JDIH Provinsi Jawa Barat
Website Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Website Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
| Judul | Penjelasan | Sumber |
|---|---|---|
| pacta sunt servanda | suatu asas hukum yang menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah menjadi undang-undang bagi yang membuatnya. | Glosarium BPK |
| pagu harga/price ceiling | penetapan harga di bawah harga keseimbangan pasar yang menyebabkan harga tidak mungkin. | Glosarium BPK |
| pagu kredit/credit ceiling | batas maksimum kredit yang dapat disediakan bank kepada nasabah. | Glosarium BPK |
| pagu/ceiling, cap | batas tertinggi atas sesuatu, seperti batas tertinggi pemberian kredit, penetapan bunga deposito dan batas harga nilai tukar mata uang asing. | Glosarium BPK |
| paid up capital/modal disetor | bagian dari modal ditempatkan yang telah disetor oleh pemiliknya. | Glosarium BPK |
| pailit | Keadaan dimana seorang debitur telah dinyatakan pailit oleh pengadilan. | Asian Law Group |
| pailit - kepailitan/bankruptcy | kondisi seorang debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak dapat membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pembayarannya. | Glosarium BPK |
| pailit/bankrupt | debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya; apabila debitur merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. | Glosarium BPK |
| pajak langsung/direct tax | pajak yang dikenakan secara berkala terhadap orang atau badan sesuai dengan surat ketetapan pajak; pajak ini harus dipikul sendiri oleh wajib pajak. | Glosarium BPK |
| pajak penghasilan/income tax | pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas pendapatan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. | Glosarium BPK |
| pajak penjualan/sales tax | pajak tidak langsung yang dikenakan oleh pengusaha atas penyerahan barang oleh pabrik atau atas barang-barang impor. | Glosarium BPK |
| pajak perseroan/corporation tax | pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, dikenakan atas laba yang diperoleh menurut ketentuan undang-undang. | Glosarium BPK |
| pajak proporsional/proportional tax | kewajiban membayar pajak yang ditetapkan secara proporsional dengan pendapatan yang diterima. | Glosarium BPK |
| pajak tak langsung/indirect tax | pajak yang dikenakan atas surat tanda bukti, perbuatan, atau peristiwa; pajak ini dipungut tanpa surat ketetapan pajak. | Glosarium BPK |
| pajak/tax | iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang untuk membiayai belanja negara, dan sebagai alat untuk mengatur kesejahteraan serta perekonomian. | Glosarium BPK |
| paksaan | Tekanan tidak wajar yang memaksakan seseorang menyepakati kontrak atau mencantumkan suatu ketentuan dalam suatu kontrak, atau supaya sesuatu hal diperoleh. | Asian Law Group |
| paksaan | Tekanan yang tidak legal dengan maksud agar suatu perbuatan dilakukan, termasuk melukai, pengurungan atau ancaman. | Asian Law Group |
| Pancasila | Pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang terdiri dari lima prinsip: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa; 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; 3. Persatuan Indonesia; 4. Keraykatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Pemusyawaratan/Perwakilan; dan 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyak Indonesia. | Asian Law Group |
| pand | gadai. | Glosarium BPK |
| pand beslag | sita gadai. | Glosarium BPK |
| Pangan Strategis | Pangan Strategis adalah kelompok bahan pangan kebutuhan pokok masyarakat ditambah kelompok bahan pangan lainnya yang sering dibutuhkan oleh masyarakat seperti bawang merah, cabe merah, cabe rawit dan kentang. | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Multi Pihak Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi |
| pangkat | Status seseorang dalam suatu organisasi yang dipergunakan untuk menentukan gaji. | Asian Law Group |
| panitera | Pegawai pengadilan yang melakukan tugas administrasi perkara. | Asian Law Group |
| panitera pengganti | Di Indonesia, pegawai pengadilan yang mencatat jalannya persidangan. Di negara yang menanut sistem common law, wakil panitera. | Asian Law Group |
| panitia kerja | Unit kerja sementara yang dibentuk oleh DPR untuk mengefisienkan kinerjanya, terdiri dari perwakilan fraksi di DPR dan dipimpin oleh salah seorang anggota pimpinan alat kelengkapan DPR. Jumlah anggota Panitia Kerja (Panja) biasanya setengah dari jumlah anggota alat kelengkapan DPR yang membentuknya. | Asian Law Group |
| par value | nilai pari. | Glosarium BPK |
| paralegal | Orang yang melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan hukum, namun ia tidak mempunyai kualifikasi sebagai praktisi hukum. | Asian Law Group |
| parate executie | eksekusi langsung. | Glosarium BPK |
| parent company | induk perusahaan. | Glosarium BPK |
| paripasu | sesuatu yang mempunyai fungsi, nilai, ataupun hal-hal lain yang diberlakukan sama sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan dan/atau dibuat sebelumnya. | Glosarium BPK |
| paripasu | Bagi rata atau sepadan. | Asian Law Group |
| paritas/parity | perbandingan nilai antara suatu komoditas dan komoditas lain atau perbandingan nilai mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. | Glosarium BPK |
| parity | paritas. | Glosarium BPK |
| Pariwisata | Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan pemerintah. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan |
| Pariwisata | Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039 |
| Pariwisata Ramah Muslim | Pariwisata Ramah Muslim adalah seperangkat layanan tambahan amenitas, atraksi, dan aksesibilitas yang ditujukan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan dan keinginan wisatawan muslim. | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Syariah Instansi Pemerintah |
| parlemen | Sebuah dewan atau majelis yang terdiri dari anggota-anggota hasil pemilihan umum yang merupakan wakil atau representasi dari rakyat, yang memegang kedaulatan. Di beberapa negara, parlemen terdiri dari majelis tinggi dan majelis rendah. | Asian Law Group |
| parol contract | janji - perjanjian lisan. | Glosarium BPK |
| pasal | Ketentuan dalam peraturan perundang- undangan di negara civil law serta perjanjian internasional biasanya disebut ‘pasal’ (atau di Indonesia kadang-kadang disebut ‘artikel’). Pasal bisa dibagi ke dalam beberapa ayat. Persamaan common law-nya adalah ‘section’ dan ‘paragraph’. | Asian Law Group |
| pasar - pemasaran/marketing | kegiatan yang mempercepat perpindahan barang dan jasa dari sentra produsen ke sentra konsumen, yaitu semua yang berkaitan dengan iklan, distribusi, perdagangan, rencana produk, promosi, publisitas, penelitian dan pengembangan, penjualan, pengangkutan, serta penyimpanan barang, dan jasa. | Glosarium BPK |
| pasar bebas/free market | kondisi pasar yang memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk membeli dan menjual barang, yang harga penjualan dan pembeliannya ditentukan oleh penawaran dan permintaan. | Glosarium BPK |
| pasar keuangan/financial market | pasar uang dan pasar modal dalam suatu sistem keuangan; pasar uang mempunyai kegiatan berupa pembelian dan penjualan instrumen kredit dengan jangka waktu yang pendek/kurang dari satu tahun; pasar modal mempunyai kegiatan berupa pembelian dan penjualan instrumen kredit dengan jangka waktu yang panjang (lebih dari satu tahun) dan instrumen modal. | Glosarium BPK |
| pasar modal/capital market | pasar yang merupakan sarana bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh dana jangka panjang dengan cara menjual saham atau obligasi. | Glosarium BPK |
| pasar terbuka/open market | kondisi pasar yang pembentukan harganya terjadi semata-mata atas dasar persaingan bebas tanpa adanya batasan dari pembeli ataupun penjual. | Glosarium BPK |
| Pasien | Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada tenaga medis. | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa |
| Pasien Kontrak | Pasien Kontrak adalah Pasien yang dijamin oleh Perusahaan yang sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa. | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa |
| Pasien Umum | Pasien Umum adalah pasien yang berobat ke Rumah Sakit dengan atau tanpa membawa surat rujukan dan belum terikat kontrak dengan Rumah Sakit. | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa |
| pasiva lancar/current habilifies | utang atau kewajiban lain yang harus diselesaikan dalam waktu tidak melebihi jangka waktu satu tahun. | Glosarium BPK |
| past due | lewat jatuh tempo. | Glosarium BPK |
| paten | Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya, untuk melaksanakan sendiri invensinya selama waktu tertentu atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. | Asian Law Group |
| paten sederhana | Paten jangka waktu pendek yang diberikan untuk invensi berupa produk yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya. | Asian Law Group |
| patent/paten/hak paten | hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil temuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya [vide: UU No. 6/1989). | Glosarium BPK |
| paying agent | agen pembayar. | Glosarium BPK |
| paying bank | bank pembayar surat kredit berdokumen. | Glosarium BPK |
| paying teller | teller pembayar. | Glosarium BPK |
| payment caps | pagu pembayaran. | Glosarium BPK |
| payment document | dokumen pembayaran. | Glosarium BPK |
| payment due date | jatuh tempo pembayaran. | Glosarium BPK |
| payment for honor | bayar - pembayaran penyelesaian. | Glosarium BPK |
| payment order | perintah bayar. | Glosarium BPK |
| payment service | layanan pembayaran. | Glosarium BPK |
| payment surplus | surplus pembayaran. | Glosarium BPK |
| payment system | sistem pembayaran. | Glosarium BPK |
| payment system risk | risiko sistem pembayaran. | Glosarium BPK |
| payment under reserve | bayar - pembayaran bersyarat. | Glosarium BPK |
| payroll | daftar upah. | Glosarium BPK |
| Peak Season | Peak season adalah situasi atau konidisi dimana terjadi peningkatkan permintaan seperti hari besar keagamaan, hari nasional dan musim liburan | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Multi Pihak Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi |
| Pedagang Pasar | Pedagang Pasar adalah pelaku usaha baik perorangan maupun kelompok dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan di pasar. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2020 Pusat Distribusi Provinsi |
| pedoman akuntansi perbankan indonesia (PAPI) | petunjuk pelaksananaan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan bank. | Glosarium BPK |
| pegang - pemegang saham mayoritas/majority stockholders | pemegang saham yang mempunyai kepentingan mengawasi suatu perusahaan; kepemilikan lebih dari 50% saham perlu untuk tujuan ini, tetapi dalam perusahaan yang telah masuk bursa (go public), suara terbanyak dapat diperoleh dengan menggabungkan pemegang saham minoritas sehingga mencapai lebih dari 50%. | Glosarium BPK |
| pegang - pemegang saham semu/dummy stockholder | pemilik saham yang bukan pemilik saham sesungguhnya. | Glosarium BPK |
| pegang - pemegang saham utama/principle stockholder | pemegang saham yang memiliki mayoritas saham dari suatu perusahaan; lihat pemegang saham mayoritas. | Glosarium BPK |
| Pegawai Negeri Sipil | Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 2O14 tentang Aparatur Sipil Negara. | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Remunerasi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Kesehatan Pemerint |
| pegged exchange rates | patokan kurs devisa. | Glosarium BPK |
| Pejabat Kuasa Pengelola PNBP | pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Pimpinan' Instansi Pengelola PNBP dalam pengelolaan PNBP yang menjadi tanggungjawabnya dan tugas lain terkait PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 |
| pejabat lain | pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus sebagai pejabat negara [vide: UU No. 15/2006, Pasal 10 ayat (3) huruf a]. | Glosarium BPK |
| pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) | pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. | Glosarium BPK |
| Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) | Pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta pengalihan hak atas tanah dan akta pembebanan hak atas tanah menurut peraturan perundang- undangan. PPAT memverifikasi, membuat dokumen hukum dan mengurusnya ke kantor pertanahan. | Asian Law Group |
| pejabat penatausahaan keuangan SKPD (PPK-SKPD) | pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. | Glosarium BPK |
| Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah | Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang pembinaannya berada pada Badan yang diberi tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Di Jawa Barat |
| Pejabat Pengelola BLUD | Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan/atau tenaga profesional lainnya yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD, yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan. | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Remunerasi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Kesehatan Pemerint |
| Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 |
| pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) | 1. kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah; 2. kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan. kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. | Glosarium BPK |
| Pejabat Teknis BLUD | ejabat Teknis BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing pada BLUD. | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Remunerasi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Kesehatan Pemerint |
| Pejabat yang Berwenang | Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang karena kedudukannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2012 Penyelesaian Kerugian Daerah |
| pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab | satu orang atau lebih yang diserahi tugas untuk mengelola keuangan negara. | Glosarium BPK |
| Pekerja Migran Indonesia | PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 2 Tahun 2021 |
| Pekerja Migran Indonesia | Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat |
| Pelabuhan | Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempal kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayara dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039 |
| Pelabuhan perikanan | Pelabuhan perikanan yang selanjutnya disebut Pelabuhan, adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintah dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan | Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan |
| Pelaksana Medis Langsung | Pelaksana Medis Langsung adalah dokter, Perawat atau fisioterapi di lingkungan Rumah Sakit. | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa |
| Pelaksana Penempatan TKI Swasta | Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah mendapat izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Barat |
| pelaksanaan (putusan pengadilan) | Pelaksanaan putusan atau penetapan yang dikeluarkan (majelis) hakim atau pengadilan. Dalam perkara perdata dapat dilakukan secara sukarela oleh pihak yang kalah; jika ia menolak, pelaksanaannya dilakukan secara paksa oleh jurusita. Dalam perkara pidana di Indonesia, pelaksanaan putusan atau penetapan dilakukan oleh jaksa penuntut umum. | Asian Law Group |
| pelaksanaan hukum | Bagaiamana hukum diterapkan, ditegakkan atau dilaksanakan | Asian Law Group |
| pelaku (dader) | Yang melakukan tindak pidana. | Asian Law Group |
| Pelaku Ekonomi dan Keuangan Syariah | Pelaku Ekonomi dan Keuangan Syariah adalah tenaga kerja, pengelola keuangan sosial syariah, pemilik bisnis dan badan usaha. | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Syariah Instansi Pemerintah |
| Pelaku Ekonomi Kreatif | Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan aktivitas kreatif dan inovatif bersumber dari keintelektualan yang bernilai ekonomis. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif |
| pelanggaran | Perbuatan yang melanggar hukum pidana, tetapi tidak dianggap seberat kejahatan. Meskipun ‘pelanggaran’ sering dapat diterjemahkan sebagai ‘misdemeanor’ ada perbedaan klasifikasi antara negara. Misalnya, tindak menyebabkan orang lain mati karena kealpaan digolongkan sebagai pelanggaran menurut KUHP, tetapi dapat digolongkan sebagai kejahatan di negara lain. | Asian Law Group |
