JDIH Provinsi Jawa Barat
Website Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Website Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
| Judul | Penjelasan | Sumber |
|---|---|---|
| dading | Perdamaian yang dibuat oleh para pihak yang berperkara di dalam persidangan. Lihat perdamaian. | Asian Law Group |
| Daerah Aliran Sungai | Daerah Aliran Sungai adalah wilayah daratan yang merupakan suatu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung air hujan, menyimpan dan mengalirkannya ke danau atau ke laut secara alami, yang batasnya di darat merupakan pemisah topografi, sedangkan di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung |
| Daerah Aliran Sungai | Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah dengan batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air |
| Daerah Konservasi Geologi | Daerah Konservasi Geologi adalah lahan yang mempunyai ciri geologi unik/khas, langka dan atau mempunyai fungsi ekologis yang berguna bagi kehidupan dan menunjang pembanguanan (berkelanjutan) dan atau mempunyai nilai ilmiah tinggi untuk pendidikan; | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Lingkungan Geologi |
| Daerah Lingkungan Kepentingan | Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disebut DLKp adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039 |
| daerah otonom | selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. | Glosarium BPK |
| daerah otonom | Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. | Asian Law Group |
| Daerah Tujuan Pariwisata | Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah area atau kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat unsur atraksi wisata, fasilitas umum dan pariwisata, aksesibilitas dan masyarakat, yang saling terkait dan melengkapi untuk terwujudnya kepariwisataan. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan |
| Daftar Arsip | Daftar Arsip adalah daftar yang berisi tentang uraian arsip aktif dan/atau arsip inaktif yang berisi materi setiap unit pengelompokan, pemilik, jenis koleksi/khasanah, keadaan dan volume, sebagai sarana penemuan informasi arsip dan penyusutan arsip. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan |
| Daftar Barang Kuasa Pengguna | Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang. | Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| Daftar Barang Milik Daerah | Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh Barang Milik Daerah. | Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| Daftar Barang Pengguna | Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang digunakan oleh masingmasing Pengguna Barang. | Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) | Daftar permasalahan dari sebuah RUU yang sedang dibahas di DPR. Biasanya berupa tabel yang berisi pasal dalam RUU dan keterangan permasalahan yang disusun oleh tiap fraksi (untuk RUU inisiatif pemerintah) atau oleh pemerintah (untuk RUU inisiatif DPR). | Asian Law Group |
| daftar isian kegiatan daerah (DIKDA) | dokumen yang berisi rencana-rencana pelaksanaan kegiatan anggaran rutin. | Glosarium BPK |
| daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA | suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau satuan kerja serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan kegiatan. | Glosarium BPK |
| daftar isian proyek daerah (DIPDA) | dokumen yang berisi rencana-rencana pelaksanaan kegiatan anggaran pembangunan. | Glosarium BPK |
| Daftar Pencarian Arsip | Daftar Pencarian Arsip yang selanjutnya disebut DPA adalah daftar yang berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan, baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung, dicari oleh Badan serta diumumkan kepada publik. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan |
| dakwaan | Tuduhan formal dan tertulis yang diajukan oleh penuntut di pengadilan terhadap terdakwa. Menurut prosedur Indonesia, dakwaan ini dibacakan penuntut umum pada awal persidangan dilakukan. Jika dalam tradisi kontinental sidang pertama merupakan pembacaan surat dakwaan, dalam tradisi common law umumnya sidang pertama dipergunakan untuk pernyataan pembuka oleh penuntut. | Asian Law Group |
| dakwaan primer | Jaksa memasukkan dakwaan primer ke dalam surat dakwaan di Indonesia. Jika dakwaan utama terbukti maka pidana yang diberlakukan hanya pada dakwaan utamanya saja. Jika dakwaan utama tersebut tidak terbukti penuntut masih mempunyai kesempatan untuk membuktikan dakwaan subsidair, dakwaan lebih subsidair, dan dakwaan lebih subsidair lagi. | Asian Law Group |
