JDIH Provinsi Jawa Barat
Website Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Website Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
| Judul | Penjelasan | Sumber |
|---|---|---|
| Kabinet | Sekumpulan menteri serta pejabat tinggi lembaga negara yang melakukan sebagian kerja eksekutif termasuk pembentukan kebijaksanaan pemerintah dan pengusulan perubahaan peraturan perundang- undangan. Kabinet umumnya dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden atau Perdana Menteri. | Asian Law Group |
| kabul | Sama dengan penerimaan. | Asian Law Group |
| kadaluwarsa | Pengakhiran daluwarsa. | Asian Law Group |
| kadaster | pendaftaran oleh pemerintah dari semua benda-benda tetap, terutama untuk kepentingan pajakpajak tanah, dan juga untuk keperluan pendaftaran dari perpindahan-perpindahan hak milik dan hak-hak kebendaan atas benda tetap. | Glosarium BPK |
| kaedah hukum | Seperangkat norma (standar perilaku) hukum | Asian Law Group |
| Kajian Lingkungan Hidup Strategis | Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsrp pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/ atau prograrn meliputi kajian daya dukung dan daya tampung. | Peraturan Gubernur Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pemberian Rekomendasi Untuk Persetujuan Subtansi Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota |
| kansovereenkomsten | perjanjian untung-untungan; satu perjanjian, dimana prestasi dari satu pihak sudah tertentu, sedang prestasi dari pihak lainnya belum lagi pasti, atau dimana prestasi dari kedua belah pihak belum lagi tertentu, dan justru hal itu, pihak-pihak mengadakan perjanjian tersebut. Perjanjian untung-untungan antara lain perjanjian asuransi, permainan dan perjudian (spel en weddenschap). perjanjian asuransi diatur dalam kitab undang-undang hukum dagang. mengenai permainan dan perjudian dalam BW Pasal 1788; dtentukan bahwa, undang-undang tidak memberikan hak gugat atas satu piutang yang timbul dari permainan dan perjudian. | Glosarium BPK |
| kantor akuntan publik (KAP) | bentuk usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan telah mendapatkan izin untuk memberikan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. | Glosarium BPK |
| Kantor Pertanahan | Unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten, kotamadya, atau wilayah administratif lain yang setingkat, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. | Asian Law Group |
| Kantor Urusan Agama | Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam | Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Admin |
| KAP terdaftar di BPK | KAP yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan BPK dan termasuk di dalam daftar KAP Terdaftar di BPK sehingga KAP tersebut dapat melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang ditugaskan oleh BPK. | Glosarium BPK |
| kapal | kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut, sungai, dan sebagainya [vide: Pasal 309, 310, 311 dan 312 KUHD]. | Glosarium BPK |
| Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan | Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap dan mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan dan mendistribusikan. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan Dan Retribusi Usaha Perikanan |
| kapitalisasi bunga | bunga dijadikan hutang pokok. | Glosarium BPK |
| kapitalisasi cadangan | penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan. | Glosarium BPK |
| kartel | perjanjian yang dilarang, antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. | Glosarium BPK |
| kartel | Beberapa perusahaan yang bekerjasama untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan. Kerjasama di antara lain termasuk penentuan harga, jumlah dan daerah pemasaran untuk membatasi persaingan antara mereka sehingga ada monopoli dalam pasar. | Asian Law Group |
| karya | Hak cipta melindungi berbagai jenis karya. Misalnya, karya seni dan sastra. | Asian Law Group |
| Karya Cetak | Karya Cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perpustakaan |
| Karya Rekam | Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistic yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perpustakaan |
| Karya, Karsa dan Cipta | Karya, Karsa, dan Cipta adalah hasil perbuatan dan daya jiwa yang mendorong seseorang untuk berkehendak dan kemampuan berpikir untuk mengadakan sesuatu yang baru, yang mempunyai nilai presentasi dan manfaat bagi Daerah | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2016 Penghargaan Daerah |
| karyawan | Setiap orang yang bekerja pada seorang pemberi kerja berdasarkan kontrak kerja. Seorang karyawan biasanya berada dibawah pengarahan dan pengawasan pengusaha dan menerima gaji atau upah sebagai timbal balik atas jasa yang diberikannya. | Asian Law Group |
| kas daerah | tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. | Glosarium BPK |
| Kas Daerah | Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Wali Kota, untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. | Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan |
| kas negara | tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. | Glosarium BPK |
| kas umum daerah | tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. | Glosarium BPK |
| kasasi | Upaya ‘banding’ yang diperiksa pengadilan tertinggi di banyak negara yang menganut sistem hukum Kontinental versi Perancis. Upaya kasasi hanya memperhatikan aspek hukum suatu perkara; apakah pengadilan yang lebih rendah salah menerapkan hukum, melampaui kewenangannya atau lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh hukum. Dengan demikian fungsi utama upaya kasasi adalah memastikan penerapan hukum secara merata. Walaupun fakta- fakta seharusnya tidak ditinjau dalam upaya kasasi, seringkali Mahkamah Agung kembali memeriksa fakta tersebut apabila dipandang perlu. Di Indonesia, persidangan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung. Lihat judex facti dan judex juris. Bandingkan dengan upaya banding. | Asian Law Group |
| Kawasan | Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu/spesifik/khusus. | Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan |
| Kawasan Berfungsi Lindung di Luar Kawasan Hutan Lindung | Kawasan Berfungsi Lindung di Luar Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan yang memiliki nilai perlindungan terhadap daerah bawahannya, yang tidak selalu harus berupa hutan. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung |
| Kawasan Cagar Alam Geologi | Kawasan Cagar Alam Geologi adalah kawasan cagar alam yang memiliki wujud dan ciri geologi unik, langka dan khas sebagai hasil proses geologi masa lalu dan yang sedang berjalan , yang tidak boleh dirusak atau diganggu | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Lingkungan Geologi |
| Kawasan Cagar Alam Geologi dan Kawasan Kars | Kawasan Cagar Alam Geologi dan Kawasan Kars adalah lahan yang mempunyai ciri geologi unik/khas, langka dan/atau mempunyai fungsi ekologis yang berguna bagi kehidupan dan menunjang pembangunan berkelanjutan dan/atau mempunyai nilai ilmiah tinggi untuk pendidikan. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung |
| Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan | Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi tinggalan budaya manusia dan benda alam yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan beserta lingkungannya yang diperlukan bagi pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung |
| Kawasan Hutan | Kawasan Hutan adalah wilayah terter.tu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Dan Rehabilitasi Lahan Kritis |
| Kawasan Hutan | Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung |
| Kawasan Industri | Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. | Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan |
| Kawasan Kars | Kawasan Kars adalah kawasan batuan karbonat batuan gamping dan atau dolomit) yang memperlihatkan bentang alam kars. Bentang alam atau morfologi kars adalah bentang alam batuan karbonat yang ditandai oleh bukit berbangun kerucut dan menara, lembah dolina, gua, stalaktit, dan stalakmit sera sungai bawah tanah; | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Lingkungan Geologi |
| Kawasan Kars Kelas II | Kawasan Kars Kelas II adalah Kawasan Kars yang memiliki salah satu ciri-ciri sebagai berikut : a. Berfungsi sebagai pengimbuh air fisik yang mengambil bahan bakunya bawah tanah; b. Banyak terdapat goa dan jaringan sungai bawah tanah yang sudah kering dan runtuh/rusak c. Sebaran batuannya sangat terbatas tapi mengandung unsur-unsur ilmiah bernilai tinggi; | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Lingkungan Geologi |