| Pelanggaran Disiplin | Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Kinerja Dan Disiplin Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat |
| Pelatihan | Pelatihan adalah bentuk pengembangan kompetensi berupa kursus. | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Ja |
| Pelayanan Dasar | Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2019 Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib Pemerintah Daerah Provi |
| Pelayanan Kesehatan Kurati | Pelayanan Kesehatan Kuratif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk menyembuhkan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 Penyelenggaraan Kesehatan |
| Pelayanan Kesehatan Preventif | Pelayanan Kesehatan Preventif adalah kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/ penyakit. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 Penyelenggaraan Kesehatan |
| Pelayanan Kesehatan Promotif | Pelayanan Kesehatan Promotif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat meningkatkan kemampuan masyarakat dan meningkatkan keterampilan individu, keluarga serta lingkungan secara mandiri serta mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 Penyelenggaraan Kesehatan |
| Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif | Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat, sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 Penyelenggaraan Kesehatan |
| Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja | Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyel |
| Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) | Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Peleburan | Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. | Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Perseroan Terbatas Agronesia (Perusahaan Perseroan Daerah) |
| Peleburan | perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru, yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2021 |
| peleburan | Penggabungan dua perusahaan atau lebih, dengan cara membubarkan perusahaan- perusahaan tersebut dan mendirikan perusahaan baru. | Asian Law Group |
| Pelestarian Kawasan Lindung | Pelestarian Kawasan Lindung adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung kawasan lindung. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung |
| Pelindungan | segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarga Pekerja Migran Indonesia dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 2 Tahun 2021 |
| Pelindungan Masyarakat | Suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 5 Tahun 2021 |
| Pelindungan Sebelum Bekerja | Keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarga Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 2 Tahun 2021 |
| Pelindungan Selama Bekerja | Keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan pada saat Pekerja Migran Indonesia bekerja di luar negeri | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 2 Tahun 2021 |
| Pelindungan Setelah Bekerja | Keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarga Pekerja Migran Indonesia tiba di debarkasi Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 2 Tahun 2021 |
| Pelindungan Sumber Air | Pelindungan Sumber Air adalah upaya pengamanan sumber air dari kerusakan yang ditimbulkan, baik akibat tindakan manusia maupun gangguan yang disebabkan oleh daya alam. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air |
| pemahalan (mark up) | proses menaikkan harga dari semestinya. | Glosarium BPK |
| Pemakaian Air Tanah | Pemakaian Air Tanah adalah upaya pemanfaatan ait tanah untuk memenuhi kebutuhan bukan usaha | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 Pengelolaan Air Tanah |
| pemandangan umum fraksi | Tanggapan umum dari tiap fraksi di DPR pada awal Pembahasan Tingkat I, terhadap RUU yang diajukan oleh Pemerintah dan dalam proses Pembahasan Tingkat II semua RUU, baik yang diajukan oleh Pemerintah maupun DPR. | Asian Law Group |
| Pemanfaat Tenaga Listrik | Pemanfaat Tenaga Listrik adalah semua produk atau alat yang dalam pemanfaatannya menggunakan tenaga listrik untuk berfungsinya produk atau alat tersebut. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 Penyelenggaraan Ketenagalistrikan |
| Pemanfaatan | Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan | Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| Pemanfaatan langsung | Pemanfaatan langsung adalah kegiatan usaha pemanfaatan energi Panas Bumi untuk keperluan non listrik, baik untuk kepentingan sendiri, untuk tujuan komersial maupun untuk kepentingan umum, seperti antara lain untuk proses industri, agro-industri, dan pariwisata. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Dan Rehabilitasi Lahan Kritis |
| Pemanfaatan Limbah B3 | Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali (reuse), daur ulang (recycle), dan/atau perolehan kembali (recovery) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu produk, yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang harus aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Di Jawa Barat |
| pemanggilan | tindakan terakhir yang dilakukan oleh BPK untuk menghadirkan seseorang setelah upaya dalam rangka memperoleh, melengkapi, dan/atau meyakini informasi yang dibutuhkan dalam kaitan dengan pemeriksaan tidak berhasil. | Glosarium BPK |
| Pemangku Kepentingan Ekonomi dan Keuangan Syariah | Pemangku Kepentingan Ekonomi dan Keuangan Syariah adalah individu maupun lembaga yang tidak melakukan aktivitas ekonomi akan tetapi memiliki pengaruh dan/atau kepedulian terhadap pengembangan untuk kemajuan ekonomi dan keuangan syariah | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Syariah Instansi Pemerintah |
| pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan | rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menentukan bahwa pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang [vide: Peraturan BPK No. 2 /2010 Pasal angka 7]. | Glosarium BPK |
| pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan | kegiatan untuk memastikan bahwa saran dan rekomendasi BPK RI yang dimuat dalam hasil pemeriksaan telah dilaksanakan secara memadai dan tepat waktu oleh entitas yang diperiksa. | Glosarium BPK |
| pembagian kekuasaan negara | Mendistribusikan kekuasaan atau fungsi eksekutif, legislatif maupun yudikatif ke lembaga atau organ negara. Dalam pembagian kekuasaan negara, satu fungsi dapat dipegang oleh beberapa organ, misalnya dalam konteks Indonesia, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden dengan pengawasan dari DPR, kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR maupun Presiden, kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan lainnya. | Asian Law Group |
| pembahasan | Mekanisme atau proses mendiskusikan disetujui atau tidaknya sebuah RUU yang dilakukan oleh anggota legislatif. Lihat legislasi, pembahsan tingkat I dan pembahasan tingkat II. | Asian Law Group |
| pembahasan tingkat I | Tahapan pertama dalam proses pembahasan RUU di DPR, yang terdiri dari tiga proses, yaitu: 1. Pemandangan atau tanggapan umum fraksi terhadap RUU; 2. Jawaban atas pandangan umum; serta 3. Pembahasan dan persetujuan bersama atas RUU oleh DPR dan pemerintah dalam Panja berdasarkan Daftar Inventaris Masalah (DIM). Pembicaraan Tingkat I terjadi dalam rapat komisi, gabungan komisi, rapat Baleg (badan legislative), rapat panitia anggaran atau rapat Pansus bersama-sama dengan pemerintah. Lihat pembicaraan tingkat II. | Asian Law Group |
| pembahasan tingkat II | Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR Indonesia di mana pimpinan komisi, Baleg, panitia anggaran atau pansus melaporkan hasil pembicaraan tingkat I secara tertulis, fraksi-fraksi memberikan pandangannya, dan rapat memutuskan apakah akan menyetujui suatu RUU. Lihat pembicaraan tingkat I. | Asian Law Group |
| pembanding | Pihak yang mengajukan upaya banding. | Asian Law Group |
| Pembangunan Berkelanjutan | Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan yang mempertimbangkan aspek optimalisasi pemanfaatan bahan galian dan aspek kelestarian fungsi lingkungan tempat pengambilan bahan galian tersebut | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Lingkungan Geologi |
| pembatalan (perikatan) | See batal demi hukum. | Asian Law Group |
| pembatalan (perjanjian) | Suatu perjanjian dapat dibatalkan berdasarkan berbagai alasan, antara lain: prestasi, kesepakatan para pihak atau wanprestasi. | Asian Law Group |
| Pembatasan Sosial Berskala Besar | Selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 5 Tahun 2021 |
| Pembatasan Sosial Berskala Mikro | Selanjutnya disingkat PSBM adalah pembatasan sosial pada skala mikro, dapat berupa Desa, Kelurahan, Dusun, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), atau cakupan yang lebih kecil berdasarkan persebaran hasil pelacakan kontak kasus positif Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 5 Tahun 2021 |
| Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment) | Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment) adalah pembayaran secara berkala oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha atas tersedianya layanan pengelolaan sampah sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pengel |
| Pembebasan | Pembebasan adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian Daerah, yang menurut hukum menjadi tanggungjawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan, yang disebabkan meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh pejabat yang berwenang atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2012 Penyelesaian Kerugian Daerah |
| pembebasan / pengakhiran kepailitan | Status pailit diakhir untuk seseorang yang telah dinyatakan bangkrut. Lihat kepailitan. | Asian Law Group |
| pembebasan bersyarat | Pembebasan terpidana dari penjara dengan persyaratan, biasanya perlu diawasi dan tetap berkelakuan baik. | Asian Law Group |
| pembebasan tanah | Tindakan pengadaan hak atas tanah untuk kepentingan swasta atau Pemerintah, misalnya pembuatan pemukiman, pelebaran jalan, dll. | Asian Law Group |
| Pembekalan Akhir Pemberangkatan | Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada calon TKI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar calon TKI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang dihadapi. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Barat |
| pembela | Pengacara yang membela atau mewakili terdakwa di pengadilan. | Asian Law Group |
| pembelaan | Pernyataan atau argumen yang disampaikan terdakwa atau kuasa hukumnya di persidangan untuk menanggapi penuntutan jaksa. Tujuan pembelaan antara lain adalah menyangkal jaksa telah membuktikan kasusnya atau menyampaikan dalil yang memaafkan terdakwa. Pembelaan tidak sama dengan pidato penutup dalam tradisi common law. Satu perbedaan penting adalah tahap pembacaan pembelaan tidak merupakan kesempatan terakhir untuk terdakwa – jaksa dapat membacakan tanggapan (replik) terhadap pembelaan dan terdakwa mempunyai hak untuk menanggapi replik (duplik). | Asian Law Group |
| Pembentukan Peraturan Daerah | Pembentukan Peraturan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang sistematis guna membentuk Peraturan Daerah melalui proses, norma, dan teknik perancangan yang baik meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, penyebarluasan dan sosialisasi. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemben |
| Pemberdayaan Masyarakat | Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya yang berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraannya. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Dan Rehabilitasi Lahan Kritis |
| Pemberdayaan nelayan | Pemberdayaan nelayan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan nelayan untuk melakukan kegiatannya yang lebih baik. | Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan |
| Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam |
| Pemberdayaan Pesantren | usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 |
| pemberesan (harta pailit) | Pada prinsipnya sama dengan likuidasi. | Asian Law Group |
| Pemberi Bantuan Hukum | Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin |
| pemberi hak tanggungan | Pihak (biasanya debitur) yang memberikan jaminan berupa pembebanan hak tanggungan atas hak atas tanah kepada kreditur. Lihat hak tanggunan, hypotic. | Asian Law Group |
| pemberi kerja | Orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. | Asian Law Group |
| pemberlakuan | Membuat suatu peraturan perundang- undangan mempunyai daya mengikat publik. | Asian Law Group |
| pembiayaan | setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. | Glosarium BPK |
| pembiayaan daerah | semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. | Glosarium BPK |
| pembiayaan perusahaan | Cara perusahaan mendapatkan dana atau modal, misalnya dengan mengeluarkan saham. | Asian Law Group |
| Pembinaan | Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha Kreatif. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif |
| Pembinaan | Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan Pengelolaan Panas Bumi. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Panas Bumi |
| Pembinaan Pesantren | usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 |
| Pembinaan TKI | Pembinaan TKI adalah kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam rangka memberikan dan meningkatkan perlindungan TKI. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Barat |
| pemborosan | pengeluaran yang melampaui dari yang seharusnya. | Glosarium BPK |
| Pembuatan Produk Pornografi | Pembuatan Produk Pornografi adalah perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, atau menggandakan produk Pornografi. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2018 Pencegahan Dan Penanganan Pornografi |
| pembubaran (legislatif) | Dalam sistem parlementer, berakhirnya masa jabatan anggota legislatif secara keseluruhan yang akan diisi kembali pada pemilihan umum yang berikutnya. | Asian Law Group |
| pembubaran (perusahaan) | Proses di mana seorang likuidator atau kurator menguasai pengelolaan perusahaan untuk mempersiapkan pengakhirannya. Misalnya, seorang likuidator biasanya akan menjual aktiva, melunasi utang dan membagikan uang sisa kepada anggota. Istilah winding up and liquidator umumnya hanya dipakai di negara bertradisi common law untuk pembubaran perusahaan. Sistem common law membedakan antara bankruptcy (manusia) dan liquidation/winding up (badan hukum). | Asian Law Group |
| Pembudi Daya Ikan | Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam |
| Pembudi Daya Ikan Kecil | Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam |
| pembuktian | cara membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. | Glosarium BPK |
| pembuktian terbalik | Beban pembuktian yang biasanya berada dengan suatu pihak dialihkan kepada pihak yang lain. Misalnya, biasanya penuntut umum harus membuktikan dakwaan, jika tidak terbukti terdakwa harus dibebaskan. Tetapi ada situasi di mana parlamen telah mengalihkan beban pembuktian kepada terdakwa sehingga terdakwa harus membuktikan dirinya tidak bersalah. Lihat beban pembuktian dan praduga tidak bersalah. | Asian Law Group |
| pemegang hak tanggungan | Kreditur yang memegang jaminan berupa pembebanan hak tanggungan atas hak atas tanah yang diberikan oleh debitur. Lihat hak tanggunan dan hypotic. | Asian Law Group |
| pemegang saham | Orang atau badan hukum yang memiliki sebagian atau keseluruhan saham dari suatu perseroan, dan dengan demikian memiliki sebagian atau keseluruhan entitas tersebut. | Asian Law Group |
| Pemegang Saham (RUPSLB) | berdasarkan kebutuhan dengan agenda khusus/tertentu, misalnya membicarakan dan mengesahkan rencana merger/pengambil alihan atau tindakan direksi untuk mengalihkan atau menjaminkan sebagian besar harta perseroan. | Asian Law Group |
| pemerasan | Sama dengan blackmail. | Asian Law Group |
| pemerasan | Memaksa orang lain untuk melakukan atau menyerahkan sesuatu dengan cara melanggar hukum, misalnya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. | Asian Law Group |
| Pemeriksa | pejabat atau pegawai pada Instansi Pemeriksa yang ditugaskan untuk melakukan Pemeriksaan PNBP | Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 |
| pemeriksa dan/atau tenaga ahli dalam bidang tertentu dari luar BPK | pemeriksa di lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah, pemeriksa, dan/atau tenaga ahli lain yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh BPK. | Glosarium BPK |