| Dalam Jaringan | Dalam Jaringan adalah salah satu bentuk komunikasi yang menggunakan jaringan internet untuk menyampaikan dan menerima pesan komunikasi melalui internet yang terjadi di dunia maya atau cyberspace | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah M |
| dalil | Argumen yang disampaikan salah satu pihak kepada pengadilan yang mendukung pihak yang menyampaikannya. | Asian Law Group |
| dalil | Argumentasi hukum yang disampaikan di pengadilan. See submission. | Asian Law Group |
| daluarsa | Undang-undang yang menetapkan batas waktu (daluwarsa) suatu gugatan perdata atau tuntutan pidana dapat diajukan ke pengadilan. | Asian Law Group |
| daluwarsa | Lewatnya jangka waktu tertentu yang berakibat hilangnya hak untuk menuntut atau menggugat, atau dituntut atau digugat. | Asian Law Group |
| dana alokasi khusus (DAK) | dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional [vide: UU No. 33/2004]. | Glosarium BPK |
| dana alokasi umum (DAU) | dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi [vide: UU No. 33/2004]. | Glosarium BPK |
| dana bagi hasil | APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. | Glosarium BPK |
| Dana Cadangan | dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 |
| dana cadangan | dana yang disishkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. | Glosarium BPK |
| dana darurat | dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas. | Glosarium BPK |
| dana dekonsentrasi | dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. | Glosarium BPK |
| dana eskro/escrow funds | dana yang diserahkan kepada pihak ketiga untuk tujuan tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan. | Glosarium BPK |
| dana kompensasi | dana yang pembayarannya dilakukan secara perhitungan antara instansi atau unit kerja. | Glosarium BPK |
| dana mengendap/core deposits | dana nasabah tertentu pada bank yang tidak ditarik dalam jangka waktu yang relatif aman yang merupakan sumber dana tetap bagi bank dalam rangka pemberian pinjaman. | Glosarium BPK |
| dana pembayaran utang/sinking fund | umum: uang yang dikumpulkan dalam suatu rekening khusus untuk membayar utang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; beberapa persyaratan dana pembayaran utang harus dipenuhi dengan penebusan sejumlah tertentu instrumen yang telah diterbitkan selama satu tahun tertentu; hipotek berjaminan surat berharga (mortgage backed securities): ketentuan dalam panggilan surat penjanjian (indenture calling) selama jadwal amortisasi dari hipotek yang dijamin dengan obligasi atau surat utang subjek untuk kegiatan yang dibayar di muka, misalnya obligasi amortisasi terkendali (controlled amortization bond) sin. dana pelunasan. | Glosarium BPK |
| dana pensiun/pension fund | dana yang dihimpun oleh suatu perusahaan atau serikat pekerja atau badan usaha milik pemerintah atau organisasi lain yang bertujuan untuk membuat cadangan dana sebagai pembayaran pensiun bagi pegawainya yang telah memasuki masa pensiun. | Glosarium BPK |
| dana perimbangan | dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi [vide: UU No. 33/2004]. | Glosarium BPK |
| dana semalam/overnight money | dana yang dijual di pasar antarbank oleh bank yang memiliki dana menganggur kepada bank yang memerlukan dana sementara (dalam jangka pendek); pasar dana Bank Sentral Amerika yang lembaga keuangannya menjual dana lebihnya yang berasal dari rekening cadangan yang disimpan pada Bank Sentral Amerika merupakan sumber dana tersebar untuk dana semalam; dana tersebut wajib disetorkan kembali kepada bank penjual pada keesokan harinya saat awal jam kerja. | Glosarium BPK |
| Dana Sosial Syariah | Dana Sosial Syariah adalah dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf (ZISWAF). | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Syariah Instansi Pemerintah |
| dana talangan | 1. dana yang disediakan oleh Bank Indonesia yang digunakan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada kreditur bank dan akan menjadi hutang bank tersebut kepada Bank Indonesia; 2. dana yang diberikan lebih dahulu sebelum surat keputusan otorisasi disetujui. | Glosarium BPK |
| Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan | Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah dana yang berasal dari perusahaan yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk mendukung pembangunan di Jawa Barat. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bi |
| dana tugas pembantuan | dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. | Glosarium BPK |