| Kawasan Kars Kelas III | Kawasan Kars Kelas III adalah Kawasan Kars yang tidak memiliki ciri/kriteria sebagaimana kawasan kars kelas I dan kelas II, termasuk batuan karbonat yang masih dalam proses karsifikasi luar tingkat awal; | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Lingkungan Geologi |
| Kawasan Konservasi Perairan | Kawasan Konservasi Perairan yang selanjutnya disebut KKP adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039 |
| Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil | Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut KKP3K adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk melaksanakan upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meingkatkan kualitas nilai dan keanekaragamanya. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039 |
| Kawasan Lindung | Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Dan Rehabilitasi Lahan Kritis |
| Kawasan Lindung | Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung |
| Kawasan Lindung | Kawasan Lindung adalah kawasan yang diterapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039 |
| Kawasan Mangrove | Kawasan Mangrove adalah kawasan yang terdapat di daerah pantai yang selalu atau secara teratur tergenang air laut dan terpengaruh oleh pasang surut air laut, tetapi tidak terpengaruh oleh iklim. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung |
| Kawasan Mix-Use | Kawasan Mix-Use adalah kawasan yang mengoptimalkan pemanfaatan lahan melalui pengembangan lebih dari satu fungsi bangunan dalam satu lahan/hamparan, seperti fungsi tempat tinggal, perkantoran, hotel, dan komersial | Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan |
| Kawasan Mix-Use | Kawasan Mix-Use adalah kawasan yang mengoptimalkan pemanfaatan lahan melalui pengembangan lebih dari satu fungsi bangunan dalam satu lahan/hamparan, seperti fungsi tempat tinggal, perkantoran, hotel, dan komersial | Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan |
| Kawasan Panas Bumi | Kawasan Panas Bumi adalah suatu area di sekitar potensi Panas Bumi yang mendukung dan mengoptimalkan pemanfaatan Pengelolaan Panas Bumi. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Dan Rehabilitasi Lahan Kritis |
| Kawasan Pemanfaatan Umum | Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039 |
| Kawasan Perdagangan dan Jasa | Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan perdagangan dan jasa, yang mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan. | Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan |
| Kawasan Pergudangan | Kawasan Pergudangan adalah kawasan tempat penyimpanan barang hasil kegiatan industri yang dapat diperdagangkan secara umum. | Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan |
| Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah Eks-Situ | Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah Eks-Situ adalah kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang diperuntukkan bagi pengembangan dan pelestarian pemanfaatan plasma nutfah tertentu. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung |
| Kawasan Permukiman | Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. | Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan |
| Kawasan Perumahan | Kawasan Perumahan adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk Perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan Prasarana dan Sarana lingkungan | Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan |
| Kawasan Rawan Banjir | Kawasan Rawan Banjir adalah daratan yang berbentuk flat, cekungan yang sering atau berpotensi menerima aliran air permukaan yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh drainase atau sungai, sehingga melimpah ke kanan dan ke kiri, serta menimbulkan masalah yang merugikan manusia. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung |
| Kawasan Rawan Bencana Geologi | Kawasan Rawan Bencana Geologi adalah kawasan yang berpotensi untuk mengalami bencana geologi | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Lingkungan Geologi |
| Kawasan Rawan Tanah Longsor | Kawasan Rawan Tanah Longsor adalah kawasan yang berdasarkan kondisi geologi dan geografi dinyatakan rawan longsor atau kawasan yang mengalami kejadian longsor, dengan frekuensi cukup tinggi. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung |
| Kawasan Resapan Air | Kawasan Resapan Air adalah daerah bercurah hujan tinggi, berstruktur tanah yang mudah meresapkan air dan mempunyai geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besarbesaran. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung |
| Kawasan Resapan Air | Kawasan Resapan Air adalah suatu daerah yang mempunyai kemampuan tinggi dalam meresapkan air ke lapisan pengandung air bawah tanah | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Lingkungan Geologi |
| Kawasan Sekitar Mata Air | Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung |
| Kawasan Sekitar Waduk dan Danau/Situ | Kawasan Sekitar Waduk dan Danau/Situ adalah kawasan tertentu di sekeliling waduk dan danau/situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk dan danau/situ | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung |
| Kawasan Strategis Nasional Tertentu | Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioriraskan bagi kepentingan nasional | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039 |
| Kawasan Tanpa Rokok | Kawasan Tanpa Rokok selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, memperagakan dan/atau mempromosikan Produk Tembakau. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2019 Kawasan Tanpa Rokok |
| keadaan bahaya | Suatu keadaan dimana keamanan atau ketertiban diseluruh atau sebagian wilayah negara terancam oleh pemberontakan, kerusuhan atau akibat bencana alam dan diperkirakan tidak dapat diatasi oleh alat- alat perlengkapan secara biasa. Di Indonesia, keadaan bahaya ditetapkan dan dihapuskan oleh Presiden. Keadaan bahaya dapat berupa darurat sipil, darurat militer maupun keadaan perang. | Asian Law Group |
| keadaan insolventie | suatu keadaan debitur sudah sungguh-sungguh pailit atau tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya. | Glosarium BPK |
| keadaan kahar | keadaan diluar kemampuan atau kekuasaan manusia. | Glosarium BPK |
| keadaan kahar | Suatu keadaan di luar jangkauan para pihak yang tidak terperkirakan oleh para pihak pada saat mengadakan perjanjian. Jika keadaan tersebut terjadi para pihak tidak harus bertanggung jawab terhadap kegagalan untuk memenuhi kewajibannya di bawah suatu perjanjian. Misalnya, perang atau bencana alam. | Asian Law Group |
| keadaan perang | Di Indonesia, penguasanya sama dengan darurat militer, tetapi penguasanya mendapatkan wewenang yang lebih luas lagi. Lihat keadaan bahaya. | Asian Law Group |
| keadilan | Istilah ‘keadilan’ dalam bahasa Indonesia mengacu pada konsep keadilan. ‘Justice’ dalam bahasa Inggris juga mempunyai arti yang sama maupun berbagai arti lain yang tidak tercakup oleh ‘keadilan’. Misalnya, justice dapat mengacu kepada proses (lihat peradilan) dan juga hakim. | Asian Law Group |
| keadilan comutatief | keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasajasa perseorangan. | Glosarium BPK |
| keadilan distributif | keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. | Glosarium BPK |
| Keamanan Informasi | terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan dan kenirsangkalan | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 |
| Keamanan Informasi | Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika |
| Kearifan Lokal | Kearifan Lokal adalah nilai nilai luhu yang masih berlaku dalam tata kehidupan Masyarakat | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039 |
| Kearsipan | hal-hal yang berkenaan dengan arsip | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2021 |
| Kebauan | Kebauan adalah bau yang tidak diinginkan dalam kadar dan waktu tertentu yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 Pengendalian Pencemaran Udara |
| kebenaran formil | kebenaran yang hanya didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan tanpa harus disertai keyakinan hakim. | Glosarium BPK |
| kebendaan | segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan hak milik, tanpa memperdulikan jenis atau wujudnya. | Glosarium BPK |