| pemeriksa di lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah | orang yang ditugaskan pimpinan instansinya untuk membantu BPK melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK [vide: Peraturan BPK No. 1/2008, Pasal 1 angka 4]. | Glosarium BPK |
| pemeriksa keuangan negara | orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. | Glosarium BPK |
| Pemeriksaan | Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 Retribusi Daerah |
| pemeriksaan | proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. | Glosarium BPK |
| pemeriksaan (oleh polisi) | Arti hukum yang kedua adalah ‘examination’. | Asian Law Group |
| pemeriksaan atas hal yang berkaitan dengan keuangan | pemeriksaan atas pos-pos tertentu dalam laporan keuangan yang bertujuan untuk menguji ketertiban dan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. | Glosarium BPK |
| pemeriksaan dengan tujuan tertentu | pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan tertentu, diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigative, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern (SPI). | Glosarium BPK |
| pemeriksaan interim atas lkpd | pemeriksaan yang dilakukan pada tahun berjalan atau sebelum LKPD diserahkan oleh pemerintah daerah kepada BPK. pemeriksaan interim atas LKPD dapat dilakukan pada tahun berjalan, yaitu pada Semester II setelah selesainya laporan realisasi Semester I. | Glosarium BPK |
| pemeriksaan investigatif | pemeriksaan yang dilakukan untuk menyimpulkan secara akurat dan kuat adanya petunjuk penyimpangan mengenai suatu permasalahan yang ditemukan. | Glosarium BPK |
| pemeriksaan keuangan | pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. | Glosarium BPK |
| pemeriksaan kinerja | 1. pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah; 2. pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi, aspek efisiensi serta aspek efektivitas. | Glosarium BPK |
| pemeriksaan on call/audit on request | pemeriksaan yang tidak direncanakan dalam rencana kerja pemeriksaan, namun harus dilaksanakan untuk memenuhi permintaan dari para pemilik kepentingan (stakeholder) atau permintaan dari pimpinan BPK, atau menindaklanjuti informasi dari masyarakat yang mengandung unsure tindak pidana kkn. | Glosarium BPK |
| pemeriksaan pendahuluan | pengumpulan informasi oleh pemeriksa keuangan negara untuk menentukan kebiajakan awal mengenai lingkup pemeriksaan, biaya, waktu, dan keahlian yang diperlukan, dan untuk mengusulkan tujuan pemeriksaan, area pemeriksaan yang perlu untuk direviu secara mendalam, kriteria pemeriksaan dan cara-cara pengujian yang akan dilakukan. | Glosarium BPK |
| Pemeriksaan Penunjang Medis | Pemeriksaan Penunjang Medis adalah pemeriksaan untuk membantu menunjang atau menegakkan diagnosa dan terapi. | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa |
| pemeriksaan perkara dalam persidangan | Persidangan perkara perdata atau pidana di tingkat pertama. | Asian Law Group |
| Pemeriksaan PNBP | kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan/atau keterangan lain serta kegiatan lainnya dalam rangka pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBP berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP | Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 |
| pemerintah daerah | gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah. | Glosarium BPK |
| Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Bupati/WaliKota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom | Peraturan Daerah 1 Tahun 2021 |
| pemerintah pusat | Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. | Glosarium BPK |
| Pemilik Tambak Garam | Pemilik Tambak Garam adalah Petambak Garam yang 5 memiliki hak atas lahan yang digunakan untuk produksi Garam dan secara aktif melakukan Usaha Pergaraman di Daerah. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam |
| pemilik tanah | Pemilik dari tanah yang menyewakan tanah tersebut kepada penyewa tanah dalam jangka waktu tertentu sebagai timbal balik dari pembayaran uang sewa. Lihat hak sewa. | Asian Law Group |
| Pemimpin BLUD | Pemimpin BLUD yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Pejabat Pengelola yang bertugas memimpin BLUD. | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Peraturan Gubernur Jawa Barat Tentang Peraturan Gubernur Jawa Barat Tentang Pola |
| Pemimpin BLUD | Pemimpin BLUD adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD. | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Remunerasi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Kesehatan Pemerint |
| Pemindahtanganan | Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah. | Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| Pemisahan | Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh a.ktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih. | Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Perseroan Terbatas Agronesia (Perusahaan Perseroan Daerah) |
| Pemisahan | perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha, yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2021 |
| pemisahan kekuasaan negara | Lihat trias politika. | Asian Law Group |
| pemohon | Pihak yang memohon penetapan pengadilan mengenai suatu hal. Lihat permohonan. | Asian Law Group |
| Pemohon Bantuan Hukum | Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin |
| Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3 | Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar limbah B3, sehingga sesuai dengan peruntukannya. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Di Jawa Barat |
| Pemungutan | Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 Retribusi Daerah |
| pemungutan suara | Mekanisme pengambilan keputusan di mana para pihak yang memiliki suara memberikan suaranya sebagai pernyataan setuju tidaknya atas suatu hal atau seseorang. | Asian Law Group |
| Pemusnahan | Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah. | Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| Pemustaka | Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perpustakaan |
| pemutusan hubungan kerja (PHK) | Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja. | Asian Law Group |
| penafsiran undang- undang | Prinsip-prinsip yang dipakai hakim untuk menerapkan peraturan perundang- undangan dalam kasus yang masuk pengadilan. Biasanya pengadilan akan menerapkan arti sesuai dengan kata suatu peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, ketentuan yang kurang jelas dan kekosongan hukum ditangani secara berbeda oleh negara dan tradisi hukum yang lain dengan memakai prinsip-prinsip penafsiran undang-undang yang beraneka ragam. | Asian Law Group |
| penahanan | Tindakan menahan seseorang. Seseorang dapat ditahan di penjara, rumah atau kota sambil menunggu proses hukum terhadap dirinya guna menghindari tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya. | Asian Law Group |
| penalty clause/klausul penalti | klausul denda; klausul yang berisi sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang berkewajiban untuk melakukan suatu prestasi manakala ternyata prestasi tersebut tak dipenuhi; dalam perbankan, berarti klausul yang umumnya terdapat pada rekening tabungan atau deposito yang menyatakan bahwa bank akan menjatuhkan sanksi terhadap penarikan dana yang belum jatuh tempo. | Glosarium BPK |
| penalty requirements | syarat - persyaratan penalti. | Glosarium BPK |
| penalty/penalti | istilah yang secara umum berarti hukuman, denda ataupun sanksi, hukuman atau denda yang dijatuhkan akibat dari tidak dipenuhinya suatu kewajiban, tetapi tidak sama dengan ganti rugi. | Glosarium BPK |
| Penanaman | Penanaman adalah penanaman tahunan di lahan perkebunan atau lahan milik masyarakat. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Dan Rehabilitasi Lahan Kritis |
| penanggungan (borgtocht) | Jaminan yang diberikan seseorang atas utang pihak ketiga dalam rangka perjanjian lain. See indemnity. | Asian Law Group |
| Penangkapan ikan | Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan. | Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan |
| penasihat hukum | Pengacara yang memberi nasehat hukum. | Asian Law Group |
| Penata Laksana Rumah Tangga | Penata Laksana Rumah Tangga adalah sebuah profesi yang bersifat jasa pada sektor domestik yang berfungsi menangani urusan atau tata kelola urusan rumah tangga | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyel |
| Penatausahaan | Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. | Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| penawaran umum | Kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat. | Asian Law Group |
| pencabutan hak | Tindakan pengambilalihan hak atas tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh negara secara sepihak. Hal ini dilakukan baik dengan atau tanpa adanya ganti kerugian yang layak sebagai kompensasinya. | Asian Law Group |
| pencemaran nama baik | Mencemarkan nama baik/reputasi seseorang dengan mengeluarkan pernyataan yang tidak benar yang secara lisan (slander) atau tertulis (libel). | Asian Law Group |
| pencemaran tertulis | Penghinaan yang dilakukan secara tertulis. Lihat menghina. | Asian Law Group |
| pencipta | Seorang atau sekelompok orang yang melahirkan suatu ciptaan. | Asian Law Group |
| Pencipta Arsip | pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2021 |
| Pencipta Arsip | Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan tanggungjawab di bidang pengelolaan arsip dinamis. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan |
| pencocokan utang- piutang / verifikasi | Dilakukan oleh pengurus atau kurator untuk disahkan dalam rapat kreditur. | Asian Law Group |
| pencoretan hak tanggungan | Tindakan menghapus hak tanggungan atas tanah yang menjadi jaminan utang dalam buku register di kantor pertanahan, setelah utang tersebut dibayar lunas. | Asian Law Group |
| pencurian | Termasuk pencurian dalam skala besar dan kecil. | Asian Law Group |
| pendaftaran (tanah) | Proses mendaftarkan hak atas tanah atau peralihan hak atas tanah tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan tanda bukti hak sebagai alat pembuktian hak atas tanah yang kuat. | Asian Law Group |
| pendapatan daerah | hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. | Glosarium BPK |
| pendapatan negara | hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. | Glosarium BPK |
| Pendayagunaan Sumber Daya Air | Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berdaya guna dan berhasil guna. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air |
| pendesain | Seorang atau sekelompok orang yang menghasilkan desain industri. | Asian Law Group |
| Pendidikan | Pendidikan adalah bentuk pengembangan kompetensi untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan tinggi formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai tugas belajar bagi PNS. | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Ja |
| Pendidikan Kewirausahaan | Pendidikan Kewirausahaan adalah proses pembentukan nilai, kultur, mental, dan karakter Kewirausahaan yang terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2019 Kewirausahaan Daerah |
| Pendidikan Layanan Khusus | Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi. | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah M |
| Pendidikan Pesantren | pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu’allimin | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 |
| Penduduk Nonpermanen | Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk WNI yan g berlcmpat tinggal di luar wilayah kabupaten/kota Lempat tinggal Lclapnya yang bcrbcda dengan a lamal pada KTP-el yang dimilikinya, dan Lidak bcrnial untuk pindah menetap. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2018 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan |
| Penduduk Rencana Adminislrasi Kependudukan | Penduduk Rentan Adminislrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumcn kcpcndudukan yang discbabkan olch bencana alam dan korban bencana sosial. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2018 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan |
| Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan | Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut penduduk rentan adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan korban bencana sosial | Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Admin |
| penegak hukum | Termasuk polisi, jaksa dan hakim, dan dalam arti yang lebih luas termasuk juga advokat, notaris dan semua orang yang terlibat dalam penegakan hukum. | Asian Law Group |
| Penegakan Peraturan Daerah | Segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja yang bersifat preemtif, preventif, dan represif guna meningkatkan ketaatan masyarakat | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 5 Tahun 2021 |
| Penelitian | Penelitian adalah kegiatan penyelidikan atas hasil survei lapangan untuk maksud perencanaan wilayah perlindungan geologi. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Lingkungan Geologi |
| Penempatan TKI | Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri, yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Barat |
| penentuan sendiri | Hak dari warga negara untuk menentukan sendiri organisasi politik; pembangungan di bidang ekonomi, sosial dan budaya; serta hubungannya dengan negara lain. | Asian Law Group |
| Penerapan Standar Pelayanan Minimal | Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penJrusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2019 Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib Pemerintah Daerah Provi |
| Penerima Bantuan Hukum | Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin |
| penerimaan daerah | uang yang masuk ke kas daerah. | Glosarium BPK |
| penerimaan kas | semua aliran kas yang masuk ke bendahara umum kas negara/daerah. | Glosarium BPK |
| penerimaan negara | uang yang masuk ke kas negara. | Glosarium BPK |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan emerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara | Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 |
| penerimaan negara bukan pajak (PNBP) | semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara serta penerimaan negara bukan pajak lainnya. | Glosarium BPK |
| Penerimaan peserta didik baru | Penerimaan peserta didik baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah M |
| Penertiban | Tindakan penegakan peraturan yang bersifat tindakan represif non yustisial yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap anggota masyarakat yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah atau ketertiban umum | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 5 Tahun 2021 |
| penetapan | Dikeluarkan oleh lembaga publik (termasuk badan peradilan), bersifat mengikat untuk waktu tertentu dan kepada pihak tertentu. | Asian Law Group |
| penetapan sementara | Sebagian UU Hak Kekayaan Intelektual memperbolehkan Pengadilan Niaga untuk mengeluarkan penetapan yang ‘segera dan efektif’ untuk melestarikan/menyita barang bukti dan mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut. Sebagian pengamat berpendapat bahwa penetapan tersebut sama dengan putusan sela ex parte yang berasal dari tradisi hukum common law. | Asian Law Group |
| pengacara | Seseorang yang mempunyai kualifikasi dan berpraktek hukum, baik sebagai solicitor, hakim, barrister, akademisi atau konsultan. | Asian Law Group |
| pengacara perusahaan | Pengacara yang dipekerjakan oleh suatu perusahan untuk mewakili perusahaan itu di pengadilan dan dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga. | Asian Law Group |
| Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (Electronic Procurement) | Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (Electronic Procurement) adalah proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi tentang pengadaan barang/jasa secara eletronik | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika |
| pengadilan banding | Pengadilan yang berwenang mengadili upaya banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Di Indonesia pengadilan tinggi memainkan peran ini. Lihat banding dan judex juris. Bandingkan dengan pengadilan tingkat pertama. | Asian Law Group |
| pengadilan federal | Pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di tingkat federal. Biasanya bertindak sesuai dengan maupun menerapkan peraturan perundang-undangan federal. | Asian Law Group |
