamis (15/12/2022) Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jawa Barat melakukan benchmarking ke JDIH Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Tim dipimpin oleh Nurul Diana Irawati, SH., MH (Analis Hukum Madya dan Pengampu JDIH Provinsi Jawa Barat). Tim JDIH Jabar diterima langsung oleh Ryan Pasca Pratama, S.STP selaku Subkor Dokumen dan Informasi Hukum JDIH Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves)

Jakarta (13/12/2022) Peringatan Hari HAM Sedunia Ke-74 Tahun 2022, Gubernur Jawa Barat mendapatkan penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM di Tingkat Pemerintah Daerah diberikan oleh Wakil Presiden RI Prof Dr. K.H. Ma’ruf Amin didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly kepada Kepala Biro Hukum dan HAM Drs. Teppy Wawan Darmawan, S.H. Penghargaan tersebut diterima atas keberhasilannya untuk terus berkomitmen dalam memajukan pemajuan HAM untuk setiap orang.

Cianjur (2/12/2022) Tim Relawan Biro Hukum menjalankan tugas untuk memberikan bantuan kepada warga Kabupaten Cianjur yang terdampak bencana alam gempa bumi beberapa waktu lalu. Tim mengawali kegiatan dengan briefing bersama Kepala Cabang ESDM Wil I Cianjur membahas agenda posko pada hari Jumat (02/12/2022) Jam 08.00 WIB dimana pergantian piket dilakukan dari Biro Administrasi Pimpinan kepada Biro Hukum dan HAM, serta arahan Kepala Cabang ESDM Wilayah III untuk posko-posko yang harus diplotting koordinatnya melalui aplikasi dan pencatatan identifikasi kebutuhan di setiap posko.

Gubernur Jawa Barat mendapatkan penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Penghargaan SIDBANKUMDA (Sistem Database Bantuan Hukum Daerah) Tahun 2022 dari Kementerian Hukum dan HAM yang disampaikan oleh Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Audy Murfi M.Z kepada Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum bertempat di Gedung Sate tanggal 3 November 2022.

Jakarta 18 Oktober 2022 - Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan Nasional Pengelola JDIH Tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2022 bertempat di Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta dan dihadiri langsung oleh Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Prof. Yasonna H Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. Tema yang diusung dalam Pertemuan Nasional Pengelola JDIH Tahun 2022 adalah "Menyongsong Satu Data Dokumen Hukum Indonesia melalui JDIHN". Pemilihan tema ini sejalan dengan arah kebijakan strategis pemerintah 3 dalam mewujudkan ketata-pemerintahan yang baik, didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.

Jakarta (03/12) JDIH Provinsi Jawa Barat kembali meraih peringkat pertama sebagai anggota JDIHN Terbaik 1 Kategori Provinsi pada acara Pertemuan Rapat Koordinasi Tingkat Nasional dan Pemberian Penghargaan Anggota JDIH Terbaik (JDIHN Awards) Tahun 2021 yang diselenggarakan di Grand Mercure Harmoni, Jakarta. JDIH Jawa Barat berhasil mempertahankan sebagai Juara setelah hasil yang sama diraih pada tahun 2020. Penyerahan penghargaan diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM Prof. Yasonna H. Laoly, SH, M.Sc, Ph.D kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Dr.Ir. Setiawan Wangsaatmadja, SE, Dipl, M.Eng.

Jakarta (31/3) Untuk meningkatkan peranan Jaringan Dokumentai dan Informasi Hukum, Kementerian Dalam Negeri melalui Biro Hukum menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan seluruh anggota JDIH tingkat Provinsi di seluruh Indonesia.