| Keberatan | Keberatan adalah upaya yang dilakukan orang perseorangan, badan hukum, dan/atau bukan badan hukum terhadap perizinan yang memberatkan atau merugikan. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| keberlakuan | Menunjukkan apakah suatu peraturan perundang-undangan sudah berlaku (mengikat) atau tidak. | Asian Law Group |
| kebijakan / kebijaksanaan | Prinsip umum yang menjadi panduan bagi pemerintah maupun legislatif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam konteks hukum tata usaha negara Indonesia, masih terdapat kerancuan mengenai hubungan antara kebijakan dengan keputusan (beschicking) maupun pengaturan (regelling). Dalam konteks peraturan perundangan, kebijakan memiliki konotasi kesejahteraan masyarakat. Pada masa Orde Baru, kebijaksanaan juga digunakan untuk kebijakan. | Asian Law Group |
| kebijakan moneter | kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga. | Glosarium BPK |
| Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air | Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air |
| Kebijakan Strategis | Kebijakan Strategis adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat pedoman penyelenggaraan suatu urusan, program, kegiatan atau pekerjaan unggulan dan spesifik. | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Ja |
| Kebijakan Teknis | Kebijakan Teknis adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat pedoman atau petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan suatu urusan, program, kegiatan, atau pekerjaan. | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Ja |
| Kebijakan Umum | Kebijakan Umum adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat garis haluan, asas, prinsip dan pedoman dasar penyelenggaraan suatu urusan, program, kegiatan, atau pekerjaan. | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Ja |
| kebijakan umum APBD (KUA) | dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. | Glosarium BPK |
| Kebisingan | Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 Pengendalian Pencemaran Udara |
| Kebutuhan Pokok Masyarakat | Kebutuhann Pokok Masyarakat adalah kelompok bahan pangan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat berupa beras, gula putih, minyak goreng, telur ayam ras dan daging sapi | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Multi Pihak Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi |
| Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ketja Aparatur Pemerintah Daerah | Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ketja Aparatur Pemerintah Daerah adalah perumusan rincian kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana ketja sesuai dengan fungsi dan tingkat jabatannya. | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Jawa B |
| kecakapan (mengadakan perikatan) | 1. Umumnya mengacu kepada apakah seseorang (subyek hukum) dapat mengadakan hubungan hukum dengan orang atau badan hukum lain. Misalnya, orang yang belum cukup umur atau yang sakit jiwa tidak dapat mengadakan hubungan hukum tertentu. 2. Bila mengacu kepada suatu badan hukum (perusahaan, pemerintah, persekutuan, dsb) ‘kecakapan’ atau 'kapasitas' mengacu kepada kekuasaan atau kewenangan dari organ atau wakilnya untuk mengadakan hubungan hukum atas nama badan hukum tersebut. Misalnya direksi pada umumnya berwenang untuk mewakili perseroan terbatasnya. | Asian Law Group |
| kecakapan hukum | Kemampuan untuk melakukan perbuatan yang mengikat secara hukum atau yang dapat dihukum. Misalnya, orang dibawah umur tidak memiliki kecakapan untuk mengadakan kontrak-kontrak tertentu yang mengikat secara hukum. Atau, seorang yang sakit jiwa kemungkinan tidak dapat mengambil keputusan yang logis, sehingga mungkin dia tidak dapat diputus bersalah atas suatu tindak pidana. | Asian Law Group |
| kedaulatan | Konsep dasar yang dikenal dalam hukum internasional. Tiap negara memiliki kewenangan tertinggi dan penuh untuk membuat dan menegakkan hukumnya terhadap setiap orang dan benda serta peristiwa yang berada atau terjadi di wilayahnya. | Asian Law Group |
| kehakiman | Catatan: ‘Departemen Kehakim’ biasanya diterjemahkan secara tidak tepat sebagai ‘Department of Justice’. | Asian Law Group |
| kejahatan | Perbuatan pidana yang menurut sifatnya sudah berat, misalnya: pencurian, pembunuhan, dll. Umumnya di negara yang menganut common law perbuatan ini dapat diadili dewan juri. Hukuman terkait biasanya adalah hukuman penjara. Meskipun ‘felony’ atau ‘indictable offence’ sering dapat diterjemahkan sebagai ‘kejahatan’, klasifikasi tindak pidana tidak sama di semua negara, lebih lagi antara sistem common law dan sistem civil law. Maka ada kemungkinan suatu tindak pidana yang dianggap sebagai kejahatan di suatu negara dapat digolongkan sebagai pelanggaran di negara lain. Lihat pelanggaran. | Asian Law Group |
| kejahatan genosida | Upaya menghapus atau menghilangkan dari muka bumi suatu suku atau kelompok tertentu baik berdasarkan etnik, agama, ras maupun golongan, termasuk pembunuhan kelompok tersebut. | Asian Law Group |
| kejahatan jabatan/occupational crime | suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dalam hal mana perbuatan tersebut dilakukan karena adanya kesempatan, sarana atau kedudukannya sebagai pejabat. | Glosarium BPK |
| kejahatan korporasi | suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dalam mana perbuatan tersebut dilakukan oleh orang-orang tertentu untuk dan/atau atas nama korporasi, dan termasuk ke dalam ruang lingkup kegiatan korporasi tersebut sebagaimana ternyata dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga-nya. | Glosarium BPK |
| kejahatan korporat/corporate crime | suatu bentuk kejahatan (crime) dalam bentuk white collar crime yang merupakan tindakan yang melanggar hukum pidana, yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak di bidang bisnis melalui pengurus atau yang diotorisasi olehnya, dimana meskipun perusahaan an sich tidak pernah mempunyai niat jahat (mens rea). | Glosarium BPK |
| kejahatan pasar modal/capital market crime/securities fraud | suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, sebagaimana ditentukan undangundang pasar modal, maupun tindak pidana lain yang terkait dengan kegiatan di pasar modal. | Glosarium BPK |
| kejahatan perbankan/banking crime | suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang perbankan, maupun tindak pidana lain yang terkait dengan kegiatan perbankan. | Glosarium BPK |
| kejahatan profesi/professional malpractice | suatu jenis kejahatan kerah putih (white collar crime) yang dilakukan oleh orang yang memiliki profesi tertentu dimana kejahatan dilakukan ketika sedang menjalankan tugas profesinya dan/atau dia melakukan kejahatan yang ada hubungan dengan tugas profesinya itu. | Glosarium BPK |
| kejahatan terhadap | Perbuatan tidak manusiawi yang | Asian Law Group |
| Kekayaan Intelektual | . Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2019 Kewirausahaan Daerah |
| kekeliruan | Bandingkan dengan pengawasan. | Asian Law Group |
| Kekerasan | setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 |
| kekhilafan/dwaling | suatu keadaan dimana seseorang ketika membuat kontrak dipengaruhi oleh pandangan atau kesan yang ternyata tidak benar. | Glosarium BPK |
| kekuasaan kehakiman | kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. | Glosarium BPK |
| kekuasaan kehakiman | Organ yudikatif dari kekuasaan pemerintahan yang umumnya tidak bisa dilaksanakan oleh organ lainnya (legislatif dan eksekutif) | Asian Law Group |
| kekuatan eksekutorial | kekuatan untuk melaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan secara paksa oleh alat-alat negara. | Glosarium BPK |
| kekuatan pembuktian formil | didasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah akta itu. kekuatan ini memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta. | Glosarium BPK |
| kekuatan pembuktian lahir | suatu surat yang secara lahir tampak seperti akta, mempunyai seperti akta, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. | Glosarium BPK |
| Kekurangan Perbendaharaan | Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas, atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2012 Penyelesaian Kerugian Daerah |