| pengadilan militer | Pengadilan yang berwenang memeriksa perkara kejahatan militer. | Asian Law Group |
| pengadilan negeri | Pengadilan tingkat pertama di Indonesia dalam lingkup peradilan umum yang mengadili kebanyakan perkara pidana dan perdata. Di berbagai negara yang menganut tradisi common law, sebuah district court adalah pengadilan yang tingkatnya lebih tinggi daripada magistrate’s court, tetapi lebih rendah daripada pengadilan banding. | Asian Law Group |
| pengadilan semu | Simulasi sidang pengadilan umumnya diadakan untuk tujuan pendidikan. | Asian Law Group |
| pengadilan tinggi | Pengadilan tingkat tinggi yang status dan wewenangnya berbeda dari negara ke negara. Misalnya, di Australia pengadilan tinggi (High Court) merupakan pengadilan yang tertinggi. Di Indonesia, pengadilan tinggi adalah pengadilan banding. | Asian Law Group |
| pengadilan tingkat pertama | Pengadilan di mana suatu perkara diajukan, diperiksa dan diadili untuk pertama kali. Bandingkan dengan pengadilan banding. | Asian Law Group |
| pengaduan | Proses pelaporan dugaan terjadinya tindak pidana. | Asian Law Group |
| Pengakuan Anak | Pengakuan Anak adalah merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut | Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Admin |
| pengalihan (hak) | Penyerahan hak atau kewajiban secara hukum oleh seseorang kepada orang lain. | Asian Law Group |
| Pengamanan Informasi | segala upaya, kegiatan, dan tindakan untuk mewujudkan Keamanan Informasi. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 |
| pengambilalihan | Satu perusahaan menguasai perusahaan lain dengan membeli seluruh atau sebagian besar saham perusahaan lain tersebut. | Asian Law Group |
| Pengambilalihan | Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. | Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Perseroan Terbatas Agronesia (Perusahaan Perseroan Daerah) |
| Pengambilalihan | perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2021 |
| pengambilalihan | Tindakan penguasaan secara fisik atas tanah tertentu, namun bukan pemilik yang sah. Biasanya berdasarkan putusan pengadilan. Juga berarti tindakan perolehan hak atas tanah tertentu untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh negara – menurut prinsip, dengan memberi ganti rugi yang layak berdasarkan Keppres No 55 Tahun 1993. | Asian Law Group |
| Pengangkatan Anak | Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap | Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Admin |
| Pengangkutan Limbah B3 | Pengangkutan Limbah B3 adalah kegiatan pemindahan limbah B3 dari Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, dan/atau Pengolah ke Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun limbah B3. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Di Jawa Barat |
| penganiayaan | ‘Penganiayaan’ juga sering diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai ‘torture’. Lihat penyiksaan. | Asian Law Group |
| penganiayaan | Apabila tergugat melakukan kontak fisik dengan sengaja terhadap penggugat tanpa persetujuan dan tidak dengan alasan hukum. Lihat juga assault. | Asian Law Group |
| Pengawasan | Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan lingkungan dan tegaknya peraturan perundang-undangan Panas Bumi | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Panas Bumi |
| pengawasan | Bandingkan dengan kekeliruan. | Asian Law Group |
| pengawasan intern | seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. | Glosarium BPK |
| Pengawetan Air | Pengawetan Air adalah upaya pemeliharaan keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air agar tersedia sesuai dengan fungsi dan manfaatnya. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air |
| Pengelola Sampah | Pengelola Sampah adalah institusi atau badan baik pemerintah dan/atau Swasta yang melaksanakan pengelolaan sampah | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pengel |
| Pengelolaan Arsip Dinamis | proses pengendalian Arsip Dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis, meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan Arsip | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2021 |
| Pengelolaan Arsip Dinamis | Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis, meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan |
| Pengelolaan Arsip Statis | proses pengendalian Arsip Statis secara efisien, efektif, dan sistematis, meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2021 |
| Pengelolaan Arsip Statis | Pengelolaan Arsip Statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis, meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan |
| Pengelolaan Barang Milik Daerah | Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. | Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| pengelolaan keuangan daerah | keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. | Glosarium BPK |
| pengelolaan keuangan negara | keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban [vide: UU No. 15/2004, Pasal 1 angka 6]. | Glosarium BPK |
| Pengelolaan Kualitas Air | Pengelolaan Kualitas Air adalah upaya mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada di sumber air. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air |
| Pengelolaan Limbah B3 | Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3; | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Di Jawa Barat |
| pengelolaan perusahaan | Bagaimana suatu perusahaan dikelola. Terfokus pada tanggung jawab dan kuasa para manajer dan direksi perusahaan. Topik lainnya yang termasuk adalah akuntabilitas, transparansi, keadilan dan kejujuran, baik di dalam lingkup satu perusahaan, maupun antara perusahaan dengan pihak lain. | Asian Law Group |
| Pengelolaan Sampah | Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh , dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pengel |
| Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air |
| pengeluaran daerah | uang yang keluar dari kas daerah. | Glosarium BPK |
| pengeluaran negara | uang yang keluar dari kas negara. | Glosarium BPK |
| pengeluaran operasi | pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. | Glosarium BPK |
| pengembalian pada keadaan semula | Mengembalikan penggugat pada posisi yang seharusnya ditempatinya seandainya tidak terjadi kerugian. Misalnya, kalau seorang salah dibayar, pengadilan dapat memerintahkan agar uang tersebut dikembalikan. Tuntutan pengembalian pada keadaan semula biasanya merupakan pembayaran dengan sejumlah uang. | Asian Law Group |
| Pengembang | Pengembang adalah perseorangan atau badan usaha/badan hukum penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman. | Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan |
| Pengembangan Ekonomi Kreatif | Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, Perguruan Tinggi, dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan, serta pengembangan usaha kreatif dan industri kreatif | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif |
| Pengembangan Kompetensi | Pengembangan Kompetensi adalah upaya pemenuhan kebutuhan kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karieryang meliputi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi, pelaksanaan pengembangan kompetensi dan evaluasi pengembangan kompetensi. | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Ja |
| Pengembangan Sumber Daya Air | Pengembangan Sumber Daya Air adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air |
| Pengendalian | Pengendalian adalah kegiatan yang bertujuan untuk mencegah penambahan luas lahan kritis, penanganan pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis dan pemeliharaan hasil-hasil rehabilitasi lahan kritis. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Dan Rehabilitasi Lahan Kritis |
| Pengendalian | Pengendalian adalah segala usaha dan kegiatan yang mencakup pengaturan, penelitian dan pemantauan kegiatan Pengelolaan Panas Bumi untuk menjamin pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Panas Bumi |
| Pengendalian Daya Rusak Air | Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air |
| pengendalian intern | suatu proses yang dijalankan oleh pimpinan badan yang berwenang pada entitas, manajemen, dan pegawai lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : a) keandalan pelaporan keuangan, b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. | Glosarium BPK |
| pengendalian mutu | serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pemeriksaan dan harapan penugasan pemeriksaan, serta telah memenuhi SPKN. | Glosarium BPK |
| Pengendalian Pemanfaatan | Pengendalian Pemanfaatan adalah rangkaian upaya dalam rangka mewujudkan tertib pemanfaatan kawasan lindung yang dilaksanakan melalui peraturan zonasi, pengawasan, perizinan, serta insentif dan disinsentif. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung |
| Pengerukan | Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau unutk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039 |
| pengesahan | Sama dengan ratification. | Asian Law Group |
| pengesahan (homogolasi) | Pengesahan terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur pailit oleh pengadilan (homologatie). Rencana perdamaian yang telah disahkan berlaku mengikat bagi semua kreditur konkuren. | Asian Law Group |
| Pengesahan Anak | Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir dari perkawinan sah menurut hukum agama dan sah menurut hukum negara menjadi anak sah sepasang suami istri. | Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Admin |
| pengesampingan | Dengan sengaja meniadakan suatu hak atau kepentingan. Pada tradisi common law, pengesampingan bisa dalam bentuk tertulis atau bisa dianggap telah terjadi berdasarkan suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan. Misalnya, satu pihak dapat mengesampingkan haknya untuk menuntut wanprestasi dengan tetap mengambil tindakan sesuai dengan kontrak yang bersangkutan. | Asian Law Group |
| Penggabungan | Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. | Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Perseroan Terbatas Agronesia (Perusahaan Perseroan Daerah) |
| Penggabungan | perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri terakhir karena hukum | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2021 |
| penggabungan | Perseoran yang lebih kecil digabungkan dengan perseroan yang lebih besar, dan dengan demikian kehilangan statusnya sebagai badan hukum. | Asian Law Group |
| Penggarap Lahan Budi Daya | Penggarap Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang menyediakan tenaganya dalam Pembudidayaan Ikan. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam |
| Penggarap Tambak Garam | Penggarap Tambak Garam adalah Petambak Garam yang menyediakan tenaganya dalam Usaha Pergaraman di Daerah. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam |
| pengguna anggaran | pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. | Glosarium BPK |
| pengguna barang | pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah. | Glosarium BPK |
| Penggunaan Produk Pornografi | Penggunaan Produk Pornografi adalah perbuatan menggunakan, memperdengaran, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2018 Pencegahan Dan Penanganan Pornografi |
| Penghapusan | Penghapusan adalah menghapus tagihan Daerah dari administrasi pembukuan, karena alasan tertentu atau tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian, dan apabila di kemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2012 Penyelesaian Kerugian Daerah |
| Penghapusan | Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. | Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| Penghasil Limbah B3 | Penghasil Limbah B3 adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Di Jawa Barat |
| Penghasil Sampah | Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pengel |
| penghentian penyidikan | Lihat Surat Penghentian Penyidikan Perkara. | Asian Law Group |
| Penghijauan | Penghijauan adalah upaya pemulihan lahan kritis di luar kawasan hutan secara vegetatif dan sipil teknis untuk mengembalikan fungsi lahan. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Dan Rehabilitasi Lahan Kritis |
| penghinaan terhadap pengadilan | Perbuatan yang menghina pengadilan atau tidak mematuhi perintah pengadilan. Termasuk campur tangan dalam perkara tertentu atau wewenang pengadilan sehingga mengurangi kepercayaan terhadap prosedur dan putusan pengadilan. Contohnya termasuk berbohong dan berkelakuan yang tidak pantas depan sidang, atau tindak mengindahkan perintah pengadilan. | Asian Law Group |
| Pengkajian | Pengkajian adalah proses menelaah, menganalisis, memberikan koreksi, dan menyempurnakan suatu bahan rumusan kebijakan. | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Ja |
| Pengolahan Limbah B3 | Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik limbah B3 yang bertujuan untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya, sifat racun, komposisi, dan/atau jumlah limbah B3, dan/atau mengoperasikan sarana pengolahan limbah B3, yang harus aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Di Jawa Barat |
| penguasaan | Mengontrol atau menguasai suatu barang secara bertentangan dengan hak-hak pemilik barang tersebut. | Asian Law Group |
| penguasaan | Tindakan menguasai secara fisik dari suatu tanah, misalnya dengan menempati tanah tersebut. | Asian Law Group |
| Pengumpul Limbah B3 | Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 di Jawa Barat, sebelum dikirim ke tempat pengolahan, pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3 | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Di Jawa Barat |
| Pengumpulan Limbah B3 | Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari Penghasil limbah B3, dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Di Jawa Barat |
| Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi | Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dengan lokasi Pengumpul dan Penghasil limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dan/atau dari sumber limbah B3 yang berasal lebih dari satu Kabupaten/Kota. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Di Jawa Barat |
| pengumuman | 1. Merupakan hak ekslusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta. Di banyak negara hak pengumuman mencakup hak pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. 2. Beberapa jenis hak kekayaan intelekual harus diumumkan dalam terbitan pemerintah selama waktu tertentu sebagai bagian dari proses pendaftaran | Asian Law Group |
| pengurus | Seorang yang ditunjuk pengadilan untuk menangani urusan suatu perusahaan dan atau menentukan apakah perusahaan tersebut sepantasnya tetap beroperasi atau dibubarkan. Tanpa persetujuan pengurus, debitur tidak dapat mengalihkan hartanya. Lihat pembubaran (perusahaan). | Asian Law Group |
| Pengusaha Ekonomi Kreatif | Pengusaha Ekonomi Kreatif adalah orang a tau sekelompok orang yang mengelola usaha dan/ a tau memberdayakan produk-produk Ekonomi Kreatif. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif |
| Pengusaha Pariwisata | Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan |
| Pengusahaan Sumber Daya Air | Pengusahaan Sumber Daya Air adalah upaya pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan usaha. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air |
| Penilai | Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya | Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| Penilai Pemerintah | Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah. | Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| Penilaian | Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu. | Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| Penimbunan Limbah B3 | Penimbunan Limbah B3 adalah kegiatan menempatkan limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Di Jawa Barat |
| peninjauan kembali | Proses Mahkamah Agung untuk mereview putusannya sendiri atau putusan pengadilan lain yang berkekuatan tetap. Mahkamah Agung hanya boleh melakukan peninjauan kembali atas dasar kesalahan pokok atau terungkapnya fakta baru (novum). Konsep ini berasal dari Perancis, yaitu ‘request civile’ dalam perkara perdata. Juga disebut ‘herziening’ (istilah Belanda) dalam perkara pidana. | Asian Law Group |
| penipuan | Perbuatan tidak jujur dengan tujuan menipu. | Asian Law Group |