| dapat dibatalkan (perjanjian) | Di Indonesia, suatu perjanjian yang dapat dimintakan pembatalannya ke pengadilan (kecuali jika para pihak sepakat untuk menyimpangi ketentuan ini). Di negara hukum common law, penjanjian dapat dinyatakan batal oleh salah satu pihak dalam keadaan tertentu, atau oleh pengadilan. | Asian Law Group |
| dapat dibatalkan demi hukum | sesuatu yang dinyatakan tidak berlaku atau tidak sah oleh suatu penetapan/putusan hakim, misalnya suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif yang ditentukan undang-undang sebagai syarat sahnya perjanjian (BW). | Glosarium BPK |
| darurat militer | Di Indonesia, keadaan bahaya di mana pihak militer boleh mengambil kekuasan dari pemerintahan sipil selama waktu tertentu, umumnya terjadi bila roda kepemerintahan tidak berfungsi karena adanya perang saudara, pemberontakan atau adanya serangan dari pihak luar. Di Indonesian, pelaksana atau penguasanya dari pihak militer, dipimpin oleh komandan militer tertinggi dibantu oleh kepala daerah yang bersangkutan, pimpinan polisi dan kejaksaan. Lihat keadaan perang. | Asian Law Group |
| darurat sipil | Di Indonesia, keadaan bahaya di mana pelaksana atau penguasanya dari pihak sipil, serendahnya kepala daerah tingkat II, dibantu oleh komandan militer, pimpinan polisi dan kejaksaan. | Asian Law Group |
| dasar hukum | (i) Alasan atau kejadian yang memungkinkan penggugat mengajukan suatu perkara; atau (ii) Dasar hukum untuk menggugat. | Asian Law Group |
| Data | Informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populas | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 |
| data transaksi BMN | data berbentuk jurnal transaksi perolehan, perubahan, dan penghapusan BMN yang dikirimkan melalui media ADK setiap bulan oleh petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran di tingkat satuan kerja. | Glosarium BPK |
| database | Kompilasi data dalam bentuk apapun. Menurut undang-undang hak cipta di banyak negara, sebuah database dapat dilindungi hak cipta apabila pemilihan atau pengaturan atas isi data tersebut dapat dianggap cukup asli sehingga merupakan kreasi intelektual. Lihat Penjelasan Pasal 12(l), Undang- undang No 19 of 2002 tentang Hak Cipta (Indonesia). | Asian Law Group |
| database entitas pemeriksaan (DEP) | kumpulan data terkait entitas yang menjadi objek pemeriksaan yang sebelumnya dikenal sebagai Dozir Induk Wilayah (DIW). | Glosarium BPK |
| Daya Dukung Kawasan Lindung | Daya Dukung Kawasan Lindung adalah kemampuan kawasan lindung untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung |
| daya paksa | Dalil pembelaan atas tanggung jawab kriminal yang biasanya akan diterapkan jika terdakwa terpaksa melakukan tindak pidana karena ancaman bahaya yang mendesak atau gawat. Lihat alasan pembenar dan alasan pemaaf. | Asian Law Group |
| Daya Tampung | Daya Tampung adalah kapasitas Satuan Pendidikan dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran. | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah M |
| Daya Tampung Kawasan Lindung | Daya Tampung Kawasan Lindung adalah kemampuan kawasan lindung untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung |
| Daya Tarik Wisata | Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai, berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan |
| de facto/faktual | sesuai dengan kenyataannya, sebagaimana kenyataannya, secara konkret. | Glosarium BPK |
| de jure | dasar keberadaan atau eksistensinya menurut hukum; pengakuan secara hukum oleh masyarakat internasional. | Glosarium BPK |
| debit/debit | sisi sebelah kiri neraca yang, antara lain, berisi catatan mengenai kas, surat berharga yang dimiliki, dan aktiva tetap; urutan pencatatan sesuai dengan tingkat likuiditas aset. | Glosarium BPK |
| debitur | Individu maupun badan hukum yang memiliki utang kepada kreditur. | Asian Law Group |
| debitur pailit | Debitur yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan. | Asian Law Group |
| debitur/debitor/obligor | 1. pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang; 2. pihak dalam perikatan yang mempunyai utang atau kewajiban hukum terhadap pihak lain, yaitu kreditur; 3. pihak yang menerima utang dari kreditur. | Glosarium BPK |
| default/kegagalan/kelalaian | kegagalan untuk melakukan atau memenuhi suatu kewajiban sebagaimana tercantum di dalam kontrak, sekuritas, akta atau transaksi lainnya. | Glosarium BPK |
| defisit | selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. | Glosarium BPK |
| defisit anggaran daerah | selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. | Glosarium BPK |