| kelalaian/negligence | suatu sikap bathin ketika melakukan suatu perbuatan yang berbentuk sifat kekurang hati-hatian yang bersangkutan baik akibat tidak memikirkan akan timbulnya suatu resiko padahal seharusnya hal itu dipikirkannya (kelalaian yang tidak disadari) mampu memikirkan tentang tidak akan timbulnya suatu resiko yang pada kejadian tersebut resiko tersebut timbul (kelalaian yang disadari). | Glosarium BPK |
| Kelembagaan | Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Pembudi Daya Ikan atau Petambak Garam berdasarkan kearifan lokal. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam |
| Kelembagaan Ekonomi Petani | Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentu oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produtivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani |
| Kelembagaan Petani | Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari,oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangan kepentinagn Petani. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani |
| Kelompok Administered Price | Kelompok Administered Price adalah komoditi yang harganya diatur oleh pemerintah, seperti bahan bakar minyak, Liquified Petroleum Gas (LPG) dan listrik | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Multi Pihak Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi |
| Kelompok Core | Kelompok Core adalah komoditi yang lebih dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar, seperti emas, upah buruh dan tarif angkutan | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Multi Pihak Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi |
| Kelompok Tani | Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/ peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani |
| Keluarga | unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 |
| Keluarga Pekerja Migran Indonesia | Keluarga PMI adalah suami, istri, anak, atau orang tua, termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 2 Tahun 2021 |
| kemandirian peradilan (yudikatif) | Peradilan yang independen atau mandiri merupakan elemen penting dalam sistem pemisahan kekuasaan. Termasuk di dalamnya kebebasan institusi (secara struktural terpisah dari aparat pemerintah), dan independensi atau kemandirian secara personal para hakim dari pengaruh pemerintah atau pihak lainnya. Lihat trias politika. | Asian Law Group |
| kemanusiaan | dilakukan terhadap warga sipil biasanya selama perang. Termasuk pembunuhan, perkosaan sistematik, pembunuhan massal, perbudakan, genosida, deportasi atau penindasan politik, suku atau agama. | Asian Law Group |
| kementerian negara | organisasi dalam Pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh menteri untuk melaksanakan tugas dalam bidang tertentu. | Glosarium BPK |
| kementerian negara/lembaga | kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara [vide: UU No. 1/2004, Pasal 1 angka 20]. | Glosarium BPK |
| Kemitraan | Kemitraan adalah kegiatan .para pihak yang berasosiasi satu sama lainnya untuk mengerjakan sesuatu secara bersama-sama, dengan prinsip yang saling menguntungkan, | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Dan Rehabilitasi Lahan Kritis |
| Kemitraan | Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar pnns1p saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku sektor industri kreatif. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif |
| Kendaraan Dinas | Kendaraan Dinas adalah kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan sarana transportasi lain milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan pelaksanaan tugas aparatur pemerintah, terdiri dari kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional. | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Jawa B |
| kenyataan hukum | suatu kenyataan yang menimbulkan akibat hukum, yaitu terjadinya, berubahnya, hapusnya dan beralihnya hak subyektif, baik dalam bidang hukum keluarga, hukum benda maupun hukum perorangan. | Glosarium BPK |
| kepabeanan | segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk. | Glosarium BPK |
| kepailitan | sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. | Glosarium BPK |
| kepailitan | 1. Prosedur untuk mengurus harta benda seorang debitur yang dinyatakan pailit atau perusahaan yang sedang dalam likuidasi, termasuk pembagian harta di antara para kreditur dan perdamaian antara debitur dan para kreditur. 2. Keadaan pailit. 3. Dalam system common law, istilah ‘bankruptcy’ biasanya hanya dipakai untuk orang (manusia) dan jarang dipakai untuk badan hukum (yang dipakai adalah ‘winding up’ atau ‘liquidation’). Hukum Indonesia tidak membedakan antara perorangan dan perseroan dalam pemakaian istilah ‘kepailitan’. | Asian Law Group |
| Kepala Dinas | Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Peraturan Gubernur Jawa Barat Tentang Peraturan Gubernur Jawa Barat Tentang Pola |
| Kepala Satuan Polisi Pamong Praja | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil |
| Kepala Sekretariat | Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan |
| Kepariwisataan | Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang bersifat multidimensi serta antar disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antar wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah dan pengusaha. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan |
| keputusan | Peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif (presiden, menteri). Isinya bisa berupa suruhan kepada lembaga di bawahnya atau pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan lembaga yang megeluarkannya dan bisa berpengaruh kepada publik seperti halnya peraturan. Lihat peraturan dan bedakan dengan putusan (pengadilan atau hakim). Contoh umum keputusan adalah keputusan presiden dan keputusan menteri. Lihat tata urutan peraturan perundang- undangan. | Asian Law Group |
| keputusan administrasi negara (beschikking) | Keputusan dalam bidang administrasi negara dilakukan oleh pejabat atau badan pemerintah yang berwenang dan berwajib khusus untuk itu. | Asian Law Group |
| keputusan condemnatoir | keputusan yang isinya menjatuhkan sanksi atau hukuman terhadap subyek hukum tertentu. | Glosarium BPK |
| keputusan constitutief | keputusan yang hanya mengakui hak yang telah ada dan ditentukan undang-undang. | Glosarium BPK |
| keputusan declaratoir | suatu keputusan yang menimbulkan suatu keadaan hukum baru. | Glosarium BPK |
| keputusan dewan kota | Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Kota. | Asian Law Group |
| keputusan fiktif | keputusan yang dimohonkan tidak dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha militer, sedangkan itu menjadi wewenangnya untuk mengeluarkannya. | Glosarium BPK |
| keputusan pengadilan | Bukan putusan yang menyelesaikan perkara (lihat putusan pengadilan) tetapi keputusan administratif atau sebuah peraturan internal yang dikeluarkan oleh suatu pengadilan, biasanya oleh hakim ketuanya. | Asian Law Group |
| keputusan presiden | Keputusan yang dikeluarkan oleh presiden, termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. | Asian Law Group |
| Kerja Sama Daerah | Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2019 Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib Pemerintah Daerah Provi |
| Kerja Sama Pemanfaatan | Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya. | Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur | Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan | Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| kerjasama operasi (KSO) | kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain atau lebih untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu. | Glosarium BPK |
| kertas kerja pemeriksaan (KKP) | dokumentasi pemeriksa di dalam pelaksanaan pekerjaan, KKP tersebut berfungsi untuk membuktikan bahwa pemeriksa telah melaksanakan pemeriksaan sesuai standar pemeriksaan dan untuk membantu pelaksanaan supervisi oleh pengendali teknis dan atau penanggung jawab. | Glosarium BPK |
| Kerugian Daerah | Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2012 Penyelesaian Kerugian Daerah |
| kerugian negara/daerah | kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai [vide: UU No. 15/2006, Psl 1 angka 15]. | Glosarium BPK |
| kesalahan/mistake | suatu keadaan dimana dua pihak mengadakan kontrak dengan fakta yang ternyata salah maka pihak tadi dapat membatalkan kontrak setelah mengetahui fakta yang sebenarnya. | Glosarium BPK |
| kesehatan dan keselamatan kerja | Perlindungan yang harus diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja dalam melaksanakan kerjanya. Di Indonesia, termasuk perlakukan berdasarkan moral dan kesusilaan, yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai agama. | Asian Law Group |