| penjamin emisi efek | Seorang atau perusahaan yang bertindak sebagai orang tengah antara perusahaan yang mengeluarkan efek dengan masyarakat yang akan membeli efek yang baru dikeluarkan tersebut. Ia menjamin suatu emisi dengan kontrak yang dibuatnya dengan perusahaan yang membutuhkan modal. Juga dapat diartikan sebagai pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. | Asian Law Group |
| penjaminan mutu | tindakan untuk memastikan bahwa proses pengendalian mutu telah dilaksanakan. | Glosarium BPK |
| penjelasan | Sama dengan elucidation. | Asian Law Group |
| penjelasan | Bagian dari struktur formal peraturan perundang-undangan yang mengelaborasi atau menjelaskan lebih lanjut dari peraturan tersebut. Bagian penjelasan digunakan untuk kebutuhan interpretasi peraturan tersebut. Umumnya terdiri dari penjelasan umum yang membahas mengenai konteks dan alasan pemberlakuan suatu undang- undang yang kemudian diikuti dengan penjelasan pasal per pasal. Bagian penjelasan ini umumnya dipublikasikan dalam Tambahan Lembaran Negara. | Asian Law Group |
| penjual | Penjual (biasanya tanah). | Asian Law Group |
| Penjualan | Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. | Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| pension | pensiun. | Glosarium BPK |
| pension fund | dana pensiun. | Glosarium BPK |
| Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) | Debitur memohon pada pengadilan untuk menunda sementara waktu kewajiban pelunasan hutangnya dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang memuat pembayaran hutang pada para krediturnya. Permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh debitur (bandingkan dengan kepailitan). | Asian Law Group |
| penuntutan | Pembacaan tuntutan penuntut umum di pengadilan setelah pemeriksaan saksi- saksi selesai. Tujuan utamanya mengemukakan argumen agar terdakwa divonis bersalah dan mendapatkan hukuman tertentu. Hal ini tidak sama dengan pidato penutup jaksa dalam perkara pidana common law. Satu perbedaan penting adalah penuntutan tidak selalu merupakan kesempatan terakhir bagi jaksa. Setelah itu jaksa dapat membacakan tanggapan (replik) terhadap pembelaan terdakwa. Kemudian terdakwa mempunyai hak menanggapi replik (duplik). Lihat juga prosecution (the act of) dan pembelaan. | Asian Law Group |
| penuntutan | Kegiatan menuntut seseorang (yang dilakukan jaksa) ke pengadilan atas dugaan melakukan tindak pidana. Lihat juga prosecutor’s closing address. | Asian Law Group |
| Penurunan Muka Tanah | Penurunan Muka Tanah adalah pergerakan masssa batauan/tanah yang mengalami penurunan dengan kecepatan yang tinggi kearah vertikal. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Lingkungan Geologi |
| Penyandang Disabilitas | Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah M |
| Penyebarluasan Produ Pornografi | Penyebaran Produk Pornografi adalah perbuatan menyebarluasan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawaran, memperjualbelikan, menyewaan, meminjamkan, atau menyediakan produk pornografi | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2018 Pencegahan Dan Penanganan Pornografi |
| Penyediaan Infrastruktur | Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika |
| Penyediaan Sumber Daya Air | Penyediaan Sumber Daya Air adalah penentuan dan pemenuhan volume air per satuan waktu untuk memenuhi kebutuhan air dan daya air serta memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air |
| penyegelan | 1. tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa sebagai salah satu prosedur pemeriksaan dalam rangka mengamankan uang, barang dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara pada saat pelaksanaan pemeriksaan dari kemungkinan usaha pemalsuan, perubahan, pemusnahan, atau penggantian; 2. suatu tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa sebagai salah satu bagian dari prosedur pemeriksaan paling lama 2 x 24 jam dengan memperhatikan kelancaran pelaksanaan pekerjaan/pelayanan di tempat yang diperiksa, penyegelan hanya dilakukan apabila pemeriksaan atas persediaan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara terpaksa ditunda karena sesuatu hal. Penyegelan dilakukan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara dari kemungkinan usaha pemalsuan, perubahan, pemusnahan, atau penggantian pada saat pemeriksaan berlangsung [vide: UU No. 15/2004, Penjelasan Pasal 10 huruf c]. | Glosarium BPK |
| Penyelenggaraan | Penyelenggaraan adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pengaturan, pengelolaan, pengurusan, pelaksanaan, pengawasan, dan penetapan kebijakan. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 Penyelenggaraan Ketenagalistrikan |
| Penyelenggaraan | Penyelenggaraan adalah suatu proses pelaksanaan atau pengelolaan sesuatu pekerjaan yang melibatkan fungsifungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar unit/sub unit. | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Ja |
| Penyelenggaraan Jasa Titipan | Penyelenggaraan Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima, membawa dan/atau menyampaikan surat pos jenis tertentu berupa barang cetakan, surat kabar, sekogram, dan bungkusan kecil paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika |
| Penyelenggaraan Kearsipan | keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2021 |
| Penyelenggaraan Ketenagalistrikan | Penyelenggaraan Ketenagalistrikan adalah kegiatan dalam rangka pengaturan, pengelolaan, pengurusan, pelaksanaan, pengawasan, dan penetapan kebijakan di bidang ketenagalistrikan. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 Penyelenggaraan Ketenagalistrikan |
| Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Upaya dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya, dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 5 Tahun 2021 |
| Penyelenggaraan Telekomunikasi | Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika |
| Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus | Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika |
| penyelidik | Di Indonesia, pejabat polisi ini melakukan penyelidikan. Lihat penyidikan, penyidik dan penyelidikan. | Asian Law Group |
| penyelidikan | Di Indonesia, penyelidikan biasanya dilakukan pejabat polisi (penyelidik) untuk menentukan apakah tindak pidana sebenarnya dilakukan. Lihat penyidik, penyidikan, dan penyelidik. | Asian Law Group |
| penyerahan (levering) | Di Indonesia, beralihnya hak atas suatu benda dari satu pihak ke pihak lainnya. Di negara common law, istilah ini hanya berarti pemindahan penguasaan. | Asian Law Group |
| Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum | Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggungjawab pengelolaan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah Kota. | Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan |
| penyertaan | Termasuk persekongkolan dan penganjuran. | Asian Law Group |
| penyertaan bank | serta - penyertaan bank. | Glosarium BPK |
| Penyiaran | Penyiaran adalah kegiatan memancarluaskan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika |
| Penyiaran Televisi | Penyiaran Televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan, informasi, pendidikan dan hiburan dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika |
| penyidik | Di Indonesia, penyidik melakukan penyidikan. Menurut Pasal 4 KUHAP, penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 5 penyelidik memiliki wewenang yang relatif luas dalam menerima laporan dan menyelidiki tindak pidana. Di sisi lain, seorang penyidik adalah pejabat polisi yang diangkat secara khusus dan berpangkat cukup tinggi. Lihat penyidikan, penyelidik dan penyelidikan. | Asian Law Group |
| Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia | Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil |
| Penyidik Pegawai Negeri Sipil | Selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 5 Tahun 2021 |
| Penyidik Pegawai Negeri Sipil | Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil |
| penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) | Pejabat negara ini biasanya membantu penyidikan polisi sering dengan memberikan nasehat ahli. | Asian Law Group |
| penyidikan | Dilakukan oleh penyidik. Penyidikan dilakukan setelah penyelidikan dan dapat termasuk pemeriksaan tersangka dan saksi dengan atau tanpa penangkapan atau penahanan dalam rangka mengumpulkan barang bukti. Setelah penyidikan selesai dan kalau polisi berpendapat barang bukti cukup, perkara dapat diserahkan kepada penuntut umum. Lihat penyidik, penyelidik dan penyelidikan. | Asian Law Group |
| Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah | Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 Retribusi Daerah |
| Penyimpanan Limbah B3 | Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3, dengan maksud menyimpan sementara | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Di Jawa Barat |
| penyimpangan | proses, cara, perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, program, dan rencana yang telah ditentukan. | Glosarium BPK |
| Penyusutan Arsip | kegiatan pengurangan jumlah Arsip dengan cara pemindahan Arsip Inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan Arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan Arsip Statis kepada Lembaga Kearsipan Daerah | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2021 |
| per annum/per tahun | jangka waktu yang dipakai sebagai dasar untuk menentukan bunga, deviden, dan diskonto. | Glosarium BPK |
| Perairan Pesisir | Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-plau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039 |
| Perairan Umum | Perairan Umum adalah danau, waduk dan sungai yang melintas Kabupaten/Kota. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan Dan Retribusi Usaha Perikanan |
| peralihan / pemindahan hak | Berpindahnya hak atas tanah dari satu pihak ke pihak lain, misalnya peralihan hak atas tanah dari penjual ke pembeli dalam suatu transaksi jual beli tanah. | Asian Law Group |
| perancangan dokumen hukum | Proses penyusunan dokumen yang memiliki implikasi atau berkekuatan hukum baik bagi pihak yang membuatnya atau yang berdampak pada pihak ketiga. | Asian Law Group |
| perancangan undang-undang | Proses penyusunan RUU. | Asian Law Group |
| Perangkat Daerah | Unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi | Undang-Undang 23 Tahun 2014 |
| Peranserta Masyarakat | Peranserta Masyarakat adalah k'eikutsertaan masyarakat dalam berbagai upaya dan kegiatan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Dan Rehabilitasi Lahan Kritis |
| perantara pedagang efek | Seorang atau perusahaan yang bertindak sebagai perantara bagi pemodal yang ingin membeli atau menjual efek di pasar modal/bursa. Orang atau perusahaan yang sama dapat juga menjual atau membeli efek atas namanya sendiri, bila ia melakukan ini ia bertindak bukan lagi sebagai perantara tetapi sebagai pedagang. | Asian Law Group |
| peraturan belum memadai | peraturan yang tidak lengkap , peraturan yang tidak rinci, peraturan yang memungkinkan banyak penafsiran. | Glosarium BPK |
| Peraturan Daerah | Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat yang mengandung sanksi pidana. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil |
| Peraturan Pemanfaatan Ruang | Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang perysaratan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap zona dan pemanfaatanya | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039 |
| peraturan pemerintah | Biasanya melaksanakan atau mengisi kekosongan dalam undang-undang atau menjelaskan hal yang disebut dalam undang-undang dan perlu diatur lebih lanjut. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan letaknya di bawah undang-undang. | Asian Law Group |
| peraturan perundang- undangan | Istilah umum untuk semua perangkat hukum yang dikeluarkan oleh parlamen, pemerintah atau pejabat. Meliputi undang- undang dan peraturan yang lebih rendah. Misalnya, ‘peraturan perundang-undangan tentang hak cipta’ mengacu kepada Undang-Undang Hak Cipta dan semua peraturan lebih rendah yang berkaitan dengan hak cipta seperti peraturan pemerintah. Lihat tata urutan peraturan perundang- undangan. | Asian Law Group |
| perbantuan | Membantu atau memberikan kesempatan kepada pelaku utama dalam melakukan tindak pidana. Menurut hukum Indonesia, hukuman untuk pelaku perbantuan dikurangi menjadi dua pertiga dari yang dijatuhkan atas pelaku utama (Pasal 57(1), KUHP). | Asian Law Group |
| perbanyakan | Merupakan hak ekslusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta dan mencakup hak penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial, dengan menggunakan bentuk nyata yang sama ataupun tidak sama dengan karya asli. | Asian Law Group |
| perbendaharaan negara | pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. | Glosarium BPK |
| perbuatan administrasi negara yang melawan hukum (onrecht matige overb heidsdaad) | Menurut Indonesian law, perbuatan yang disengaja maupun tidak, yang melanggar undang-undang, peraturan-peraturan formil yang berlaku dan juga kepatutan dalam masyarakat, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkena. Bandingkan dengan ultra vires. | Asian Law Group |
| perbuatan administrasi negara yang sewenang- wenang (abuse de droit; dad van willekeur) | Di Indonesia, perbuatan administrasi negara yang berada di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan (pelanggaran perundang-undangan). Lihat ultra vires dan perbuatan administrasi negara yang melawan hukum. | Asian Law Group |
| perbuatan administrasi yang menyalahgunakan wewenang (de tournement de pouvoir) | Penyalahgunaan wewenang untuk mencapai kepentingan umum yang dimaksudkan oleh peraturan yang menjadi dasar kewenangannya dan merugikan pihak-pihak yang terkena. Bandingkan dengan improper purpose. | Asian Law Group |
| perbuatan melawan hukum | Tidak ada persamaan konsep ini yang tepat dalam negara yang menganut tradisi common law. Tetapi berdasarkan ketentuan ini banyak negara yang menganut sistem hukum kontinental telah mengembangkan hukum tort-nya. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan ‘tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut’. Perbuatan yang melawan hukum dan menyebabkan kerugian itu tidak harus dilakukan dengan sengaja, tapi juga dapat disebabkan karena kelalaian atau ketidakhati-hatian. Menurut ilmu hukum dan yurisprudensi Indonesia pengertian ‘perbuatan yang melawan hukum’ agak luas – termasuk di dalamnya adalah bukan hanya ketentuan peraturan perundang-undangan tetapi juga ‘hukum tidak tertulis’ termasuk norma- norma pokok dalam kehidupan bermasyarakat. | Asian Law Group |
| perbuatan tercela | 1. Perilaku yang tidak pantas, bertentangan dengan hukum atau salah dalam konteks jabatan atau fungsi tertentu. 2. Perbuatan yang tidak pantas menurut ukuran etika, kesusilaan atau hukum. | Asian Law Group |
| percentage | persentase. | Glosarium BPK |
| percentage growth | persentase pertumbuhan. | Glosarium BPK |
| percobaan | Bandingkan dengan masa percobaan dan hukuman percobaan. | Asian Law Group |
| perda (peraturan daerah) | Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan Daerah berisikan penjabaran peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi tingkatannya | Asian Law Group |
| Perdagangan | Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2020 Pusat Distribusi Provinsi |
| perdagangan oleh orang dalam | Perdagangan efek suatu perusahaan oleh mereka yang tergolong ‘orang dalam’ sebab mereka memiliki informasi penting yang tidak terbuka untuk umum, tetapi kalau informasi tersebut dibuka untuk umum akan berpengaruh terhadap harga efek tersebut. | Asian Law Group |
| perdamaian | Kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara di luar persidangan. Perdamaian dapat dilakukan pada setiap saat sebelum putusan hakim dijatuhkan. Perdamaian menjadi perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Lihat dading. | Asian Law Group |
| perdata | Dalam arti hukum non-kriminal. Lihat hukum perdata. | Asian Law Group |
| Perencanaan Kebutuhan | Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. | Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah | Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 |
| Perencanaan Tenaga Kerja Mikro | Perencanaan Tenaga Kerja Mikro yang selanjutnya disebut PTK Mikro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis dalam Pemerintah Daerah, maupun swasta dalam rangka meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada Pemerintah Daerah atau perusahaan yang bersangkutan. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyel |
| performance analysis | analisis kinerja. | Glosarium BPK |
| performance appraisal | nilai - penilaian kinerja. | Glosarium BPK |
| performance bond | jaminan pelaksanaan. | Glosarium BPK |
| performance budgeting | kinerja anggaran. | Glosarium BPK |
| performance fund | dana kinerja. | Glosarium BPK |
| performance report | laporan kinerja. | Glosarium BPK |
| Perikanan | Perikanan adalah segala hal atau semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pasca produksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem. | Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan |
| Perikanan | Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam |
| Perikanan Budidaya | Perikanan Budidaya adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan biota perairan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039 |
| Perikanan Tangkap | Perikanan Tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039 |
| perikatan | Hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Di Indonesia, konsep perikatan juga meliputi perjanjian obligatoir setelah terlaksananya suatu perbuatan atau penyerahan sesuatu hal dan juga dapat ditimbulkan oleh peraturan perundang- undangan. Lihat kontrak dan perjanjian. | Asian Law Group |
| perimbangan keuangan pusat – daerah | Di Indonesia, pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar-Daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan. | Asian Law Group |
| peringkat hak tanggungan | Urutan pembebanan hak tanggungan dari suatu tanah bila tanah tersebut dibebankan hak tanggungan untuk menjamin pelunasan lebih dari satu utang. Di Indonesia, urutan hak tanggungan ini dilihat dari tanggal pendaftaran hak tanggungan tersebut di kantor pertanahan. | Asian Law Group |
| perintah transaksi/fill or kill; all or none/a on | istilah dalam perdagangan surat berharga yang merupakan perintah untuk menjual atau membeli surat berharga tertentu yang kalau tidak segera dilaksanakan berarti transaksi dibatalkan, biasanya perintah untuk menjual atau membeli ini dilakukan ketika seorang nasabah ingin memberi saham tertentu dalam jumlah yang besar dan pada harga yang tertentu pula; sin. jual atau beli. | Glosarium BPK |
| period cost to sales ratio | rasio beban tetap terhadap penjualan. | Glosarium BPK |
| periode anggaran keuangan/financial budget periode | jangka waktu yang menentukan awal dan akhir suatu anggaran keuangan. | Glosarium BPK |
| periode bunga majemuk/compounding periode | periode waktu yang menjadi dasar perhitungan; bunga majemuk diartikan bunga berbunga dan periode waktu dapat berupa harian, bulanan, tahunan, atau penggunaan dasar waktu lainnya. | Glosarium BPK |
| Peristiwa Kependudukan | Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP, dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. | Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Admin |
| Peristiwa Penting | Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, pembatalan perkawinan, perubahan nama, atau perubahan status kewarganegaraan. | Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Admin |
| Peristiwa Penting lainnya | Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin. | Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Admin |
| Perizinan Tertentu | Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 Retribusi Daerah |
| perjanjian | Tindakan hukum antara para pihak yang mengikat mereka secara hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Bisa berbentuk lisan (perjanjian) atau tertulis (perjanjian tertulis; kontrak). Lihat juga perikatan dan kontrak. | Asian Law Group |
| perjanjian bersyarat | Suatu perjanjian yang memerlukan dipenuhinya suatu syarat sebelum mengikat dan berlaku bagi para pihak. | Asian Law Group |
| perjanjian formal | Mengacu kepada kontrak-kontrak tertentu yang harus dibuat secara tertulis. | Asian Law Group |
| perjanjian internasional | Lihat traktat. | Asian Law Group |
| perjanjian kerja | Perjanjian antara pekerja dengan pemberi kerja yang memuat hak, dan kewajiban para pihak. | Asian Law Group |
| Perjanjian Kerja | Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syaratsyarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyel |
| perjanjian kerja bersama | Di Indonesia, perjanjian hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. | Asian Law Group |
| Perjanjian Kerja Bersama | Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada Dinas dengan pengusaha atau beberapa beberapa pengusaha, atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyel |
| Perjanjian Pemborongan Pekerjaan | Perjanjian Pemborongan Pekerjaan adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pemborongan lintas Kabupaten/Kota yang memuat hak dan kewajiban para pihak | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyel |
| Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh | Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh yang selanjutnya disingkat PPJP adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang memuat hak dan kewajiban para pihak. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyel |
| perjanjian timbal balik | Salah satu jenis perjanjian dimana kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk saling melaksanakan prestasi tertentu. | Asian Law Group |
| perjumpaan utang (kompensasi) | Pengurangan utang yang ditagih oleh debitur sebesar jumlah utang yang terutang pada kreditur. | Asian Law Group |
| perkara | ‘Matter’ sering memiliki arti yang sama dengan ‘perkara’ tetapi juga dapat dipakai secara lebih luas untuk mengacu kepada isu (soal, masalah, permasalahan) tertentu dalam suatu perkara. Memiliki beberapa arti yang luas antara lain: 1. perkara atau persidangan tertentu; 2. kuatnya argumen atau bukti yang diajukan salah satu pihak. Misalnya, artinya ‘Apakah case anda kuat?’ adalah sama dengan ‘apakah argumen anda kuat dan didukung bukti yang kuat?’ | Asian Law Group |
| perkara (perdata) | Perkara perdata yang diajukan oleh suatu pihak (penggugat) terhadap pihak lain (tergugat). | Asian Law Group |
| perkebunan inti rakyat | Program pemerintah Indonesia yang menggunakan tanah kosong milik negara untuk meningkatkan bidang perkebunan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan dengan mengsinergikannya melalui program transmigrasi. Lihat plasma. | Asian Law Group |
| Perlengkapan Kerja | Perlengkapan Kerja adalah alat kantor dan kelengkapan kantor yang digunakan aparatur untuk melaksanakan tugas menurut fungsi dan kedudukan pejabat dan pegawai yang memakainya, serta menurut jenis peketjaan yang dilaksanakan. | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Jawa B |
| Perlindungan Anak | h segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 |
| Perlindungan Khusus | suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 |
| Perlindungan Lingkungan Geologi | Perlindungan Lingkungan Geologi adalah upaya melindungi keberadaan, sifat serta jenis lingkungan geologi dari dampak kegiatan manusia maupun pembangunan dan upaya melindungi hasil pembangunan dari unsur lingkungan geologi yang membahayakan | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Lingkungan Geologi |
| Perlindungan nelayan | Perlindungan nelayan adalah segala upaya baik berupa pencegahan maupun penanganan untuk membantu nelayan dalam menghadapi permasalahan dan/atau kesulitan dalam melakukan penangkapan ikan. | Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan |
| Perlindungan PembudiDaya Ikan dan Petambak Garam | Perlindungan PembudiDaya Ikan dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman di Daerah. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam |
| Perlindungan TKI | Perlindungan TKI adalah segala daya upaya untuk melindungi hak dan kepentingan tenaga kerja sebelum, selama penempatan, dan sesudah purna tugas. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Barat |
| Perlintasan | Perlintasan adalah suatu perairan dimana terdapat satu atau lebih jalur lalu lintas yang saling berpotongan dengan satu atau lebih jalur lainnya | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039 |
| permanent assets | harta tetap. | Glosarium BPK |
| permanent file | berkas permanen. | Glosarium BPK |
| permohonan | Permintaan yang disampaikan oleh suatu pihak kepada pengadilan yang intinya meminta penetapan pengadilan mengenai suatu hal. Lihat pemohon. | Asian Law Group |
| permohonan pailit | Permohonan pailit yang diajukan oleh debitur (dan bukan oleh krediturnya). | Asian Law Group |
| Permukiman | Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, yang berupa kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. | Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan |
| Pernberdayaan Masyarakat | Pernberdayaan Masyarakat adalah proses untuk meningkatkan pengetahllan, kesadaran dan kemampuan individu, keluarga, serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan secara fasilitasi proses pemecahan permasalahan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif serta memperhatikan kebutuhan potensi dan sosial budaya setempat. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 Penyelenggaraan Kesehatan |
| Pernyataan Hak-Hak Manusia | Pernyataan tentang hak asasi manusia yang disebut terlindung di suatu negara yang biasanya termuat dalam undang- undang dasar atau undang-undang negara tersebut. | Asian Law Group |
| pernyataan pailit | Pernyataan oleh pengadilan bahwa seorang debitur pailit, yang juga memuat antara lain penunjukan kurator dan hakim pengawas. | Asian Law Group |
| perpetual bond | obligasi bunga abadi. | Glosarium BPK |
| perpetuity | anuitas abadi. | Glosarium BPK |
| Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) | Pasal 22 Undang-Undang Dasar Indonesia memberi wewenang kepada Presiden untuk memberlakukan produk hukum tersebut apabila terjadi kegentingan yang memaksa. Suatu Perpu menjadi tidak berlaku kecuali DPR mengesahkannya pada sidang pertama setelah Perpu terkait dikeluarkan. Lihat tata urutan peraturan perundang- undangan. | Asian Law Group |
| Perpustakaan | institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 12 Tahun 2021 |
| persaingan tidak sehat | Persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha (Pasal 1(6), Undang- undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). Serupa dengan anti-monopoli. | Asian Law Group |
| Persandian | kegiatan di bidang pengamanan sistem Informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori dan seni dari ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 |
| persekongkolan | Dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang tidak melanggar hukum dengan cara yang melanggar hukum. Lihat perbantuan. | Asian Law Group |
| persekutuan perdata | Suatu perikatan yang muncul dari dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu kedalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. "Sesuatu" yang dimasukkan kedalam perikatan dapat berupa uang, barang atau ketrampilan sebagai kontribusi dari masing-masing pihak. Lihat perserikatan. | Asian Law Group |
| perselisihan industrial | Perselisihan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja. | Asian Law Group |
| persentase pertumbuhan/percentage growth | perbedaan suatu hal dalam dua kurun waktu yang berbeda atau lebih yang dinyatakan dalam persentase dari angka semula; kenaikan jumlah penjualan atau pendapatan dari satu tahun ke tahun berikutnya yang dinyatakan dalam laporan pendapatan tahunan; angka persentase untuk ini dihitung berdasarkan perbandingan antara angka penjualan atau pendapatan pada tahun kedua dibagi selisih antara penjualan atau pendapatan tahun pertama dan tahun kedua. | Glosarium BPK |
| persentase/percentage | angka yang menunjukkan nilai sesuatu dalam bilangan per seratus, antara lain digunakan untuk menunjukkan tingkat suku bunga, dividen, dan perbandingan statistik. | Glosarium BPK |
| perserikatan | Hubungan yang terjadi antara dua atau lebih orang yang bekerjasama dalam suatu bisnis entitas. Bila dibandingkan dengan sebuah perusahaan sebuah perserikatan tidaklah merupakan suatu badan hukum. Setiap partner oleh karenanya secara pribadi bertanggungjawab terhadap hutang-hutang dari perserikatan. | Asian Law Group |
| Perserikatan Bangsa- bangsa | Organisasi internasional terbesar yang dibentuk pasca perang dunia ke-2 yaitu 24 Oktober 1945 dan bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta meningkatkan hubungan dan kerjasama internasional. | Asian Law Group |
| persero | Sering juga disebut PT Persero. Bentuk usaha negara yang semula berbentuk perusahaan negara (PN), yang kemudian demi efisiensi diubah menjadi bentuk perseroan terbatas (PT), yang modalnya seluruh atau sebagian merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. | Asian Law Group |
| perseroan | Badan hukum yang terpisah secara hukum dari para pemilik dan pengelolanya. Ciri- ciri perseroan termasuk suksesi perpetual, kemampuan membeli dan menjual tanah dan benda maupun menggugat dan digugat. Lihat corporate veil, badan hukum dan perseroan terbatas. | Asian Law Group |
| perseroan terbatas | Badan hukum yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham. Oleh karena perseroan adalah badan hukum yang berdiri sendiri, para pemilik (pemegang saham) dan direksinya biasanya tidak bertanggung jawab atas utang perusahaan jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, yaitu tanggung jawabnya terbatas. Tanggung jawab para pemegang saham terbatas pada nilai saham yang telah ditanam atau dijanjikan akan ditanamnya. Para direksi biasanya tidak bertanggung jawab atas utang perseroan kecuali melanggar kewajiban direksi. | Asian Law Group |
| perseroan terbuka | Di beberapa negara, perusahaan yang sahamnya dapat dibeli masyarakat umum melalui bursa efek. Di Indonesia, perusahaan yang pemegang sahamnya lebih dari 300 orang atau badan hukum. Tidak semua perseroan terbuka mencatatkan sahamnya di bursa. Bandingkan dengan perseroan tertutup. | Asian Law Group |
| perseroan tercatat | Perusahaan yang sahamnya terdaftar di bursa efek dan dapat dibeli oleh masyarakat umum. | Asian Law Group |
| perseroan tertutup | Perusahaan yang sahamnya tidak terdaftar di bursa untuk dibeli oleh masyarakat umum. Bandingkan dengan perseroan terbuka. | Asian Law Group |
| persetujuan | Salah satu tahapan dalam proses legislasi di Indonesia di mana DPR menetapkan RUU yang sebelumnya telah disetujui DPR dan Presiden. Lihat mengesahkan dan legislasi. | Asian Law Group |
| persidangan yang adil | Persidangan pengadilan yang dilakukan sesuai prosedur. Salah satu unsur penting adalah ketidakberpihakan. | Asian Law Group |
| persona non grata | 1. an unwelcome person -- this is the basis of expulsion in diplomatic exchanges; 2. a. orang yang tidak disukai atau tidak disenangi; b. sikap politik yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada seseorang warga negara asing yang berada di wilayah negara tersebut dan mempunyai kekebalan diplomatik. | Glosarium BPK |
| personal account | rekening pribadi. | Glosarium BPK |
| personal check | cek perseorangan. | Glosarium BPK |
| personal liability/tanggung jawab personal | dalam hukum perusahaan, istilah ini menunjuk pada tanggung jawab pribadi pemegang saham dan direksi atas perbuatan hukum perseroan selama belum diperoleh status sebagai badan hukum. | Glosarium BPK |
| personal loan | kredit perseorangan. | Glosarium BPK |
| Pertambangan | Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan yang meliputi penyelidikan umum, ekplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039 |
| pertanyaan yang mengarahkan | Dalam sistem yang menganut common law, pertanyaan kepada saksi yang mengarahkan saksi untuk memberikan jawaban tertentu. Dalam hukum acara Indonesia diperbolehkan. | Asian Law Group |
| pertemuan akhir | komunikasi antara pimpinan entitas yang diperiksa dengan tim pemeriksa setelah dilaksanakannya pemeriksaan dilapangan yang biasanya diserahkan pula temuan pemeriksaan dalam pertemuan ini. | Glosarium BPK |
| pertemuan awal | komunikasi sebelum dilaksanakannya pemeriksaan di lapangan antara pimpinan entitas yang diperiksa dengan tim pemeriksa. | Glosarium BPK |
| pertentangan kepentingan | Keadaan dimana seseorang mempunyai kepentingan pribadi yang tidak konsisten dengan kewajibannya kepada pihak lain. | Asian Law Group |