| dekonsentrasi | Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. | Asian Law Group |
| dekonsentrasi | pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. | Glosarium BPK |
| delegasi | Pelimpahan wewenang kepada badan atau pejabat pemerintah. | Asian Law Group |
| delik aduan | Suatu delik, yang baru dianggap sebagai tindak pidana setelah adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan (korban) atau keluarganya kepada polisi. Dalam delik ini polisi juga baru dapat bertindak apabila telah menerima pengaduan tersebut. Misalnya, di Indonesia, delik pencemaran nama baik. Lihat delik biasa. | Asian Law Group |
| delik biasa | Suatu delik yang langsung dianggap sebagai tindak pidana meski tidak ada laporan dari pihak yang dirugikan. Pihak polisi juga dapat menyelidiki delik ini atas inisiatifnya sendiri. Kebanyakan tindak pidana adalah delik biasa menurut KUHP, termasuk pencurian, pembunuhan, penggelapan, dll. Bandingkan dengan delik aduan. | Asian Law Group |
| delisting | tindakan mengeluarkan suatu saham yang tercatat di bursa efek karena memenuhi kriteria yang ditentukan oleh manajemen bursa efek (forced delisting) atau atas permintaan emiten (voluntary delisting), sehingga saham tersebut tidak dapat diperdagangkan lagi di bursa efek tersebut. | Glosarium BPK |
| demurrage | tambahan biaya berlabuh karena waktu untuk bongkar muat lebih lama. | Glosarium BPK |
| denda | sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana yang berupa keharusan membayar sejumlah uang tertentu (karena melanggar perundang-undangan atau melakukan tindak pidana). | Glosarium BPK |
| deponir | Penghentian penyidikan karena peristiwa yang diperiksa dianggap bukan tindak pidana. Lihat Surat Keterangan Penghentian Penuntutan (SKPP) and Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) | Asian Law Group |
| deposito antarbank/interbank deposits | deposito suatu bank pada bank lain di luar negeri, biasanya dengan bank koresponden; setiap bank memelihara akun antar bank pasiva (due to account) atas nama bank lain; disebut juga deposito timbal balik; pencatatan akun bank dalam negeri pada bank koresponden di luar negeri disebut rekening nostro dan pencatatan rekening bank koresponden luar negeri pada bank di dalam negeri disebut rekening vostro. | Glosarium BPK |
| deposito berjangka/time deposit | simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. | Glosarium BPK |
| deposito dengan pemberitahuan/deposit on call | simpanan yang hanya dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya. | Glosarium BPK |
| desain industri | Menurut hukum Indonesia (Pasal 1(1) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri) desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. | Asian Law Group |
| desentralisasi | Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah. | Asian Law Group |
| desentralisasi | pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. | Glosarium BPK |
| Dewan Penyeselaian Sengketa (WTO) | Lihat TRIPs. | Asian Law Group |
| dewan direksi | Pemimpin perusahaan yang dipilih dalam rapat umum pemegang saham untuk mengelola perseroan. Bersama, mereka membentukan ‘majelis direksi’, yang dipimpin oleh seorang ketua. Biasanya, direksi masing-masing direksi dapat bertindak mewakili perseroan. Lihat dewan komisaris. | Asian Law Group |
| dewan hak cipta | Dewan yang dibentuk menurut hukum Indonesia untuk membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan hukum hak cipta (Pasal 48 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta). | Asian Law Group |
| Dewan Keamanan | Salah satu organ dari Perserikatan Bangsa-bangsa yang memelihara perdamaian dan keamanan internasional, terdiri dari beberapa perwakilan negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa. Ke-5 negara pendiri adalah anggota tetap dan perwakilan dari negara lainnya dirotasi secara berkala. | Asian Law Group |
| dewan komisaris | Dewan yang dipilih dalam rapat umum pemegang saham yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat pada direksi dalam pengelolaan perusahaan. Berbeda dengan direksi, dewan komisaris bertindak secara kolektif. | Asian Law Group |
| Dewan Komisaris | Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2021 |
| dewan komisaris | 1. organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan; 2. badan yang ditunjuk oleh para pemegang saham untuk menentukan dan mengawasi pengurusan perusahaan; 3. organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero. | Glosarium BPK |
| Dewan Pendidikan Jawa Barat | Dewan Pendidikan Jawa Barat yang selanjutnya disebut Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan. | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah M |