| kesengajaan (pidana) | suatu sikap bathin ketika melakukan suatu perbuatan yang berbentuk kesadaran dan/atau kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut, baik karena perbuatan tersebut harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu maupun karena perbuatan tersebut hanya sebagai salah satu kemungkinan yang akan timbul. | Glosarium BPK |
| kesepakatan | Tiap pihak yang menyepakati suatu kontrak harus mengetahui hal-hal pokok serta hak dan kewajibannya yang muncul dari kontrak tersebut. Hal ini merupakan persyaratan untuk dibentuknya perjanjian yang mengikat para pihak. Misalnya, dianggap tidak terjadi kesepakatan antara para pihak, bila salah satu pihak tidak dengan sungguh-sungguh bermaksud untuk mengadakan hubungan hukum, atau terdapat kesalahan yang mendasar mengenai pokok-pokok kontrak. Perjanjian yang dibuat atas dasar seperti ini adalah batal atau dapat dibatalkan. | Asian Law Group |
| kesepakatan kerja bersama | perjanjian/kesepakatan yang diadakan antara serikat pekerja atau serikat-serikat pekerja yang telah terdaftar pada departemen tenaga kerja dengan pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang berbadan hukum, yang pada umumnya atau semata-mata memuat syarat-syarat kerja yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerja. | Glosarium BPK |
| kesesuaian kehendak/metting of minds | persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak tentang obyek kontrak. | Glosarium BPK |
| Ketenagalistrikan | Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 Penyelenggaraan Ketenagalistrikan |
| Ketenteraman | keadaan yang aman, damai, dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 5 Tahun 2021 |
| Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 5 Tahun 2021 |
| ketentuan penutup | Di Indonesia, salah satu bagian dalam batang tubuh peraturan perundang- undangan yang umumnya diletakkan di bagian akhir, dan menyatakan akibat adanya peraturan tersebut terhadap peraturan lain yang sudah ada. Selain itu, ketentuan | Asian Law Group |
| ketentuan peralihan | Salah satu bagian dari struktur peraturan perundang-undangan yang umumnya diletakkan pada bagian akhir dan berisi mengenai keberlakuan peraturan tersebut serta dampaknya terhadap peraturan lama yang terkait. Sebagai contoh, Pasal 74 Undang-undang Hak Cipta menyatakan bahwa semua peraturan yang menyangkut hak cipta yang tidak bertentangan dengan Undang-undang Hak Cipta dinyatakan masih berlaku. Kadang-kadang termasuk dalam ketentuan penutup. | Asian Law Group |
| ketentuan pidana khusus | ketentuan pidana yang menentukan hal-hal yang bersifat khusus selain hal-hal yang bersifat umum. kekhususan timbul karena obyeknya khusus, subyeknya khusus atau diatur dalam aturanaturan yang bersifat khusus (tersendiri). | Glosarium BPK |
| ketentuan tersirat | Ketentuan yang merupakan bagian dari sebuah kontrak tetapi tidak disebut secara langsung di dalamnya oleh para pihak. Misalnya, ketentuan yang diperlukan oleh karena undang-undang, transaksi yang bersangkutan, kebutuhan produktivitas bisnis atau hubungan para pihak sebelumnya. Lihat ketentuan tersurat. | Asian Law Group |
| ketentuan tersurat | Ketentuan yang secara langsung disebut dalam kontrak. Lihat ketentuan tersirat. | Asian Law Group |
| ketentuan umum | Salah satu bagian dalam peraturan perundang-undangan yang umumnya diletakkan pada bagian awal dan berisi prinsip-prinsip dasar, definisi, dan menjelaskan singkatan-singkatan yang digunakan. | Asian Law Group |
| keterangan ahli | keterangan-keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. | Glosarium BPK |
| keterangan ahli | Keterangan yang diberikan oleh saksi ahli, yaitu orang yang mempunyai kualifikasi tertentu dan atau pengalaman di suatu bidang. Pendapat ahli yang diberikan harus sesuai dengan bidang keahliannya. | Asian Law Group |
| keterangan de auditu | Keterangan dari saksi mengenai sesuatu yang disampaikan kepada saksi oleh orang lain dan keterangan tersebut dipakai oleh pihak untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan dalam keterangan tersebut adalah benar. Keterangan de auditu biasanya tidak dapat diajukan sebagai bukti di pengadilan. | Asian Law Group |
| keterangan saksi | Sama dengan kesaksian. | Asian Law Group |
| keterangan saksi | salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan yang diberikan di bawah sumpah di muka persidangan mengenai suatu peristiwa yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (KUHAP). | Glosarium BPK |
| keterbukaan informasi | Mengungkapkan informasi kepada pihak tertentu atau masyarakat luas. | Asian Law Group |
| Ketersediaan Barang | Ketersediaan Barang adalah tingkat kecukupan Barang Kebutuhan Pokok sesuai dengan tingkat konsumsi yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu tertentu, dengan mutu yang baik serta harga yang terjangkau di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2020 Pusat Distribusi Provinsi |
| Ketertiban Umum | kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap normanorma agama, kesopanan, kesusilaan, kebiasaan, dan norma hukum yang berlaku | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 5 Tahun 2021 |
| ketetapan batal karena hukum/nietigheid van rechtswege | akibat suatu perbuatan, untuk sebagian atau seluruhnya, bagi hukum dianggap tidak ada (dihapuskan) tanpa diperlukan suatu keputusan hakim atau keputusan suatu badan pemerintah lain yang berkompeten untuk menyatakan batalnya sebagian atau seluruh akibat itu. | Glosarium BPK |
| ketetapan batal/nietig/absolut nietig | bahwa bagi hukum perbuatan yang dilakukan tidak ada. jadi, bagi hukum akibat perbuatan itu dianggap tidak pernah ada. | Glosarium BPK |
| ketetapan dapat dibatalkan/vernietigbaar | bagi hukum perbuatan yang dilakukan dan akibatnya dianggap ada sampai waktu pembatalan oleh hakim atau oleh suatu badan pemerintah lain yang berkompeten (pembatalan ini diadakan karena perbuatan tersebut mengandung kekurangan). | Glosarium BPK |
| ketetapan declaratoir | ketetapan administrasi yang meyatakan adanya sesuatu hak atau keadaan hukum bagi seseorang atau badan hukum swasta yang telah mengajukan permohonan agar alat perlengkapan administrasi negara yang bersangkutan menyatakan sah haknya atau keadaan hukumnya, yang sebetulnya hak atau keadaan hukum tersebut telah dinyatakan ada pada orang atau badan hukum swasta yang mendapatkan ketetapan administrasi tersebut oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. | Glosarium BPK |
| ketetapan konstitutif | ketetapan administrasi yang dapat menimbulkan hak atau keadaan hukum baru. | Glosarium BPK |
| ketetapan MPR | Salah satu bentuk peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan oleh MPR. Biasanya berupa norma-norma yang bersifat umum dan garis besar. Lihat tata urutan peraturan perundang- undangan. | Asian Law Group |
| ketetapan negatif | suatu ketetapan yang tidak mengadakan perubahan dalam suatu keadaan hukum tertentu yang telah ada. | Glosarium BPK |
| ketetapan positif | ketetapan administrasi yang dapat menimbulkan suatu keadaan hukum baru, jadi dengan dikeluarkannya ketetapan administrasi itu ditimbulkan suatu keadaan hukum baru bagi orang atau badan hukum swasta yang mendapatkan ketetapan. | Glosarium BPK |
| ketidaktertiban administrasi | ketidaklengkapan dan kelalaian dalam sistem pencatatan dan dokumentasi mengenai pengelolaan keuangan negara, dan atau transaksi keuangan lainnya. | Glosarium BPK |
| Ketua (DPR/MPR/DPD/DPRD) | Anggota MPR/DPR/DPD atau DPRD yang dipilih sebagai juru bicara lembaga sekaligus menjadi pimpinan pada sidang paripurnanya. | Asian Law Group |
| Ketua Mahkamah Agung | Ketua pengadilan tertinggi di suatu negara biasanya dikenal sebagai ‘Chief Justice’. Dalam bahasa Inggeris, istilah ‘Chief Justice’ sering dipakai untuk hakim ketua dari pengadilan yang lain, misalnya, Hakim Ketua Pengadilan Niaga (Chief Justice of the Commercial Court). | Asian Law Group |
| ketua tim | personil pemeriksa yang bertindak sebagai koordinator pemeriksaan di lapangan dan bertanggung jawab kepada pengendali teknis atas pelaksanaan pemeriksaan di lapangan. | Glosarium BPK |
| Keuangan Daerah | Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2012 Penyelesaian Kerugian Daerah |
| keuangan negara | semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut [vide: UU No. 17/2003, Pasal 1 dan 2]. | Glosarium BPK |