| pertimbangan hukum | Bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan suatu perkara. See ratio. | Asian Law Group |
| perubahan | Apabila perjanjian diubah dengan persetujuan para pihak. Perubahan tersebut tidak terlalu besar sehingga tidak merupakan pembuatan perjanjian baru. | Asian Law Group |
| Perubahan Akta Pencatatan Sipil | Perubahan Akta Pencatatan Sipil adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat dari adanya perubahan data | Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Admin |
| Perumahan | Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. | Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan |
| Perumahan Cluster | Perumahan Cluster adalah unit hunian yang dikelompokan secara bersama-sama dalam lingkungan perumahan yang tertutup karena memiliki akses masuk dan keluar dari satu gerbang, menutup area terbuka untuk umum | Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan |
| Perumahan Tidak Bersusun | Perumahan Tidak Bersusun adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian, baik berlantai satu atau dua. | Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan |
| Perumusan | Perumusan adalah proses menyusun, mengkaji, hingga menetapkan suatu rumusan kebijakan. | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Ja |
| perundingan bipartit | Perundingan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan antara pengusaha dan serikat pekerja yang sudah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja yang dilakukan dalam suatu lembaga kerja sama bipartit yang merupakan forum komunikasi dan konsultasi bagi kedua belah pihak. | Asian Law Group |
| perundingan tripartit | Perundingan antara organisasi pengusaha, serikat pekerja dan pemerintah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah dalam suatu lembaga kerja sama tripartit yang berfungsi sebagai forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah bagi ketiga pihak. | Asian Law Group |
| Peruntukan Air | Peruntukan Air adalah penggolongan air pada sumber air menurut jenis penggunaannya. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air |
| perusahaan | Perkumpulan orang yang dibentuk untuk tujuan menghasilkan laba. Perusahaan adalah konsep yang lebih luas dibandingkan perseroan – misalnya, termasuk di dalamnya adalah usaha patungan yang bukan badan hukum. | Asian Law Group |
| perusahaan efek | Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, manajer investasi. | Asian Law Group |
| perusahaan induk | Perusahaan yang menguasai satu atau beberapa perusahaan lain (anak perusahaan). Hal ini dapat terjadi kalau perusahaan tersebut menguasai dewan direksi atau sebagian besar para pemilih pada rapat umum pemegang saham, atau memiliki sebagian besar modal saham perusahaan lain tersebut. Lihat subsidiary company. | Asian Law Group |
| perusahaan negara/daerah | badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat/daerah. | Glosarium BPK |
| Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia | Selanjutnya disingkat P3MI adalah badan usaha yang berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia dan menyelenggarakan aktivitas di Jawa Barat | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 2 Tahun 2021 |
| Perusahaan Perseroan Daerah | Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2021 |
| perusahaan perseroan terbuka/persero terbuka | persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal [vide: UU No. 19/2003). | Glosarium BPK |
| perusahaan perseroan/persero | bumn yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan [vide: UU No. 19/2003). | Glosarium BPK |
| Perusahaan Swasta | Perusahaan Swasta adalah perusahaan milik swasta yang melaksanakan aktivitas di Jawa Barat, balk swasta nasional maupun swasta asing. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Dan Rehabilitasi Lahan Kritis |
| perusahaan umum/perum | bumn yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan [vide: UU No. 19/2003). | Glosarium BPK |
| Pesangon | Pesangon adalah irnbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan bagi Pejabat Pengelola dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan/atau tenaga profesional lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan. | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Remunerasi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Kesehatan Pemerint |
| Pesantren | Lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’alla, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 |
| Peserta Didik | Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah M |
| Petambak Garam Kecil | Petambak Garam Kecil adalah Petambak Garam yang melakukan Usaha Pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare, dan perebus Garam. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam |
| petitum | Tuntutan atau permohonan dari penggugat, yang termuat pada akhir surat gugatan. | Asian Law Group |
| Petugas Registrasi | Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kelurahan atau nama lainnya. | Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Admin |
| petunjuk | perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. | Glosarium BPK |
| petunjuk teknis pemeriksaan | petunjuk yang memuat teknik-teknik dan urutan langkah pemeriksaan yang harus dilakukan terhadap suatu objek pemeriksaan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran pemeriksaan. | Glosarium BPK |
| piagam | Lihat traktat. | Asian Law Group |
| pialang | Sama dengan perantara pedagang efek. Lihat hukum pidana. | Asian Law Group |
| pialang gadai/pawn broker | seseorang atau perusahaan yang mempunyai izin untuk melakukan usaha dalam pemberian pinjaman uang dalam jangka pendek dengan jaminan suatu barang atau dokumen berharga atas nama peminjam; apabila sampai dengan enam bulan pembayaran kembali pinjaman tersebut tidak dilaksanakan, barang jaminan akan dijual dan hasilnya akan digunakan sebagai pelunasan pinjaman tersebut; aktivitas ini di indonesia harus mendapatkan izin sebagai bank atau rumah gadai. | Glosarium BPK |
| pialang/broker | perantara dalam perdagangan yang diangkat dan disumpah; dalam mengadakan perjanjian, perantara bertindak untuk dan atas nama pengamanat dengan menerima provisi; ia tidak mempunyai hubungan kerja yang tetap dengan pengamanat. | Glosarium BPK |
| pidana pokok | Hukuman pokok yang dijatuhkan hakim terhadap terpidana. Di Indonesia, jenis hukuman dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pengawasan, denda dan pidana kerja sosial. | Asian Law Group |
| pidana tambahan | Hukuman tambahan terhadap terpidana, tetapi lebih bersifat perdata yang dijatuhkan setelah pidana pokok. Pidana tambahan termasuk pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim. | Asian Law Group |
| pierce the corporate veil/pembukaan tabir perusahaan | suatu doktrin dalam hukum perusahaan yang menyatakan bahwa dalam hal-hal tertentuperusahaan sebagai suatu badan hukum dapat dikesampingkan, khususnya bila menyangkut kelompok-kelompok perusahaan, akibatnya tanggung jawab hukum atas perbuatan hukum dari perusahaan dapat dimintakan dari para pemegang sahamnya, direksi, dan tanggung jawab perusahaan induk terhadap perbuatan hukum anak perusahaannya, meskipun sesungguhnya kedua perusahaan tersebut merupakan badan hukum yang terpisah. | Glosarium BPK |
| pihak ketiga | Pihak yang tidak merupakan pihak dari suatu hubungan hukum yang ada pada pihak-pihak lain. | Asian Law Group |
| Pihak Lain | . Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah | Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| pihak terafiliasi/affiliate | anggota dewan komisaris atau pengawas direksi, pejabat, atau karyawan bank; anggota pengurus, badan pemeriksa, direksi, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hukum, akuntan publik, penilai; pihak yang memberikan jasanya kepada bank yang bersangkutan, termasuk konsultan, konsultan hukum, akuntan publik, penilai; pihak yang berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh bank indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank. | Glosarium BPK |
| Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok | Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Pimpinan atau Penanggungjawab adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2019 Kawasan Tanpa Rokok |
| Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok | Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Pimpinan atau Penanggungjawab adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2019 Kawasan Tanpa Rokok |
| Pindah Datang Penduduk | Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru. | Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Admin |
| Pinjam Pakai | Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur. | Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| pinjaman daerah | semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga .daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. | Glosarium BPK |
| pinjaman loan/non purpose loan | pinjaman yang penggunaannya tidak mengikat; biasanya, jenis pinjaman ini bersifat komersial. | Glosarium BPK |
| pinjaman lunak/soft loan | fasilitas pinjaman dengan syarat-syarat pelunasan ringan, tingkat suku bunga rendah dan berjangka waktu panjang; fasilitas ini diberikan oleh bank pembangunan multilateral dan bilateral, seperti ibrd, oecf untuk pembiayaan proyek pembangunan di negara-negara berkembang; biasanya, pinjaman lunak tersebut berjangka waktu panjang sampai dengan 50 tahun, selama masa tenggang hanya membayar bunga dan biaya pelayanan; negara berkembang dengan pendapatan per kapita rendah dan negara berkembang yang mempunyai masalah dalam neraca pembayaran akan memperoleh fasilitas dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah dari jadwal pembayaran yang lebih ringan. | Glosarium BPK |
| pinjaman subordinasi/subordinated loan | pinjaman yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) ada perjanjian tertulis antara bank dan pemberi pinjaman; (2) ada persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia; dalam hubungan ini pada saat bank mengajukan permohonan, bank harus menyampaikan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut; (3) tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh; (4) minimum berjangka waktu 5 tahun; (5) apabila pelunasan. sebelum jatuh tempo harus ada persetujuan dari Bank Indonesia; dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat; (6) apabila terjadi likuidasi, hak tagihnya berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada; pengertian pinjaman subordinasi tersebut termasuk pula utang, dalam rangka kredit yang dananya berasal dari bank dunia, nordic investment bank, dan lembaga keuangan internasional serupa; perlakuan sebagai pinjaman subordinasi tersebut mulai sejak diterimanya dana dimaksud oleh bank sampai dengan saat jatuh tempo menurut perjanjian penerusan pinjaman tersebut; jumlah pinjaman subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai modal untuk sisa jangka waktu lima tahun terakhir adalah pinjaman subordinasi dikurangi amortisasi yang dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (prorata) sebesar 50% dari modal inti; hal itu berdasarkan SEBI No. 26/1/BPPP tanggal 29 mei 1993. | Glosarium BPK |
| pinjaman terikat/tied loan | pinjaman luar negeri dengan persyaratan tertentu, biasanya berupa keharusan penggunaannya untuk membeli barang atau jasa yang berasal dari negara kreditur. | Glosarium BPK |
| piutang negara/daerah | jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat/daerah dan/atau hak pemerintah pusat/daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. | Glosarium BPK |
| plafon/ceiling | pagu. | Glosarium BPK |
| plasma | Sistem pengembangan perkebunan di wilayah yang lebih kecil. Lihat perkebunan inti rakyat. | Asian Law Group |
| plastik putih/white plastic | bentuk kejahatan kartu kredit yang pedagangnya mengetahui telah menerima transaksi penipuan; orang yang menciptakan modus seperti ini membeli barang dagangan dengan kartu kredit dengan nomor rekening yang sah; oleh karena itu, diberi nama plastik putih kemudian menjual barang dagangan tersebut secara tunai dan pedagang dibayar dengan sebagian hasil penjualan tersebut. | Glosarium BPK |
| pleidoi | Sama dengan pembelaan. | Asian Law Group |
| PNBP Terutang | kewajiban PNBP dari Wajib Bayar kepada Pemerintah yang walib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan | Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 |
| pokrol bambu | Seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan hukum. | Asian Law Group |
| Pola Pengelolaan Keuangan BLUD | Pola Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan flesibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pengel |
| Pola Pengelolaan Sumber Daya Air | Pola Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air |
| Pos | Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika |
| posisi kasus | Ringkasan fakta perkara, misalnya dalam kumpulan putusan pengadilan. Di negara yang menganut common law, headnote biasanya lebih terfokus pada masalah hukum daripada fakta. Bandingkan dengan abstrak hukum. | Asian Law Group |
| posita | Uraian mengenai kejadian atau kronologis yang menjadi dasar gugatan. | Asian Law Group |
| positivisme | Mazhab pemikiran yang mengajarkan bahwa ketika penguasa telah mengesahkan suatu undang-undang maka undang-undang itu mengikat warga negara tanpa melihat kegunaan atau kepantasan undang-undang tersebut. | Asian Law Group |
| post dated | tanggal mundur. | Glosarium BPK |
| post-dated cheque | cek mundur. | Glosarium BPK |
| potensi | kemungkinan besar akan terjadi sesuatu hal. misalnya, potensi kerugian negara. | Glosarium BPK |
| power of attorney/surat kuasa | dokumen tertulis yang berisi pemberian kewenangan kepada agen oleh prinsipalnya; surat yang berisi bahwa seseorang memberikan kuasa kepada orang lain agar yang disebutkan terakhir ini melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama si pemberi kuasa. | Glosarium BPK |
| pra penuntutan | Jika menurut penuntut umum BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik masih kurang lengkap, penuntut umum dapat memerintahkan penyidik untuk melengkapinya. | Asian Law Group |
| pra-peradilan | Menurut Pasal 77 KUHAP pengadilan negeri dapat melaksanakan sidang praperadilan untuk menentukan apakah penangkapan atau penahanan dilakukan secara sah. Pengadilan juga berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Sidang seperti ini diketuai seorang hakim tunggal (Pasal 78(2)) dan dapat dilaksanakan atas permohonan terdakwa, keluarga terdakwa atau wakilnya atau korban dan keluarganya sesuai permohonan kepada ketua pengadilan negeri (Pasal 79). Apabila hakim menimbang pengangkapan atau penahanan melawan hukum, terdakwa harus dibebaskan (Pasal 82(3)(a)). Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya banding (Pasal 83(1)). | Asian Law Group |
| pra-syarat | Persyaratan awal yang harus dipenuhi sebelum suatu pihak akan setuju untuk mengikatkan diri untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan kontrak. Lihat perjanjian bersyarat. | Asian Law Group |
| praduga | Sesuatu yang oleh hukum atau pengadilan dianggap benar kecuali terbukti sebaliknya. Misalnya, praduga tak bersalah, yaitu terdakwa diasumsikan tidak bersalah sampai terbukti bersalah. | Asian Law Group |
| praduga tidak bersalah | Terdakwa diasumsikan tidak bersalah sampai dia mengakui perbuatannya atau terbukti bersalah di pengadilan. Praduga ini merupakan salah satu konsep yang paling mendasar dari hukum pidana di tradisi common law dan banyak negara yang menganut tradisi hukum kontinental. | Asian Law Group |
| praktisi hukum | Pengacara yang berpraktek hukum, baik litigasi maupun non-litigasi. | Asian Law Group |
| Prasarana Kerja | Prasarana Kerja aparatur adalah segala fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses ketja aparatur dalam meningkatkan kinetja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berupa gedung negara. | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Jawa B |
| Prasarana Sumber daya Air | Prasarana Sumber daya Air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air |
| precedent/preseden | tindakan hakim yang dalam mengambil keputusan terhadap suatu masalah hukum mengikuti keputusan hakim sebelumnya apabila masalah hukum yang dihadapinya sama; keputusan hakim atas suatu masalah hukum tertentu yang kemudian diikuti atau dijadikan contoh oleh hakim-hakim lainnya apabila mereka menghadapi masalah hukum yang sama. | Glosarium BPK |