| dewan pengawas | organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perum [vide: UU No. 19/2003]. | Glosarium BPK |
| Dewan Pengawas BLUD | Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLUD dalam menjalankan pengelolaan BLUD. | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Remunerasi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Kesehatan Pemerint |
| dewan perwakilan daerah | Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. | Glosarium BPK |
| Dewan Perwakilan Daerah (DPD) | Lembaga perwakilan yang didirikan berdasarkan perubahan ketiga UUD 1945 yang beranggotakan wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Berbeda dengan DPR, keanggotaan DPD tetap sebanyak empat orang setiap propinsi dan jumlah keseluruhannya tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Konsep DPD awalnya menyerupai ‘upper house’ dalam sistim ‘bicameral’, namun akhirnya hanya memiliki kewenangan terbatas seputar otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam. | Asian Law Group |
| dewan perwakilan rakyat | Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. | Glosarium BPK |
| dewan perwakilan rakyat daerah | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. | Glosarium BPK |
| Dewan Sumber Daya Air Daerah | Dewan Sumber Daya Air Daerah adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di Daerah sebagai tempat segenap pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air melakukan koordinasi dalam rangka mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air |
| dictum | Bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang berisi pertimbangan hukum. Kata ini mempunyai arti sebaliknya istilah obiter dictum dalam sistem common law, yang mengacu kepada bagian putusan mengenai hukum yang tidak pokok. Lihat amar putusan. | Asian Law Group |
| Direksi | Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2021 |
| direksi | 1. organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar; 2. salah seorang anggota direksi; 3.(dewan) pengurus atau (dewan) pimpinan perusahaan, bank, yayasan, dsb; 4. organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan [vide: UU No. 19/2003]. | Glosarium BPK |
| direktur | Sama dengan direksi. | Asian Law Group |
| Direktur Utama | Direktur Utama adalah Direktur Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa |
| disclaimer | pernyataan menolak atau menyangkal. | Glosarium BPK |
| disclaimer of opinion | penolakan pemeriksaan ulang; pernyataan akuntan publik menolak memberikan pendapat atas laporan keuangan yang telah diperiksa karena adanya ketidakpuasan atau hal-hal lain. | Glosarium BPK |
| disclosure | penyingkapan, pengungkapan, pengumuman, proses pengungkapan informasi perusahaan yang akan terbitkan surat berharga di pasar modal. | Glosarium BPK |
| Disiplin | Disiplin adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan, yang apabila tidak ditaati atau dilanggar, dijatuhi hukuman disiplin. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Kinerja Dan Disiplin Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat |
| dissenting opinion | Pendapat/Putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim yang mengadili suatu perkara. Umumnya ditemukan di negara-negara yang bertradisi common law di mana lebih dari satu hakim mengadili perkara. Tetapi, sejumlah negara yang menganut tradisi hukum kontinental telah memperbolehkan dissenting opinion oleh hakim, terutama di pengadilan yang lebih tinggi. Di Indonesia, awalnya dissenting opinion ini diperkenalkan pada pengadilan niaga, namun kini telah diperbolehkan di pengadilan lain, termasuk dalam perkara pidana. | Asian Law Group |
| Distribusi | Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2020 Pusat Distribusi Provinsi |
| Distribusi Tenaga Listrik | Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 Penyelenggaraan Ketenagalistrikan |
| Divestasi | penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan Pemerintah Daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2021 |
| dividen | Bagian dari laba bersih yang ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk dibagikan kepada para pemegang saham. | Asian Law Group |
| dividen/dividend | bagian dari laba bersih sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang ditetapkan untuk dibagikan kepada para pemegang saham sebagai keuntungan atas kepemilikan saham. | Glosarium BPK |