| Keuangan Syariah | Keuangan Syariah adalah prinsip keuangan yang berlandaskan nilai-nilai islam dan harus menghindari transaksi yang dilarang dalam syariah islam. | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Syariah Instansi Pemerintah |
| kewajiban direksi | Kewajiban direksi yang kalau dilanggar dapat mengakibatkan direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dia | Asian Law Group |
| Kewirausahaan | Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku dan kemampuan mengelola usaha yang mengarah pada upaya mencari peluang dan menciptakan kegiatan usaha produktif dengan mendayagunakan sumber daya ekonomi dan sosial secara efektif untuk menghasilkan barang dan jasa yang bernilai tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2019 Kewirausahaan Daerah |
| khilaf | Kesalahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang dapat berdampak pada keabsahan perjanjian. | Asian Law Group |
| Kiai, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai | sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan/atau pengasuh Pesantren | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 |
| kickback/pembayaran kembali | pembayaran kembali kepada pembeli oleh penjual sejumlah persentase tertentu dari nilai pembelian dengan tujuan negatif yaitu untuk mempengaruhi pembeli di kemudian hari. | Glosarium BPK |
| kitab undang-undang | Undang-undang yang pada saat diundangkan dianggap meliputi keseluruhan prinsip hukum dari suatu atau beberapa bidang hukum. Kitab undang-undang biasanya dianggap sebagai ciri khas tradisi hukum civil law. Akan tetapi, sekarang ini banyak negara yang menganut tradisi hukum common law juga memakai kitab undang-undang. Lihat kodifikasi. | Asian Law Group |
| Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) | Saat ini, yang digunakan di Indonesia adalah KUHP warisan jaman kolonial Belanda terjemahan tidak resmi. Lihat Wetboek van Strafrecht | Asian Law Group |
| klaim | Bagian dari permohonan paten yang menggambarkan dengan jelas inti invensi yang dimintakan perlindungan paten. | Asian Law Group |
| klasual anti kompetisi | Klausal perjanjian yang membatasi kegiatan karyawan suatu perusahaan di bidang usaha yang sama selama jangka waktu tertentu setelah karyawan tersebut tidak bekerja dengan perusahaan tersebut. | Asian Law Group |
| klausal | Klausal seperti ini biasanya bertentangan dengan hukum di negara common law kecuali apabila pembatasan yang ditentukan bersifat cukup adil. Pengadilan akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti wilayah geografis, masa berlaku dan lingkupnya pembatasan. | Asian Law Group |
| klausul eksonerasi | klausul yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum. | Glosarium BPK |
| klausula all risk | klausula yang menentukan bahwa penanggung memikul segala resiko atas benda yang diasuransikan, yang berarti penanggung akan mengganti semua kerugian yang timbul akibat peristiwa apapun, kecuali kerugian yang timbul karena kesalahan tertanggung sendiri dan karena cacat sendiri bendanya. | Glosarium BPK |
| klausula eksonerasi | klausula yang mengalihkan tanggung jawab dari satu pihak ke pihak lainnya. | Glosarium BPK |
| klausula pembebasan/exculpatory clause | suatu klausula dalam kontrak yang membebaskan salah satu pihak dari kewajibannya untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri. | Glosarium BPK |
| klausula polis | janji-janji khusus yang dimuat dalam perjanjian asuransi yang dirumuskan dengan tegas dalam polis untuk mengetahui batas tanggung jawab penanggung dalam pembayaran ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. | Glosarium BPK |
| klausula tentang conditions precedents | klausula tentang syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh nasabah debitur sebelum bank berkewajiban untuk menyediakan dana bagi kredit tersebut dan nasabah debitur berhak untuk pertama kalinya menggunakan kredit tersebut. | Glosarium BPK |
| klien | pelanggan; orang atau lainnya yang memperoleh bantuan hukum dari seorang pengacara. | Glosarium BPK |
| kliring | jasa penyelesaian hutang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring. penyelesaian hutang piutang yang dimaksud adalah penagihan cek atau bilyet giro melalui bank, sedangkan pengertian warkat-warkat adalah suratsurat berharga seperti cek, bilyet giro, dan surat piutang lainnya. | Glosarium BPK |
| knevelarij | kejahatan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri dengan mempergunakan jabatannya untuk meminta atau menahan suatu pembayaran untuk kepentingan dirinya sendiri [vide: Pasal 425 KUHP]. | Glosarium BPK |
| know-how licensing | lisensi hak atas informasi teknis; perjanjian lisensi hak atas informasi teknis yang tidak termasuk ke dalam hak paten dan hak milik intelektual lainnya, namun sangat penting dalam proses industri. | Glosarium BPK |
| know-how licensing/lisensi hak atas informasi teknis | perjanjian lisensi hak atas informasi teknis yang tidak termasuk ke dalam hak paten dan hak milik intelektual lainnya namun sangat penting dalam proses industri. | Glosarium BPK |
| kode etik BPK | kode etik, norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya. | Glosarium BPK |
| kodifikasi | disusunnya ketentuan-ketentuan hukum dalam sebuah kitab secara sistematik dan teratur. | Glosarium BPK |
| kodifikasi | Proses mengumpulkan dan meneliti berbagai peraturan yang berhubungan dengan topik tertentu dengan tujuan memilih ketentuan yang paling pantas dan menyusunnya menjadi sebuah kitab yang konsisten dan koheren (lihat code). | Asian Law Group |
| Koleksi Deposit | Seluruh Karya Cetak dan Karya Rekam hasil karya budaya bangsa, baik dari penerbit maupun pengusaha rekaman, yang wajib diserahkan kepada Perpustakaan Nasional atau perpustakaan provinsi sebagai tindak lanjut pelaksanaan UndangUndang tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 12 Tahun 2021 |
| Koleksi Perpustakaan | Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perpustakaan |
| kolusi | permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. | Glosarium BPK |
| kolusi | Perjanjian atau kesepakatan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. | Asian Law Group |
| komanditer | peserta persekutuan dagang dan sebagainya dengan memberikan sebagian modal saja tanpa turut menjalankan perusahaan. | Glosarium BPK |
| komisaris | Anggota dewan komisaris. | Asian Law Group |
| Komisi (DPR) | Unit kerja utama di dalam DPR Indonesia yang menjalankan aktivitas dan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Saat ini ada sembilan komisi di DPR dengan bidang kerjanya masing-masing. | Asian Law Group |
| Komisi Banding Merek | Komisi independen ini memeriksa permohonan banding atas permohonan merek yang ditolak oleh Direktorat Jenderal HaKI. | Asian Law Group |
| Komisi Banding Paten | Komisi independen ini memeriksa permohonan banding atas permohonan paten yang ditolak oleh Direktorat Jenderal HaKI. | Asian Law Group |
| komisi ombudsman | Lembaga yang menerima dan menginvestigasi pengaduan yang diajukan oleh masyarakat di bidang pelayanan masyarakat serta merekomendasikan apa yang seharusnya dilakukan (tindakan koreksi) terhadap lembaga pemerintahan yang diadukan. | Asian Law Group |
| Komite Sekolah | Komite Sekolah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah M |
| Komoditas Pergaraman | Komoditas Pergaraman adalah hasil dari Usaha Pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam |
| Komoditas Perikanan | Komoditas Perikanan adalah hasil dari Usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam |
| Komoditas Pertanian | Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani |
| komparisi | bagian dari akta yang menyebutkan identitas lengkap dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. | Glosarium BPK |
| Kompensasi | Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 Penyelenggaraan Ketenagalistrikan |
| kompensasi | ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya sesuai dengan kemampuan keuangan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk perawatan kesehatan fisik dan mental. | Glosarium BPK |
| kompensasi | Pembayaran kembali atas kerugian atau kerusakan terhadap harta benda atau seseorang. Lihat ganti rugi. | Asian Law Group |
| Kompensasi | Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatid yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pengel |