| predikasi (predication) | the totality of circumstances that would lead to a reasonable, professionally trained, and prudent individual to believe a fraud has occurred, is occurring, and/or will occur. predication is the basis upon which an examination is commenced. investigative audit should not be conducted without proper predication†terjemahan: keseluruhan dari peristiwa, keadaan pada saat peristiwa itu, dan segala hal yang terkait atau berkaitan yang dapat membawa seseorang yang memiliki akal sehat, profesional, dan memiliki tingkat kehati-hatian, untuk yakin bahwa fraud telah, sedang atau akan terjadi. predikasi adalah dasar untuk memulai pemeriksaan investigatif. pemeriksaan investigatif sebaiknya tidak dilakukan tanpa adanya predikasi yang memadai. | Glosarium BPK |
| preemptive rights/hak beli pertama | hak pemegang saham suatu perusahaan untuk membeli saham baru atau lama sebelum saham itu dijual kepada umum. | Glosarium BPK |
| preferential debts/piutang yang diistimewakan | piutang yang krediturnya diistimewakan sehingga ia akan memperoleh pembayaran terlebih dahulu daripada kreditur lainnya atas utang debitur yang diperoleh dari kekayaan debitur [Pasal 1139 KUHPerdata]; piutang yang diistimewakan terbagi menjadi piutang yang diistimewakan atas suatu barang tertentu, dan piutang yang diistimewakan atas semua barang; contoh dari piutang yang diistimewakan adalah biaya perkara, pajak, gadai dan hipotek. | Glosarium BPK |
| preferred debts/utang preferen/utang yang didahulukan | utang yang kedudukannya lebih tinggi dari utang lainnya, sehingga pembayarannya pun harus didahulukan; hak tanggungan pertama, gadai pertama. | Glosarium BPK |
| prerogatif | Suatu hak eksklusif atau keistimewaan yang melekat pada sebuah lembaga atau posisi tertentu. Sebagai contoh, di Indonesia hak istimewa yang dimiliki oleh presiden untuk memilih anggota kabinet. | Asian Law Group |
| Preservasi arsip | Preservasi arsip adalah proses dan kerja dalam rangka perlindungan fisik arsip terhadap kerusakan atau unsur perusak. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan |
| prestasi | Melaksanakan semua kewajiban berdasarkan perjanjian. | Asian Law Group |
| presupposed conditions/syarat hukum batal | peristiwa yang oleh para pihak dalam suatu kontrak dianggap tak akan terjadi dan bilamana terjadi menyebabkan kontrak batal. | Glosarium BPK |
| price control/pengendalian harga | kebijakan pemerintah tentang penetapan harga tertinggi suatu komoditi dengan tujuan mencegah kenaikan harga. | Glosarium BPK |
| price fixing/penetapan harga | suatu persekongkolan di antara produsen atau penjual yang bersaing untuk menetapkan harga suatu produk atau jasa. | Glosarium BPK |
| prinsip syariah | aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina); hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. | Glosarium BPK |
| prinsip-prinsip akuntansi yang beralaku umum | kaidah-kaidah, aturan-aturan, dan prosedur-prosedur yang menjelaskan praktek-praktek akuntansi yang diterima umum. untuk sektor swasta adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan untuk sektor pemerintah adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). | Glosarium BPK |
| prinsip-prinsip umum hukum yang diterima oleh negara-negara | Salah satu sumber hukum internasional. Tidak ada kesepakatan umum mengenai substansi dari prinsip-prinsip hukum umum | Asian Law Group |
| prinsipal | Yang mewakilkan. Pihak yang memerintahkan serta memberi wewenang kepada agen untuk melakukan sesuatu atas namanya. Lihat agen. | Asian Law Group |
| Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) | program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD. | Glosarium BPK |
| Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) | rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. | Glosarium BPK |
| private law/hukum perdata | sekumpulan kaidah dan asas hukum tertulis dan tidak tertulis yang mengatur hubungan-hubungan hukum keperdataan antar individu, secara konvensional meliputi misalnya bidang hukum keluarga, hukum perorangan, hukum kekayaan, hukum kebendaan, dan hukum waris. | Glosarium BPK |
| private offering/private placing or placement/penawaran pribadi/penawaran terbatas | penawaran sekuritas secara terbatas kepada investor atau pemegang saham yang terbatas pula, biasanya hal ini dilakukan oleh perusahaan penjamin sekuritas kepada seorang investor besar tunggal atau ke sekelompok investor. | Glosarium BPK |
| privatisasi | penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat [vide: UU No. 19/2003). | Glosarium BPK |
| privatisasi | Penjualan sebagian atau seluruh saham sebuah perusahaan milik pemerintah kepada masyarakat luas, baik melalui penjualan langsung ke perusahaan swasta nasional dan asing maupun melalui bursa efek. | Asian Law Group |
| privatization/swastanisasi | proses perubahan bentuk diikuti dengan pengalihan hak-hak dari suatu perusahaan milik negara menjadi perusahaan swasta; penyerahan pengelolaan sektor-sektor ekonomi tertentu kepada pihak swasta. | Glosarium BPK |
| privileged debts/utang yang diistimewakan | jenis utang yang pembayarannya akan diprioritaskan mendahului lainnya. kreditur yang memiliki piutang tersebut dinamakan kreditur yang diistimewakan. | Glosarium BPK |
| privity of contract/hubungan dalam kontrak | suatu asas dalam hukum kontrak yang menyatakan bahwa seseorang dapat meminta pelaksanaan prestasi dari orang lain, atau agar dapat menggugat orang lain dengan dasar pelanggaran kontrak, maka antara ia dan orang lain itu harus mempunyai ikatan kontraktual; hanya para pihak yang terikat kontrak yang dapat meminta pemenuhan pelaksanaan isi kontrak. | Glosarium BPK |
| pro deo (latin) | Pemberian bantuan hukum secara cuma- cuma atau dengan potongan harga. | Asian Law Group |
| procurement contract/kontrak pengadaan barang | suatu perjanjian antara pemerintah dengan produsen atau pemasok barang untuk memasok barang-barang kebutuhan pemerintah dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri. | Glosarium BPK |
| product liability/tanggung jawab produsen atas produknya | tanggung jawab produsen atas keselamatan dan keamanan produk yang dihasilkan yang digunakan oleh konsumen; apabila produk tersebut ternyata menimbulkan bahaya yang mengakibatkan kerugian bagi konsumennya maka konsumen tidak perlu harus membuktikan bahwa memang telah terdapat unsur kesalahan pada produsen; dengan demikian produsen dapat dimintai pertanggungjawaban; dalam hal ini produsenlah yang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah atas produk tersebut agar ia bebas dari keharusan untuk bertanggung jawab. | Glosarium BPK |
| production sharing/bagi hasil | sistem perjanjian yang biasanya diterapkan dalam pertambangan minyak bumi dan gas, atau juga dalam pertanian, dengan karakteristik tertentu yaitu ditentukannya pembagian keuntungan di antara pihak-pihak dalam perjanjian tersebut yang besarnya bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, dan biasanya salah satu pihak diharuskan menanggung pula seluruh biaya operasi bisnisnya; sistem ini dapat pula diartikan sebagai kegiatan produksi dan pemasaran suatu barang secara berantai di beberapa negara, yaitu memproduksi komponen suatu barang di negara a, merakitnya sehingga menjadi suatu barang jadi di negara b, dan memasarkannya di negara c. | Glosarium BPK |
| Produk | Produk adalah barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2015 Pembinaan Dan Pengawasan Produk Barang Higienis Dan Halal |
| Produk Higienis | Produk Higienis adalah semua produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologik, produk rekayasa genetik yang tersusun dari unsur bebas dari segala penyakit atau gangguan kesehatan dan terjamin kebersihannya. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2015 Pembinaan Dan Pengawasan Produk Barang Higienis Dan Halal |
| Produsen | Produsen adalah perorangan atau badan hukum yang membudidayakan dan/atau memproduksi Barang Kebutuhan Pokok. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2020 Pusat Distribusi Provinsi |
| prognosis | rencana untuk suatu kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan prediksi yang logis. | Glosarium BPK |
| Program Bina Lingkungan | Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bi |
| Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil | Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bi |
| Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan | Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut PKBL adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri serta pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN, melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bi |
| program kerja perorangan (PKP) | merupakan alokasi kegiatan pemeriksaan yang akan dilaksanakan berdasarkan Program Pemeriksaan (P2). | Glosarium BPK |
| Program Pembentukan Peraturan Daerah | Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemben |
| program pemeriksaan (P2) | langkah pemeriksaan di lapangan yang harus dilaksanakan oleh tim pemeriksa. | Glosarium BPK |
| Program Prioritas | .Program Prioritas adalah program yang didahulukan dari program yang lain dan bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas kepada masyarakat. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 Penyelenggaraan Kesehatan |
| promes | Surat berharga yang membuktikan adanya utang piutang antara debitur dan kreditur. | Asian Law Group |
| promes/promessory notes | surat berharga yang membuktikan adanya utang piutang antara debitur dan kreditur; apabila tidak diperingkat oleh lembaga pemeringkat, surat berharga tersebut secara hukum tidak dapat diperjualbelikan; sin. surat sanggup bayar. | Glosarium BPK |
| Promosi Produk Tembakau | Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang Produk Tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2019 Kawasan Tanpa Rokok |
| proportional tax | pajak proporsional. | Glosarium BPK |
| proprietor | milik – pemilik. | Glosarium BPK |
| proprietor’s stake | modal pemilik. | Glosarium BPK |
| proprietorship | milik - kepemilikan tunggal. | Glosarium BPK |
| proprietorship | usaha - perusahaan perseorangan. | Glosarium BPK |
| proprietorship certificate | dokumen kepemilikan. | Glosarium BPK |
| prosedur | 1. tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas; 2. langkah-langkah yang secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. | Glosarium BPK |
| proses | kegiatan-kegiatan operasional yang menggunakan input untuk menghasilkan output. | Glosarium BPK |
| prospectus | uraian singkat mengenai suatu proyek atau badan usaha (perusahaan) yang diusulkan akan dibangun. | Glosarium BPK |
| prospektus | Suatu dokumen yang berisikan keterangan yang dianggap penting dari suatu penawaran efek yang pasti akan terjadi. Dokumen tersebut digunakan oleh emiten dan para penjamin emisi untuk menarik minat pemodal terhadap penawaran efek. | Asian Law Group |
| protokol | Lihat traktat/perjanjian. | Asian Law Group |
| proximate cause/penyebab utama | salah satu unsur dalam perbuatan melawan hukum, yaitu alasan atau penyebab utama dan ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkannya. | Glosarium BPK |
| proxy/surat kuasa | dalam hukum perusahaan lazimnya berarti surat kuasa yang digunakan untuk memberikan suara. | Glosarium BPK |
| prudential banking | hati-hati - kehati-hatian bank. | Glosarium BPK |
| public accountant | akuntan publik. | Glosarium BPK |
| public accounting | akun - perakunan bebas. | Glosarium BPK |
| public debt; national | utang pemerintah. | Glosarium BPK |
| public funds | dana pemerintah. | Glosarium BPK |
| public offering | tawar - penawaran umum. | Glosarium BPK |
| public offering/penawaran umum | penawaran sekuritas kepada publik atau masyarakat umum setelah dipenuhinya semua persyaratannya oleh penerbit atau emiten. | Glosarium BPK |
| public official bond | obligasi terjamin. | Glosarium BPK |
| public procurement/pengadaan barang kebutuhan pemerintah | belanja negara untuk membeli barang-barang kebutuhan pemerintah, misalnya pengadaan barang-barang untuk proyek pembangunan. | Glosarium BPK |
| public service obligation (PSO) | penyelenggaraan kewajiban atas pelayanan umum yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap pelayanan umum bidang angkutan laut dan kereta api serta pos bagi kelas ekonomi yang biayanya bersumber dari subsidi atau bantuan dari APBN. | Glosarium BPK |
| punitive duty/bea masuk penghukum | bea masuk terhadap produk impor yang dikenakan oleh suatu negara sebagai hukuman bagi negara mitra dagangnya yang mengekspor barang dengan curang sehingga merugikan negara pengimpor, misalnya bea masuk yang dikenakan terhadap produk yang diekspor dengan cara dumping, atau karena disubsidi oleh pemerintah negara pengekspor. | Glosarium BPK |
| purchase acquisition | beli - pembelian akuisisi. | Glosarium BPK |
| purchase agreement/persetujuan jual-beli | kontrak antara penjual dan pembeli mengenai suatu objek tertentu dengan adanya unsur harga dan atau persyaratan atau kondisi-kondisi lainnya. | Glosarium BPK |
| Purna TKI | Purna TKI adalah keadaan yang menunjukkan seseorang telah berakhir hubungan kerja di luar negeri berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun mempunyai kecenderungan dan potensi baik fisik maupun psikis untuk kembali memasuki pasar kerja. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Barat |
| Pusat Data | suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan Sistem Elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 |
| Pusat Distribusi | Pusat Distribusi adalah tempat yang berfungsi sebagai penyangga komoditas utama untuk menunjang kelancaran arus barang baik antar kabupaten/kota maupun antar provinsi untuk tujuan pasar dalam negeri dan/atau pasar luar negeri. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2020 Pusat Distribusi Provinsi |
| Pusat Halal | Pusat Halal adalah sarana untuk mengembangkan produk dan industri halal, memberdayakan pelaku industri halal dan mengakselerasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Syariah Instansi Pemerintah |
| Pusat Informasi dan Koordinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Provinsi Jawa Barat | Selanjutnya disebut Pikobar adalah pusat informasi dan koordinasi yang melaksanakan pelayanan satu pintu untuk penanganan Covid-19 di Jawa Barat | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 5 Tahun 2021 |
| Pusat Kreasi | Pusat Kreasi adalah tempat yang digunakan untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan berfungsi sebagai etalase bagi produk ekonomi kreatif setempat. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif |
| Pusat Pemulihan Bencana | suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data/atau Informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 |
| Pustakawan | Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perpustakaan |
| put option | opsi jual. | Glosarium BPK |
| putusan arbiter | Putusan yang menyelesaikan sengketa yang dijatuhkan oleh seorang atau dewan arbiter/wasit. | Asian Law Group |
| putusan pailit/adjudication order | putusan pengadilan yang menyatakan bahwa seorang debitur telah dinyatakan pailit sehingga penguasaan dan pemberesan harta debitur diserahkan kepada kurator untuk kepentingan para keditur. | Glosarium BPK |
| putusan pengadilan | Putusan hakim yang menyelesaikan perkara. Kalangan non-hukum lazim menggunakan istilah ‘keputusan’ yang keliru. Lihat keputusan pengadilan. | Asian Law Group |
| putusan provisi | Biasa dikeluarkan hakim untuk mencegah tergugat melakukan pelanggaran yang diduga lebih lanjut selama persidangan. Bandingkan dengan putusan sela. | Asian Law Group |
| putusan sela | Putusan yang dikeluarkan oleh hakim sebelum dimulainya pemeriksaan pokok. Tujuan utamanya adalah biasanya agar pihak tergugat untuk sementara tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian penggugat lebih jauh. Lihat penetapan sementara dan putusan provisi. | Asian Law Group |
| putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) | Putusan pengadilan pada tingkat pertama yang dapat langsung dieksekusi walaupun ada banding atau kasasi, Misalnya pernyataan pailit. Namun untuk perkara lainnya pengadilan tingkat pertama tidak dianjurkan untuk menjatuhkan putusan serta merta karena dikhawatirkan akan menyulitkan pelaksanaan putusan jika telah berkekuatan hukum tetap. | Asian Law Group |