| Dokter Tetap | Dokter Tetap adalah dokter umum dan dokter spesialis Rumah Sakit yang telah menyelesaikan masa bakti dan diangkat sebagai karyawan tetap berdasarkan Keputusan Direktur. | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa |
| doktrin pembuktian | ‘Tingkat keyakinan’ argumen yang diajukan oleh salah satu pihak berdasarkan bukti yang dikemukakan. Untuk dimenangkan dalam kasus perdata di negara yang bertradisi common law, penggugat harus membuktikan bahwa tuntutannya terhadap tergugat adalah lebih mungkin benar daripada tidak (balance of probabilities). Dalam perkara pidana di negara yang bertradisi common law, penuntut umum harus membuktikan bahwa terdakwa melakukan kejahatan yang didakwa sesuai dengan standar beyond reasonable doubt. Dalam perkara perdata di Indonesia, seorang hakim harus puas bahwa penggugat telah membuktikan gugatan secara meyakinkan. Dalam kasus pidana di Indonesia, seorang hakim harus puas bahwa penuntut umum membuktikan secara ‘sah dan menyakinkan’ bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwa. | Asian Law Group |
| Dokumen | dokumen fisik dan/atau dokumen elektronik | Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 |
| dokumen | data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun. | Glosarium BPK |
| dokumen anggaran satuan kerja (DASK) | dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. | Glosarium BPK |
| Dokumen Elektronik | setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 |
| Dokumen Kepemilikan | Dokumen Kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas Barang Milik Daerah. | Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| dokumen keuangan negara | disebut juga dokumen, data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun. | Glosarium BPK |
| dokumen sumber | dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. | Glosarium BPK |
| draft/wesel | suatu jenis surat berharga bersegi tiga, dalam hal mana seorang penarik memerintahkan kepada si tertarik untuk membayarkan sejumlah uang kepada orang yang memegang surat berharga tersebut, atau orang lain yang ditunjuknya, pada saat orang tersebut menunjukkan surat berharga tersebut atau pada tanggal tertentu yang disebutkan secara tegas dalam surat berharga tersebut. | Glosarium BPK |
| due | jatuh tempo. | Glosarium BPK |
| due proccess/proses hukum yang wajar | proses pemeriksaan hukum terhadap suatu perkara hukum oleh aparat penegak hukum dan pengadilan yang wajar, adil tak berpihak. | Glosarium BPK |
| dugaan | sangkaan atau perkiraan akan terjadi sesuatu (biasanya kurang menyenangkan dan memberikan kecurigaan) berdasarkan temuan-temuan pemeriksaan; setiap dugaan harus diuji kembali dengan fakta dan data lanjutan di lapangan; dugaan korupsi, dugaan penyelewengan. | Glosarium BPK |
| dumping/damping | praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual komoditi di pasaran internasional dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah daripada harga barang tersebut di negerinya sendiri atau daripada harga jual kepada negara lain; pada umumnya, praktik ini dinilai tidak adil karena dapat merusak pasaran dan merugikan produsen pesaing di negara pengimpor. | Glosarium BPK |
| Dunia Usaha | Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Jawa Barat. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 |
| duplik | Dalam hukum acara Indonesia, tanggapan (atau jawaban pada kesempatan kedua) dari tergugat (dalam perkara perdata) atau terdakwa (dalam perkara pidana) terhadap dalil-dalil yang disampaikan penggugat atau penuntut umum pada tahapan replik. | Asian Law Group |
| Duta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Jawa Barat | Duta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Jawa Barat yang selanjutnya disebut Duta TJSL dan PKBL adalah orang yang memiliki tugas mempromosikan program dan kegiatan sesuai perencanaan bersama yang telah disusun oleh Tim Fasilitasi TJSL dan PKBL, dalam kerangka penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta program kemitraan dan bina lingkungan. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bi |
| duty/bea/tarif | pajak yang dikenakan terhadap komoditi impor yang berasal dari suatu wilayah pabean di luar negeri ke dalam wilayah pabean nasional negara pengimpor. | Glosarium BPK |
| dwifungsi ABRI | Kebijakan yang diterapkan pada masa Orde Baru bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yaitu memiliki peran di bidang militer dan sosial-politik. Dwifungsi ABRI dibenarkan atas dasar partisipasi ABRI dalam revolusi Indonesia dan merupakan dasar ideologi untuk membenarkan partisipasi ABRI dalam urusan politik di bawah pemerintahan Orde Baru. | Asian Law Group |