| Kompensasi Jasa Pelayanan | Kompensasi Jasa Pelayanan adalah biaya jasa pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPPAS Regional yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pengguna jasa kepada Pemerintah Daerah sebagai penyedia jasa | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pengel |
| kompeten | berwenang, berkuasa; kemampuan yang cukup untuk melakukan tugas yang diberikan. | Glosarium BPK |
| Kompetensi | Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan |
| kompetensi | Mengacu kepada cakupan dan batasan dari wewenang pengadilan untuk memutuskan suatu perkara. Apakah suatu pengadilan mempunyai kompetensi untuk mengadili suatu perkara tergantung pada tempat di mana kejadian terjadi, hukum yang harus diterapkan dalam kasus, dan siapa pihak yang terlibat. Lihat kompetensi absolut, kompetensi relatif dan wilayah hukum. | Asian Law Group |
| Kompetensi | Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Ja |
| kompetensi absolut | Wewenang pengadilan untuk memeriksa suatu perkara berdasarkan lingkungan peradilan yang bersangkutan, yaitu, di Indonesia, peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer atau arbitrase. Lihat dan bandingkan dengan yurisdiksi, kompetensi relatif dan wilayah hukum. | Asian Law Group |
| kompetensi relatif | Di Indonesia, wewenang pengadilan yang berada dalam satu lingkungan peradilan yang sama tetapi berbeda wilayah hukumnya. Lihat yurisdiksi, kompetensi absolut dan wilayah hukum. | Asian Law Group |
| Komunikasi | penyampaian Informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 |
| Komunikasi Publik | semua bentuk aktivitas penyampaian, dan/atau tukar menukar informasi, pesan dan/atau makna-makna yang dilaksanakan oleh Badan Publik yang diarahkan untuk mewujudkan kesadarankesadaran baru, partisipasi, emansipasi, kesetaraan, dan keadilan bagi publik dalam pembangunan nasiona | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 |
| Komunitas Kreatif | Komunitas Kreatif adalah kumpulan individu baik formal maupun informal yang bersama-sama bergerak dalam usaha atau kegiatan kreatif. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif |
| koneksitas | Di Indonesia, tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota militer dan warga sipil. Pemeriksaan perkara tersebut pada prinsipnya dilakukan di peradilan umum (sipil) akan tetapi Ketua MA dapat memutuskan sebaliknya. | Asian Law Group |
| konfirmasi | bukti yang diperoleh pada saat melakukan pemeriksaan dengan cara mengajukan pertanyaan dalam rangka mendapatkan penegasan dari pihak lain. | Glosarium BPK |
| konkordan | asas konkordan yakni asas yang sejajar, yang bersamaan. | Glosarium BPK |
| konosemen | surat bertanggal dalam mana pengangkut menerangkan bahwa dia telah menerima barang tertentu untuk diangkut ke suatu tempat tujuan yang ditunjuk dan di sana menyerahkannya kepada orang yang ditunjuk (penerima) disertai dengan janji-janji apa penyerahan akan terjadi [vide: Pasal 506 KUHD]. | Glosarium BPK |
| konsensus | persamaan-persamaan terdapat kata sepakat untuk membuat perjanjian. | Glosarium BPK |
| Konservasi Air Tanah | Konservasi Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keaadaan, sifat dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 Pengelolaan Air Tanah |
| Konservasi Lingkungan Geologi | Konservasi Lingkungan Geologi adalah pelestarian keseimbangan fungsi-fungsi geologi lingkungan dengan kebutuhan mahluk hidup disekitarnya | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Lingkungan Geologi |
| Konservasi Sumber Daya Air | Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air |
| konsesi/van der pot | keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang penting bagi umum, oleh karena itu pemerintah perlu campur tangan di dalamnya. | Glosarium BPK |
| konsiderans | Bagian dari peraturan perundang- undangan yang diletakkan di bagian awal undang-undang, sebelum batang tubuh, yang menunjukkan alasan atau pertimbangan dan dasar hukum peraturan tersebut. | Asian Law Group |
| konsiderasi | penghentian hak (sah) oleh salah satu pihak dengan imbalan janji dari pihak lain. | Glosarium BPK |
| konsiliasi | suatu usaha mempertemukan keinginan para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan. | Glosarium BPK |
| konsinyasi | Barang yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dijual atas nama pemilik barang. | Asian Law Group |
| konsolidasi | Sama dengan peleburan. | Asian Law Group |
| konsolidasi bank | penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa melikuidasi. | Glosarium BPK |
| konsolidasi perusahaan | suatu proses dimana dua atau lebih perusahaan meleburkan diri, dan dalam proses tersebut juga dibentuk suatu perusahaan baru, yang mengambil alih aset-aset dan mengasumsi (mengambil alih) kewajiban dari kedua atau lebih perusahaan yang meleburkan diri tersebut. | Glosarium BPK |
| konstituante | Pada umumnya mengacu pada badan yang dibentuk untuk merancang konstitusi baru. Pada 1955 Indonesia membentuk lembaga konstituante yang ditugasi untuk menyusun konstitusi baru. Namun Konstituante dibubarkan pada 1959, sebelum dapat menyelesaikan tugasnya. | Asian Law Group |
| konstitusi | Sama dengan Undang-undang dasar, namun lazimnya konstitusi juga bisa berarti tertulis seperti UUD 1945 di Indonesia maupun konstitusi tidak tertulis seperti di sistim Inggris. | Asian Law Group |
| konstitusi | hukum dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. | Glosarium BPK |
| konstitusional | sesuai dengan/menurut Undang-Undang Dasar. | Glosarium BPK |
| konsultan hukum | Praktisi hukum yang memberikan konsultasi hukum tetapi biasanya tidak beracara di pengadilan. | Asian Law Group |
| kontrak | Di Indonesia, kontrak mengacu kepada semua perjanjian yang tertulis. Sedang dalam sistim common law mengacu pada setiap perjanjian yang mengikat, baik tertulis maupun tidak. Lihat perjanjian dan perikatan. | Asian Law Group |
| kontrak | 1. perjanjian secara tertulis antara dua pihak dalam perdagangan, sewa menyewa, dan sebagainya; 2. persetujuan yang bersanksi hukum antara dua lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan; perikatan. | Glosarium BPK |
| kontrak karya/contract of work | 1. suatu bentuk usaha kerja sama antara penanaman modal asing dengan modal nasional terjadi apabila penanaman modal asing membentuk badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan perjanjian kerja sama dengan suatu badan hukum yang mempergunakan modal nasional; 2. perjanjian yang sama seperti perjanjian bagi hasil tetapi diterapkan untuk bidang pertambangan non minyak bumi dan gas, karakteristik dari kontrrak ini adalah pembagian keuntungan di antara para pihak ditentukan secara bersama, salah satu pihak menanggung seluruh biaya operasionalnya, dan salah satu pihaknya adalah pemerintah atau lembaga yang berada di bawah kekuasaan pemerintahan. | Glosarium BPK |
| kontrak kerja waktu tertentu | Perjanjian kerja antara pekerja dengan pemberi kerja yang masa berlakunya didasarkan pada jangka waktunya atau selesainya suatu pekerjaan tertentu, (menurut hukum Indonesia, maksimal untuk 2 (dua) tahun dan diperpanjang satu kali selama setahun). Kontrak ini hanya berlaku untuk pekerjaan yang menurut jenis, sifat atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu. Bandingkan dengan kontrak kerja waktu tidak tertentu. | Asian Law Group |
| kontrak kerja waktu tidak tertentu | Perjanjian kerja antara pekerja dengan pemberi kerja yang masa berlakunya tidak dicantumkan. Bandingkan dengan kontrak kerja waktu tertentu. | Asian Law Group |
| kontrak manajemen | statement of corporate intent (SCI) yang, antara lain, berisikan janji-janji atau pernyataan direksi untuk memenuhi segala target-target yang ditetapkan oleh pemegang saham. kontrak manajemen tersebut diperbaharui setiap tahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perusahaan. | Glosarium BPK |
| kontrak standar | Suatu perjanjian baku yang biasa digunakan untuk jenis transaksi tertentu dan berisi daftar ketentuan yang sering termuat dalam perjanjian di bidang transaksi yang serupa. | Asian Law Group |
| kontrak/perjanjian | suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain. | Glosarium BPK |
| kontraktual | menurut perjanjian, sesuai dengan surat kontrak. | Glosarium BPK |
| konvensi | hukum kebiasaan yang hidup di lembaga-lembaga kenegaraan, eksekutif. | Glosarium BPK |
| konvensi | Lihat traktat. | Asian Law Group |
| konversi hak | Tindakan mengalihkan kepemilikan atas tanah berdasarkan sistem pertanahan pada masa kolonial dan sebelum Undang- undang Pokok Agraria (1960) diberlakukan ke dalam sistem kepemilikan tanah berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria. | Asian Law Group |
| konversi hak atas tanah | perubahan hak atas tanah sehubungan dengan berlakunya undang-undang pokok agraria (UUPA). | Glosarium BPK |
| koop | pembelian atau perjanjian jual beli adalah suatu persetujuan dimana masing-masing belah pihaknya mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lainnya membayar harga yang telah dijanjikan. | Glosarium BPK |
| koop en verkoop | jual beli; suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harganya (Pasal 1457 KUHPerdata). | Glosarium BPK |
| koperasi | perkumpulan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya di dalam bidang perekonomian dengan cara gotong royong. | Glosarium BPK |
| koperasi | Badan usaha yang anggotanya terdiri atas orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama, biasanya dengan tujuan meningkatkan masyakarat atau kesejahteraan sosial. Di Indonesia, perbedaan prinsipil antara koperasi dan jenis perusahaan lainnya adalah keuntungan yang diterima oleh anggota tidak selalu berdasarkan jumlah andil mereka, namun juga partisipasi aktif dalam mengelola koperasi. | Asian Law Group |
| Koperasi Nelayan | Koperasi Nelayan adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh dan untuk kesejahteraan nelayan. | Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan |
| kort geding | Sama dengan acara singkat. | Asian Law Group |
| korupsi | 1. setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara; setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; 2. penyelewengan atau penggelapan (uang negara, perusahaan, dsb) untuk kepentingan pribadi, orang lain, golongan, dan bersifat melawan hukum; tindak pidana korupsi. | Glosarium BPK |
| korupsi | Ada banyak definisi korupsi. Suatu definisi yang sering dipakai dalam tulisan akademik mengenai korupsi adalah: penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan negara untuk memperkaya diri. Umumnya dalam bentuk suap atau campur tangan politik. Dalam konteks Indonesia, definisi korupsi yang sering dipakai adalah: suatu tindak pidana memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu perseroan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. | Asian Law Group |
| kredit cerukan/overdraft | kredit yang timbul karena penarikan atau pembebanan giro yang melampaui saldonya, dan penarikan atau pembebanan r/g yang melampaui plafonnya. | Glosarium BPK |
| kredit likuiditas | kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditan. | Glosarium BPK |
| kredit sindikasi/syndicated credit | kredit dimana pihak krediturnya terdiri dari beberapa badan hukum, dimana biasanya salah satu di antara kreditur tersebut bertindak sebagai lead creditor/lead bank. | Glosarium BPK |
| kreditor | pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang [vide: UU No. 42/1999]. | Glosarium BPK |
| kreditur | Seorang yang memiliki tagihan/piutang atas debitur. | Asian Law Group |
| kreditur konkuren | kreditur yang menerima pembayaran dari harta pailit setelah kreditur separatis dan kreditur preferen menerima pembayaran piutangnya. | Glosarium BPK |
| kreditur konkuren | Kreditur yang tidak memiliki hak jaminan / agunan atas harta debitur sebagai jaminan pelunasan utang. Bandingkan dengan kreditur separatis. | Asian Law Group |
| kreditur preferen | kreditur yang memiliki hak istimewa yang diberikan undang-undang sehingga kedudukan kreditur dimaksud menjadi lebih tinggi dari kreditur biasa. | Glosarium BPK |
| kreditur separatis | Kreditur yang memiliki hak jaminan / agunan atas harta debitur sebagai jaminan pelunasan utang. Bandingkan dengan kreditur konkuren. | Asian Law Group |
| kreditur yang didahulukan | Termasuk dalam golongan kreditur yang diistimewakan, termasuk, di beberapa negara, kantor pajak, karyawan dan bea cukai. | Asian Law Group |
| kreditur yang diistimewakan | Kreditur yang memiliki tagihan/piutang dengan hak istimewa, tingkatnya lebih rendah dari kreditur yang didahulukan namun lebih tinggi dari kreditur konkuren. Jenis-jenis piutang tersebut lazimnya dinyatakan tegas dalam Undang-undang. | Asian Law Group |
| kuasa | Seorang dapat memberi kuasa kepada orang lain untuk mengambil tindakan atas namanya. Hal ini sering ditemui dalam hubungan prinsipal-agen. | Asian Law Group |
| kuasa | seseorang atau sekelompok orang advokat sesuai aturan perundang-undangan yang diberi kuasa oleh pelapor untuk mengurus kepentingannya berkaitan laporan pengaduan atau informasi di komisi yudisial. | Glosarium BPK |
| kuasa bendahara umum daerah (Kuasa BUD) | pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. | Glosarium BPK |
| kuasa hukum | Pengacara yang diberi kuasa oleh kliennya untuk melakukan tindakan hukum atas nama kliennya. yang diambil dalam rapat tersebut. | Asian Law Group |
| kuasa istimewa | suatu kuasa yang sangat khusus secara tegas menyebutkan satu per satu, tindakan apa yang harus dilakukan oleh si kuasa. | Glosarium BPK |
| kuasa khusus | suatu kuasa yang berisikan tugas tertentu, yaitu pemberi kuasa hanya menyuruh si kuasa untuk melaksanakan suatu atau beberapa hal tertentu saja. | Glosarium BPK |
| kuasa pengguna anggaran | pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. | Glosarium BPK |
| Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah | Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya | Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| kuasa umum | suatu kuasa yang mengandung isi dan tujuan untuk melakukan tindakan-tindakan pengurusan barang-barang harta kekayaan si pemberi kuasa. | Glosarium BPK |
| kuasa usaha | seorang wakil yang diberi kuasa penuh dalam hal sesuatu bidang dengan surat kuasa khusus oleh director atau pimpinan; dalam hal memutuskan sesuatu yang bersifat kedalam sesuatu keluar atau membuat ikatan dengan pihak ketiga ia selalu berkonsultasi dengan si pemberi kuasa. Bilamana kuasa usaha ini bertindak menyeleweng itu tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh si pemberi kuasa si kuasa usaha dapat dipecat dengan cara mencabut surat kuasanya secara tertulis/atau akta khusus untuk pencabutan. | Glosarium BPK |
| kuorum | Batas minimum kehadiran para anggota dalam suatu rapat yang menjadi dasar validitas atau keabsahan dari keputusan | Asian Law Group |
| kurator | orang yang karena putusan hakim ditetapkan menjadi wali orang yang sudah dewasa tetapi tidak cakap melakukan perbuatan dalam lalu lintas hukum. | Glosarium BPK |
| kurator | Pengurus yang netral dan ditunjuk pengadilan untuk menyelidiki dan mengurus urusan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan sampai utang-utang telah dilunasi. | Asian Law Group |
| kurator kepailitan | balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini. | Glosarium BPK |
| kurator pailit | kurator yang mengurus perusahaan/individu yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan. | Glosarium BPK |
| kurator pengganti | kurator yang menggantikan kurator terdahulu dalam suatu penugasan. | Glosarium BPK |
| kurator terdahulu | kurator yang belum menyelesaikan proses penugasannya sebagai kurator, namun penugasannya sebagai kurator diganti dengan alasan apapun. | Glosarium BPK |
| kursi saksi | Secara harfiah, ‘kotak saksi’. | Asian Law Group |
| kurungan (pidana) | Di Indonesia, jenis hukuman yang menghilangkan kebebasan fisik seseorang dalam jangka waktu tertentu. Perbedaan mendasar jenis hukuman ini dengan pidana penjara adalah terpidana kurungan memiliki hak Pistole, yaitu hak untuk memperbaiki keadaan ruang kurungannya, seperti membawa alat-alat rumah tangga, televisi, tempat tidur sendiri, dll. | Asian Law Group |
| kustodian pasar modal | pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. | Glosarium BPK |
| kutipan akta | kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa diberikan sebagai kutipan. | Glosarium BPK |
| Kutipan Akta Kedua dan seterusnya | Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena Kutipan Akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang. | Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Admin |
| Kutipan Akta Pencatatan Sipil | Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan dari Akta-Akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk dan orang asing. | Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Admin |
| kwade trouw | itikad buruk, itikad jahat. | Glosarium BPK |